Baleg sebut Gerindra & PKB berpeluang dapat kursi pimpinan MPR

Merdeka.com - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas membenarkan adanya usulan untuk penambahan lebih dari satu kursi untuk pimpinan MPR selain untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Menurut dia, yang memungkinkan dapat kursi selain PDIP adalah Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Gerindra sama PKB (yang mungkin dapat kursi)," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).

Sedangkan, penambahan kursi untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih terus dilakukan negosiasi. Meskipun sekarang masih terdapat perbedaan pendapat, kata Supratman, UU MD3 akan tetap disahkan dalam sidang paripurna 8 Februari mendatang.

"Pimpinan DPR agar tanggal 8 Februari UU MD3 bisa kita selesaikan. Kenapa ini dilakukan karena ini merupakan revisi untuk antisipasi pemilu 2019," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan penambahan kursi ini hanya berlaku pada periode 2018-2019. Nantinya, usai pemilu 2019, jumlah pimpinan DPR maupun MPR akan kembali secara proporsional berdasarkan perolehan suara dengan komposisinya satu ketua dan empat Wakil.

"Jadi UU MD3 tidak seperti yang kita sampaikan tapi ada perubahan sistem yang kita anut dalam pemilu 2019-2024. Kalau sekarang mekanismenya pemilihan maka 2019 adalah proporsional seperti 2009 lalu. Jumlah pimpinan akan kembali pada posisi 2009 jumlahnya lima orang, satu Ketua dan empat Wakil. Itu paling urgen dalam materi perubahan UU MD3," ujarnya.

Anggota komisi III DPR ini juga menegaskan tidak akan ada revisi UU MD3 lagi hingga tahun 2024 mendatang. "Iya enggak ada,ini berlaku untuk 2019-2024," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, mayoritas fraksi telah sepakat sepakat penambahan 1 kursi pimpinan DPR untuk PDIP dalam revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Jika PDIP mendapatkan jatah pimpinan, maka jumlah pimpinan DPR menjadi enam. Penambahan juga hampir dipastikan terjadi di MPR. Namun, menurut Bamsoet, masih terjadi perdebatan untuk menambah dua atau tiga kursi pimpinan. Bamsoet mengatakan pemerintah telah setuju kursi pimpinan DPR ditambah satu kursi.