Selesaikan kisruh Golkar, Menkum HAM klaim hanya cegah orang cerai

Merdeka.com - Sepekan lalu, pemerintah melalui Menteri hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly memutuskan memperpanjang dan mengesahkan kepengurusan Golkar hasil munas Riau melalui Surat Keputusan bernomor M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2016. Dia menegaskan, SK diperpanjang hanya untuk penyelesaian konflik internal partai berlogo pohon beringin itu.

Dia sekaligus membantah SK Munas Riau sebagai hadiah karena Golkar telah mendukung pemerintah. "Untuk menyelesaikan kepengurusan Golkar yang masih dualisme itu baik penyelesaiannya. Jadi saya kira itu masalahnya, tidak ada kepentingan karena alasan mendukung pemerintah ini," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2).

Dia mengakui pemerintah ikut campur dalam penyelesaian konflik dalam tubuh Golkar. Yasonna menganalogikan persoalan dan penyelesaian konflik Golkar seperti hubungan suami-istri dalam keluarga.

"Itu ibarat kalau suami istri bekerja, lalu berkelahi minta cerai, lebih bagus jangan cerai, kita buat rujuk," katanya.

Yasonna melihat, dengan perpanjangan SK pengurus hasil munas Riau, jalan keluar menuju perdamaian di Golkar sudah tampak. Dia juga sepakat agar sengketa internal segera diselesaikan.

"Sekarang ternyata baik pak ARB atau Pak Agung sama-sama mendukung bagaimana menyelesaikan kepengurusan ini dengan baik melalui Munas," tuturnya. (mdk/noe)