Seluruh fraksi di DPR sepakat pembahasan RUU Tax Amnesty dilanjutkan
Merdeka.com - Komisi XI akhirnya membahas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Terlebih, Ketua DPR Ade Komarudin mengaku telah menandatangani rencana pembahasan rancangan UU tersebut.
Rapat berlangsung selama satu setengah jam, dan dapat disimpulkan seluruh perwakilan sepakat pembahasan RUU tersebut dilanjutkan. Anggota fraksi PDI-P Gusti Agung Rai Wijaya menyebut pihaknya memahami pentingnya RUU tersebut bagi pemerintah.
"Masih ada satu hal yang perlu ditindaklanjuti 6 april pada Bamus mengambil keputusan harus ada pembicaraan dulu antara pimpinan DPR dan Presiden. Hasil konsultasi ini harus kami dapatkan sebelum membahas ini lebih lanjut. Mohon menkeu dan Menkum HAM tindaklanjuti," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/4).
-
Apa yang dibahas dalam dialog DPR RI? “Tentunya lewat dialog ini, kita bisa menjembatani diskusi untuk membahas agenda strategis dari setiap anggota AIPA dengan Tiongkok. Karena tentu setiap negara punya isu dan concern tersendiri yang harus ditindaklanjuti. Termasuk mendalami isu-isu skala kawasan dan regional yang juga harus diselesaikan bersama,“ urai Puteri.
-
Kapan DPR RI akan memeriksa RPMK? 'DPR RI akan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan RPMK sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ke depan, pihaknya akan memeriksa setiap pasal dalam RPMK untuk memastikan kesesuaiannya dengan RUU KSN dan undang-undang lainnya,' ujar dia
-
DPR ingin lakukan apa untuk mengembalikan kerugian negara? 'Pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi yang ditangani lembaga penegak hukum meliputi Kejaksaan, Polri, dan KPK, masih jauh lebih kecil dibanding nilai korupsinya. Makanya, perlu ada terobosan dalam pendekatan penanganan korupsi. Dari primum remedium, menjadi ultimum remedium, yaitu hukum pidana sebagai jalan terakhir,' ujar Sahroni dalam paparannya (16/3).
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
Sementara anggota fraksi Golkar Sarmuji menilai soal pengampunan pajak muaranya adalah peningkatan pendapatan pajak yang bermanfaat bagi negara.
"Oleh karena itu di berbagai kesempatan selalu saya tegaskan kalau itu dituntaskan komisi, itu ada di kewenangan komisi XI bukan hanya di pimpinan saja. Karena pimpinan bukan atasan anggota komisi. Agar pembahasan bisa lancar, daripada pembahasan bisa tertunda lagi. Kami dukung agar tax amnesty penyelesaian internal dari partai Golkar dulu. Supaya tak ada perdebatan," jela dia.
Demikian juga pada anggota fraksi Gerindra Heri Gunawan menambahkan RUU Tax Amnesty terkait masih rendahnya penerimaan pajak negara.
"Kami berharap agar pembahasan RUU ini dapat segera dilakukan namun tidak tergesa gesa," tutup dia.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR menyetujui RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU inisiatif DPR.
Baca SelengkapnyaDraf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaRapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fraksi NasDem Rachmat Gobel.
Baca SelengkapnyaSembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR menyuarakan setuju terkait RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.
Baca SelengkapnyaDPR juga membahas persiapan pengucapan sumlah janji dan terakhir penyerahan kepemimpinan DPR RI dari pimpinan sementara ke pimpinan terpilih.
Baca SelengkapnyaSembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.
Baca SelengkapnyaKemudian prolegnas yang telah disepakati itu akan dibahas dalam rapat paripurna dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaKata Dasco saat ini hanya menunggu waktu lantaran sudah selesai di pengambilan keputusan tingkat I.
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.
Baca SelengkapnyaDPR Gelar Rapat Paripurna Bahas RUU Kabupaten/Kota hingga Hak Angket Haji
Baca Selengkapnya