Semua Fraksi di MPR Sepakat Amandemen Terbatas soal GBHN
Merdeka.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merekomendasikan MPR periode 2019-2024 menyusun sistem Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Rekomendasi itu disampaikan dalam sidang tahunan MPR.
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, rekomendasi tersebut bakal diketok dalam rapat paripurna terakhir pada 27 September. Zulkifli menyebut MPR telah menyetujui adanya GBHN.
"Iya udah diketok nanti, di MPR kan sudah sepakat. Nanti tanggal 27 September kita rapat terakhir paripurna penutupan masa sidang, itu akan diputuskan karya seperti buku ya, untuk direkomendasikan kepada MPR yang akan datang," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8).
-
Kenapa DPR pentingkan target RPJMN 2020-2024? 'Asumsi dan sasaran pembangunan yang kita bahas hari ini sangatlah menentukan apakah kita bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi, inflasi, target pengurangan tingkat pengangguran, hingga pengurangan kemiskinan yang ditargetkan dalam RPJMN.
-
Siapa yang dorong target RPJMN 2020-2024 tercapai? Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong agar asumsi dasar dan sasaran pembangunan pada RAPBN dapat mengejar target dalam RPJMN tersebut.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa saja isi poin penting dalam RUU Kementerian Negara? Salah satu poin penting dalam RUU itu adalah perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu, presiden nantinya bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.
-
Bagaimana DPR memastikan target RPJMN tercapai? Hal ini tentu berimplikasi pada intervensi yang perlu dilakukan, terutama indikator mana saja yang perlu extra effort untuk mencapainya,' kata Puteri.
-
Apa itu Banpres? Kasus korupsi bantuan Presiden itu bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus suap bantuan Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.
Kendati begitu, apakah rekomendasi bakal ditindaklanjuti oleh MPR periode berikutnya atau tidak, Zulkifli menyerahkan kepada penerusnya.
"Ya terserah MPR nanti," ucapnya.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, semua fraksi telah setuju dengan wacana menghidupkan kembali GBHN dalam amandemen terbatas UUD 1945. Alasannya, kata dia seperti yang disampaikan Zulkifli dalam pidato tahunan MPR terkait kesinambungan pembangunan antar periode.
"Jadi MPR yang sekarang ini pernah melakukan rapat antar fraksi dan semua fraksi menginginkan atau setuju terhadap amandemen UU terbatas tentang GBHN," jelasnya.
Sekretaris Jenderal Gerindra itu menyebut seluruh fraksi sudah menyatakan setuju dalam persidangan MPR. Muzani mengatakan, sudah ada UU Rencana Jangka Panjang namun tidak terlalu kuat. GBHN ini rangkaian periode ke periode. Hal itu bisa mengakomodasi salah satunya rencana pemindahan Ibu Kota oleh Presiden Joko Widodo.
Muzani tidak memungkiri ada kekhawatiran amandemen itu membuka perubahan pasal lainnya. Muzani menyebut harus ada komitmen kuat dari pimpinan partai politik dan anggota MPR bahwa amandemen tersebut sebatas GBHN.
"Komitmen dari anggota MPR dan pimpinan parpol harus betul-betul firm bahwa amandemen itu hanya terbatas untuk GBHN," ucapnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Persetujuan itu diambil setelah pada kesempatan sebelumnya seluruh fraksi dan kelompok DPD menyampaikan pandangannya.
Baca SelengkapnyaBamsoet mengatakan PPHN akan menghasilkan penataan dan pengaturan penyelenggaraan negara yang harmonis, demokratis, dan berkualitas.
Baca SelengkapnyaDPR dan Pemerintah Sepakati Rencana Kerja Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaKeputusan tersebut diambil dalam rapat pleno bersama Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas dan Menpan RB Azwar Anas.
Baca SelengkapnyaRUU tersebut masih di tahap pembicaraan tingkat satu yang pembahasannya masih dilakukan oleh komisi-komisi terkait.
Baca SelengkapnyaBamsoet membantah pihaknya telah memutuskan bahwa pemilihan presiden akan dilakukan oleh MPR
Baca SelengkapnyaDalam momen tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan jika pimpinan MPR tidak mengucapkan kata untuk memutuskan amandemen UUD 1945.
Baca SelengkapnyaSidang Tahunan 2024 akan terdiri dari tiga agenda utama, pertama pada pukul 09.30 WIB
Baca SelengkapnyaRapat dipimpin oleh Ketua MPR RI Sementara, Guntur Sasono dan Wakil Ketua Sementara Larasati Moriska.
Baca SelengkapnyaMenkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.
Baca SelengkapnyaDari daftar RUU yang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025, tak ada RUU Perampasan Aset.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Bamsoet mengklaim semua partai politik telah sepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945.
Baca Selengkapnya