Sendiri jelaskan Perppu Ormas, Menkominfo sudah direstui Jokowi

Merdeka.com - Sejumlah anggota Komisi II DPR meradang dengan absennya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat kerja tingkat I membahas Perppu Pembubaran Ormas. Padahal, seharusnya Tjahjo, Yasonna dan Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara hadir mewakili pemerintah untuk memberikan penjelasan Perppu Ormas.

Rudiantara mengaku telah berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo soal teknis penyampaian penjelasan soal Perppu Ormas. Menurutnya, Presiden menyebut menteri yang diutus boleh menyampaikan secara sendiri atau bersama-sama.

"Kami tadi konsultasi, dan jelas dari presiden menyatakan bahwa sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, 3 menteri ini," kata Rudiantara di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10).

Dia membantah, absennya Mendagri dan Menkum HAM merupakan bentuk ketidakseriusan pemerintah. Dengan dirinya hadir, kata Rudiantara, justru pemerintah serius dan tak mau menunda pembahasan Perppu Ormas.

"Ini kami menunjukkan keseriusan karena ingin dibahas segera, karena ada kegawatan kenapa pemerintah mengeluarkan perppu. Sehingga kami ingin segera dibahas dengan DPR," tegasnya.

Di lokasi sama, Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menyebut pihaknya telah menganggap kehadiran Rudiantara telah mewakili pemerintah.

"Kehadiran Pak Menkominfo di tempat ini tentu kami anggap mewakili pemerintah," tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Menteri Tjahjo menuturkan, dirinya terpaksa absen dari rapat perdana Komisi II membahas Perppu Ormas karena sedang sakit. Dia meminta maaf karena harus segera meninggalkan DPR.

Sebelumnya, Tjahjo terlihat hadir dalam acara Simposium Nasional tema 'Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah Mewujudkan Konstitusional DPD RI' di Gedung Nusantara IV MPR RI. Tak lama memberikan materi, Tjahjo pamit pulang untuk ke Rumah Sakit.

"Saya mohon maaf tidak bisa lama-lama. Sebab sehabis ini saya ada urusan selama satu jam yang penting. Bukan apa-apa, tidak substansial, hanya saya ada bisul yang cukup besar dan harus diangkat," katanya.

Ketidakhadiran Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat kerja tingkat I Komisi II membahas Perppu Pembubaran Ormas mendapat kritikan. Dari perwakilan pemerintah, hanya Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara yang menghadiri rapat.

Padahal, Tjahjo, Yasonna dan Rudiantara seharusnya mewakili pemerintah untuk menjelaskan substansi Perppu Ormas kepada Komisi II.

"Kami kecewa, cuma satu menteri yang hadir," kata Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera dalam rapat kerja Komisi II DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10).

Di lokasi yang sama, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan pihaknya berharap seluruh perwakilan pemerintah yang diundang hadir.

"Saya juga harapannya tadi pemerintah kekuatan penuh," terangnya.

Yandri menilai absennya Tjahjo dan Yasonna di raker perdana membahas Perppu Ormas menunjukkan ketidakseriusan pemerintah.