Senior Golkar jadi tempat mengadu Akom saat terancam Setnov

Merdeka.com - Posisi Ade Komarudin sebagai Ketua DPR tengah di ujung tanduk. Sebabnya, DPP Partai Golkar berniat mencopot pria yang akrab disapa Akom itu dari posisi Ketua DPR buat digantikan sang Ketua Umum Setya Novanto.

Wacana tersebut berawal dari rapat pleno terbatas Partai Golkar pada 8 November lalu. Kemudian pada rapat pleno DPP Partai Golkar, Senin (21/11), usul pengembalian jabatan Setnov sebagai Ketua DPR kembali ditindaklanjuti dan disepakati.

Alasannya, Golkar ingin mengembalikan nama baik nama baik Setnov terkait kasus 'Papa Minta Saham'. Sebab, berdasarkan putusan MK rekaman kasus 'Papa Minta Saham' ilegal.

Akom sendiri mengaku belum menerima surat dan keputusan resmi dari DPP Partai Golkar soal rencana ini. Akom mengaku akan berkonsultasi dengan senior-senior Partai Golkar, dan keluarganya serta melakukan salat istikhoroh agar mendapat petunjuk.

"Jadi yang saya lihat nanti resminya kayak bagaimana. Nanti saya pelajari dengan baik untuk nanti saya konsultasikan kepada senior saya, keluarga saya, kemudian salat istikhoroh," kata Akom di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11).

Akom mengaku setuju dengan tujuan DPP Golkar menjadikan Setnov kembali sebagai Ketua DPR buat memperbaiki nama baik dan wibawa partai. Namun demikian, Akom juga menegaskan tidak pernah melakukan pelanggaran yang fatal baik saat bekerja di parlemen atau di tingkat partai.

"Saya yang fatal maupun tidak fatal insya Allah saya tidak pernah melakukan apapun. Jadi kalau DPP menyimpulkan seperti itu, saya juga merasa seperti itu," katanya.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar ini mengaku belum melakukan komunikasi dengan Novanto terkait pergantian ini. Namun, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid telah menemuinya dan menyampaikan keputusan pleno untuk mengembalikan jabatan Setnov sebagai Ketua DPR.

"Belum. Kalau DPP sudah. Pak Nurdin sudah menemui saya dan jawaban saya seperti yang saya sampaikan barusan," katanya.

Soal senior Golkar, salah satu senior partai berlambang beringin yang diketahui dekat dengan Akom adalah mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla. Selain di Golkar, keduanya juga merupakan alumni dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Di HMI, JK juga merupakan senior Akom.

Pada Munaslub Golkar lalu, Akom sempat menemui JK di kantor Wapres. Dalam pertemuan itu, Ade Komarudin meminta restu JK selaku senior Golkar, untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar.

Bahkan saat itu ramai beredar pertarungan Akom dengan Setnov merupakan pertarungan JK dengan Jokowi. Sebab, JK mendukung Akom sementara Jokowi kabarnya mendukung Setnov.

Sementara itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan rencana pergantian Ketua DPR dari Akom kepada Setnov harus terlebih dahulu dibicarakan dengan Dewan Pembina dan berbagai pihak terkait di Partai Golkar.

Menurut Akbar, DPP seharusnya tidak mengambil keputusan secara sepihak tanpa membicarakannya dengan para senior Partai Golkar yang ada di Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, Dewan Penasehat dan lainnya.

"Pengambilan keputusan yang begitu penting terkait ketua DPR, menurut saya seharusnya tidak diputuskan sendiri oleh DPP Partai Golkar tanpa meminta saran atau mendengarkan suara dari para senior yang ada di Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasihat," kata Akbar dikutip dari Antara, Rabu (23/11).

Akbar menyatakan, kalau tidak ada kesepakatan penuh dari seluruh pihak di Partai Golkar, hal ini bisa menimbulkan masalah dan konflik baru. Padahal, menurut Akbar, Partai Golkar sedang membutuhkan soliditas untuk menghadapi berbagai agenda politik penting seperti Pilkada dan Pemilu 2019. Dia khawatir isu ini bisa memecah soliditas Partai Golkar.

Selain itu, Partai Golkar juga tidak bisa memutuskan hal ini sendirian dan harus melibatkan partai lainnya di DPR dengan memberikan alasan-alasan yang kuat.

"Novanto itu berhenti karena dia menyatakan mundur dan dianggap itu adalah keputusan sukarela. Makanya DPP harus mencari alasan yang kuat kenapa posisi ketua DPR harus diberikan kembali kepada Novanto," katanya.

Jika nantinya benar-benar ada pergantian ketua DPR, menurut Akbar, dalam konteks citra Partai Golkar pergantian ini akan menegaskan bahwa persoalan dan konflik di dalam tubuh Partai Golkar belum selesai dengan dilaksanakan munaslub beberapa waktu lalu di Bali.

"Keputusan ini bahkan bisa menimbulkan konflik baru," katanya.

Akbar juga mengingatkan kepada DPP Partai Golkar, Ade Komarudin bagaimanapun adalah orang lama yang dedikasi dan loyalitasnya terhadap partai telah terbukti dan tidak diragukan.

"Ade Komarudin itu kader lama, beberapa kali jadi anggota DPR juga. Loyalitas dan dedikasinya untuk Partai Golkar selama ini tidak perlu diragukan lagi," katanya.