Senior PPP: Muktamar Islah dipimpin pengurus hasil Muktamar Bandung

Merdeka.com - Mantan ketua majelis pertimbangan dan sekaligus senior PPP, Bachtiar Chamzah menjelaskan bahwa pada saat Muktamar Islah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan dilaksanakan oleh Muktamar Bandung dengan Ketua Umum Suryadharma Ali (SDA) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Muhammad Romahurmuziy. Menurutnya Muktamar nanti akan membahas mahkamah partai dari segi legalitasnya.

"Tentunya penyelenggara adalah teman-teman yang dipercayakan sebagai pengurus hasil Muktamar Bandung," ucapnya usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediamannya, Jalan Dipenogoro, Jakarta Pusat, Selasa (26/1) malam.

Tak hanya itu, dirinya berharap Mahkamah Partai agar mengakomodir jika ada anggota yang belum masuk kepengurusan. "Jadi mereka harusnya bergabung dan tidak ada peraha. Kan mereka pernah duduk bersama di kepengurusan Muktamar Bandung. Pada waktu itu SDA sebagai ketua Umum dan Romy sekjen," bebernya.

"Dan sekarang setengah di pak Djan Faridz dan Romy ya mereka seharusnya bersatu," tambahnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa PPP harus bisa bersatu seperti partai Golkar. "Golkar saja yang tidak pakai kabah bisa dipersatukan," tegasnya.

Diketahui sebelumnya, Muktamar Islah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan digelar April. Ketua Fraksi PPP DPRD Sulawesi Selatan Wahid Ismail berharap Muktamar tersebut akan menyatukan kembali dua kubu yaitu muktamar Surabaya dan muktamar Jakarta.

"Semoga Muktamar Islah yang akan digelar di bulan April nanti itu bisa menyelesaikan semua polemik yang ada di partai ini dan kembali satu dalam membesarkan partai," ujarnya dikutip Antara, di Makassar, Jumat (22/1).

Wahid minta kepada semua anggota Fraksi PPP agar mendukung pelaksanaan Muktamar Islah yang rencananya akan digelar April mendatang. "Status kepengurusan PPP saat ini kembali ke Muktamar Bandung dengan Ketua Umum Suryadharma Ali (SDA) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Muhammad Romahurmuziy. Kepengurusan inilah yang akan menggelar muktamar islah tahun ini," bebernya.

Wahid Ismail menambahkan, muktamar islah harus mengakomodasi dua kubu yang saat ini berselisih di dua muktamar tahun 2014. Yaitu, mengakomodasi kepengurusan Muktamar Surabaya dan Muktamar Jakarta.

"Tujuan Muktamar Islah ini adalah untuk membuat PPP bersatu kembali. Makanya, tidak boleh lagi ada kubu-kubu dan harus didukung penuh," tuturnya.

Wahid mengaku pernah menyampaikan keinginannya untuk mendukung Muktamar Islah pada pelaksanaan rapat kerja wilayah (Rapimwil) di Hotel Grand Clarion. Di mana, dia meminta Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) tidak boleh memihak ke kubu manapun.

"DPW harus sepakat untuk menyatukan ketua umum Suryadharma Ali dan sekretaris jenderal (Sekjen) Romahurmuziy jangan ada yang memihak. Saya sendiri tidak pernah hadiri muktamar yang digelar keduanya," bebernya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulsel versi Djan Farids, Taufik Zainuddin menyatakan menolak dilaksanakannya Muktamar Islah.

Sebaliknya, menurut Taufiq, Djan Faridz meminta kubu Romahurmuziy untuk segera bergabung tanpa melakukan perlawanan. "Yang di seberang sudah dinyatakan tidak sah. Kami ini yang sudah jelas sah," tegasnya.