Sepakat dengan Fadli Zon, Ketua Fraksi PKS segera teken usulan Pansus TKA

Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Jazuli Juwaini ikut menandatangani usulan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Tenaga Kerja Asing (TKA) terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA yang baru saja disahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Usulan itu, awalnya digulirkan oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon, Kamis (26/4) lalu.

"Tentu kewajiban dan hak parlemen di antaranya bikin Pansus, nah karena itu Insya Allah hari ini saya akan tanda tangan sebagai ketua fraksi. Mestinya ketua fraksi belakangan, tapi karena ini lagi pada reses, apalagi wakil ketua DPR. Ya kita ikut," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/4).

Menurutnya, antara PKS dan Gerindra memiliki kesamaan persepsi dalam menyikapi isu TKA ini. Menurutnya, isu TKA ini harus dilakukan investigasi.

"Kebetulan ada kesamaan konsen PKS seperti yang saya sebutkan tadi bahwa juga bentuk tim untuk lakukan investigasi karena isu ini muncul di sosmed bahkan berita-berita lalu ada di Jabar enggak ngerti bahasa Indonesia apa lagi bahasa sunda dia bercocok tanam. Banyak beredar," ungkapnya.

"Kita ingin fraksi PKS jangan sampai opini ini terus bergulir tanpa sesuatu yang pasti. Oleh karena itu, PKS setuju dengan yang diusulkan oleh Fraksi Gerindra apalagi pimpinan PKS memberikan sinyal bahwa harus disikapi beredarnya isu tenaga kerja asing ini," lanjutnya.

Jazuli sebenarnya menginginkan beberapa hal dari pembentukan pansus ini. Mulai dari kejelasan mengenai isu dan ia ingin pemerintah dikendalikan oleh asing.

"Kalau ternyata ini benar bahwa TKA menyerbu Indoensia tentu temen-temen sekalian. Kita bukan anti asing. Hidup tanpa orang asing itu enggak mungkin tapi kita mau pemerintah memprioritaskan. Jangan pemerintah kalau benar jangan sampe pemerintah itu disetir dan dikendalikan pihak asing," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon kembali menggulirkan tanda tangan untuk dapat membentuk Pansus Hak Angket TKA. Namun, dalam Undang-Undang MD 3 dan tata tertib DPR membentuk pansus harus diinisiasi 25 orang yang terdiri dari dua fraksi DPR.

"Jadi saya kira banyak faktor-faktor yang bisa kita akan bahas jika DPR bisa meluncurkan pansus seperti kita dengan minimal dua fraksi dan 25 orang anggota. Nanti akan kita sebarkan ke fraksi lain yang memiliki sikap dan pemahaman yang sama soal pansus dan TKA," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta , Kamis (26/4).