Serahkan 5 Kontainer Dokumen, AHY Yakin Kemenkum HAM Objektif

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono resmi menyerahkan dokumen kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk membuktikan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, ilegal dan inkonstitusional.

AHY menyerahkan lima kontainer berisi berkas-berkas ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Negara (AHU) Kementerian Hukum dan HAM. AHY diterima langsung oleh Dirjen AHU Cahyo R Muzhar.

"Ada lima kontainer untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan GPK-PD yang mengklaim telah melakukan Kongres Luar Biasa 5 Maret di Deli Serdang memang benar-benar ilegal dan inkonstitusional," ujar AHY di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (8/3).

AHY mengatakan, pihaknya menyerahkan konstitusi Partai Demokrat, kepengurusan dan kepemimpinan Partai Demokrat berdasarkan Kongres V yang telah diresmikan Kementerian Hukum dan HAM pada tahun lalu.

"Berkas ini melengkapi data dan fakta yang kami kumpulkan bahwa apa yang terjadi di Deli Serdang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun," ujarnya.

AHY yakin, Kementerian Hukum dan HAM bisa bertindak objektif sesuai bukti yang ada terhadap masalah KLB Demokrat ini. Bahwa KLB tersebut tidak sah dan inkonstitusional.

"Saya memiliki keyakinan Kemenkum HAM memiliki integritas dan juga bisa bertindak objektif menggunakan segala data bukti dan fakta yang kami serahkan hari ini bahwa penyelenggaraannya panitianya pesertanya semua tidak sah sesuai konstitusi partai kami," tegas AHY.

Sementara itu, Dirjen AHU Cahyo R Muzhar menuturkan, Kementerian Hukum dan HAM akan menindaklanjuti laporan AHY.

Ditjen AHU Kemenkum HAM telah menerima lima kontainer berisi berkas-berkas yang menguatkan KLB yang mengukuhkan Moeldoko sebagai ketua umum itu ilegal dan tidak sah.

"Kami menerima kunjungan pak AHY dan tim beliau untuk mendengar apapun yang disampaikan kepada kami tadi, termasuk menerima dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Ditjen AHU," ujar Cahyo di usai menerima kunjungan AHY di kantor Kemenkum HAM, Jakarta, Senin (8/3).

Laporan AHY itu, kata Cahyo, akan dicatat dan ditelaah lebih lanjut dokumen yang telah diserahkan. Dia belum mau menyebut berapa lama laporan tersebut diproses.

"Tentunya berdasarkan pertemuan tadi apa yang disampaikan pak AHY akan kami catat dan kemudian akan kami telaah lebih lanjut terhadap dokumen yang diserahkan ini. Nanti akan kami pelajari," ujarnya.