Follow
Serahkan DIM ke pemerintah, DPR bentuk Panja RUU Terorisme
Merdeka.com - Panitia Khusus (Pansus) RUU Terorisme menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) ke pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Lewat penyerahan DIM tersebut, Pansus menyepakati membentuk Panitia Kerja (Panja) yang bertugas menyempurnakan pembahasan RUU Terorisme.
Ketua Pansus RUU Terorisme, M Syafi'i menjelaskan, RUU Terorisme berkembang dan dibagi menjadi tiga hal. Yakni pencegahan, penindakan dan penanganan pasca peristiwa terorisme.
"Akibat adanya pengembangan itu pembagian makanya pembahasan bisa melibatkan 17 kementerian dan lembaga dalam penanganan teroris," kata Syafi'i di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/12).
-
Apa saja isi poin penting dalam RUU Kementerian Negara? Salah satu poin penting dalam RUU itu adalah perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu, presiden nantinya bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.
-
Siapa yang berperan penting dalam mencegah terorisme di Indonesia? Ary mengatakan tantangan tersebut semakin kompleks dengan adanya bonus demografi 2045. Hal itu, ucapnya, menjadi salah satu tugas utama BNPT.
-
Apa yang dilakukan BNPT untuk tanggulangi terorisme? “Penurunan ini sangat tajam sampai dengan 89 persen lebih, indeks potensi radikalisme dan indeks risiko terorisme juga terus menurun,“ rinci Kepala BNPT.
-
Apa saja 5 RUU Kerja Sama Pertahanan yang disetujui? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
-
Bagaimana cara mencegah terorisme di Indonesia? Di Hari Peringatan dan Penghargaan Korban terorisme ini, Anda bisa membagikan cara mencegah radikalisme di media sosial. Hal ini penting dilakukan agar tindakan terorisme bisa diminimalisir atau dihilangkan.
-
Bagaimana proses revisi UU Kementerian Negara dilakukan? Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
Politikus Gerindra ini menambahkan, pembahasan RUU Terorisme semakin komprehensif. Ada beberapa hal yang dapat diambil oleh Pansus usai melakukan kunjungan ke sejumlah institusi.
"Ternyata sebenarnya penanganan terorisme kita sudah punya kekuatan hanya tinggal bagaimana kita mengharmonikannya dalam UU," ujarnya.
Dia mengutarakan Pansus menginginkan adanya leading sector dalam penanganan terorisme. Sebab, penanganan terorisme telah dibagi menjadi tiga hal, yakni pencegahan, penindakan dan penanganan pasca peristiwa.
"Kita membutuhkan leading sector karena sifatnya tidak hanya penindakan, karena ada pencegahan dan penanganan pasca peristiwa," jelasnya.
"BNPT fungsinya koordinasi tapi sifatnya baru pada level operasional bagaimana kalau kita kembangkan dalam UU," sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menerima DIM tersebut menyampaikan bahwa pemerintah mengapresiasi kinerja Pansus. Usai menerima DIM, pemerintah menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjutinya bersama Panja RUU Terorisme.
"Agar RUU ini dapat menjadi UU yang baik dalam memberantas terorisme," ujarnya. (mdk/sho)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.
Baca Selengkapnya
DPR mengumumkan 13 Komisi dan mitra kerja pemerintah.
Baca Selengkapnya
Puan mengapresiasi penangkapan 3 terduga pelaku teroris di Kota Batu, Jawa Timur.
Baca Selengkapnya
Bertambahnya komisi di DPR RI lantaran, kementerian di periode pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka banyak yang dipecah.
Baca Selengkapnya
Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca Selengkapnya
Pemerintahan mendatang, kata Achmad Baidowi, bisa menambah atau mengurangi jumlah kementerian tergantung pada kebutuhan politik dan kebijakan presiden.
Baca Selengkapnya
Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.
Baca Selengkapnya
Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca Selengkapnya
Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut DPR RI Periode 2019-2024 telah mengesahkan 225 RUU menjadi undang-undang.
Baca Selengkapnya
Puan menerangkan, penyesuaian tersebut dilakukan DPR guna memastikan koordinasi kerja antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan secara efektif.
Baca Selengkapnya
Sigit menyebut bahwa ada kelompok yang terafiliasi dengan teroris menumpang aksi saat terjadi perbedaan pendapa
Baca Selengkapnya
Anggota DPR menyuarakan setuju terkait RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri.
Baca Selengkapnya