Serangan Demokrat buat Jokowi, hingga sebut impeachment

Merdeka.com - Rapat paripurna DPR Kamis (15/1) kemarin menyetujui pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. DPR menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pelantikan Budi yang sudah berstatus tersangka itu. Hingga pagi ini, belum ada keputusan yang disampaikan Jokowi apakah akan melantik atau tidak. Sementara desakan publik kian kuat termasuk dari para relawan, meminta Jokowi membatalkan pelantikan.

Yang menarik, di parlemen, Partai Demokrat kini berubah menjadi oposisi mengisi posisi yang ditinggalkan PDIP. Demokrat menjadi satu-satunya fraksi yang konsisten menolak pencalonan Budi Gunawan. Fraksi yang dipimpin Edhie Baskoro Yudhoyono itu absen dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Budi Gunawan di Komisi III. Mereka menilai seorang yang berstatus sebagai tersangka tidak layak lagi diuji di DPR.

Sikap penolakan itu dilanjutkan saat menyampaikan pandangan dalam rapat paripurna. Jubir Fraksi Demokrat Benny K Harman mengingatkan Jokowi agar tak nekat melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Jika Presiden Jokowi tetap melantik Komjen Budi Gunawan, maka akan mencoreng wajah Indonesia.

"Ini untuk pertama kalinya Presiden mengangkat seorang tersangka sebagai Kapolri," kata Benny. Demokrat berharap Jokowi tak memaksakan melantik Komjen Budi Gunawan. "Apabila dipaksakan menjadi Kapolri dengan status tersangka, maka tidak akan mendapat kepercayaan rakyat," ujarnya.

Sebab, tugas sebagai seorang Kapolri sangat berat. Apalagi Komjen Budi Gunawan akan memimpin sebuah lembaga penegak hukum. Karena itu, Benny ingin Jokowi tetap mempertahankan Kapolri Jenderal Sutarman sampai masa tugasnya berakhir yaitu Oktober 2015. Jenderal Sutarman juga tidak tersangkut kasus pidana. "Jenderal Sutarman masih belum berakhir dan belum memasuki pensiun serta tidak berhalangan tetap," katanya.

Namu jika saran Demokrat ini diabaikan oleh Jokowi, maka akan memiliki dampak kurang baik. "Jika presiden dan dewan mengabaikan ketetapan KPK, maka akan dinilai tidak sungguh-sungguh dalam pemberantasan korupsi," ujarnya. (mdk/gib)