Serangan menohok Boy Sadikin buat Ahok

Merdeka.com - Sejak memimpin DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo (Jokowi) yang terpilih menjadi Presiden, banyak yang berseberangan dengan cara kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok yang dikenal dengan kepemimpinannya dengan ceplas-ceplos Ahok ini banyak menuai kritik dari bawahan termasuk DPRD DKI.

Kritik tajam pun datang dari mantan Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Boy Sadikin. Boy menilai gaya kepemimpinan Ahok tak berhasil membenahi Pemprov DKI Jakarta.

Dia melihat pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono lebih berhasil membenahi Pemprov DKI Jakarta ketimbang Ahok setelah cuti lantaran mengikuti Pilkada DKI Jakarta. Boy yang juga tim sukses Anies-Sandiaga menilai komunikasi selama ini dilakukan Sumarsono ke pelbagai pihak, terutama dengan DPRD DKI, dinilai berjalan mulus.

"Ya mustinya Gubernur kaya Plt yang sekarang. Ada komunikasi yang baik dengan DPRD. Kalau zaman Pak Ahok kan enggak ada," kata Boy.

Serah terima Plt Gubernur DKI ©2016 Merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Boy melanjutkan, komunikasi tak baik dilakukan Ahok, salah satunya tentang pembebasan lahan bekas Kedutaan Besar Inggris. Ahok dianggap mengorbankan anak buahnya lantaran tak bisa membebaskan lahan tersebut.

"Contoh lahan bekas kedutaan Inggris, korbannya kepala dinas karena dia dipaksa-paksa (untuk membebaskan lahan). Pak Ahok itu tetep ngotot, Dubes Inggris punya pemerintah Jakarta Pusat. Kan harusnya dia ikut turun keluar bicara baik-baik," ujar Boy.

Boy yang memang keluar PDIP karena tak setuju pengusungan Ahok-Djarot di Pilgub DKI, ini khawatir bila komunikasi Ahok itu tak berjalan dengan baik dengan DPRD maka kinerja Pemprov DKI semakin terhambat. Apalagi saat ini Ahok bukan bagian dari partai manapun.

"Harusnya dia harus bisa mengatur partai. Kalau komunikasi baik. Yang saya denger kinerja di pemda selama ada Plt jadi nyaman dan enggak ada masalah," ungkap Boy.

Dalam pengamatannya, tambah Boy, Ahok kerap berlindung pada Presiden Joko Widodo ketika menjabat gubernur DKI Jakarta. "Apa apa ditarik ke Jokowi. Sumber Waras juga nanti ditarik sama Jokowi. Dia selalu bilang gitu kan," terangnya.

Putra mantan Gubernur DKI Ali Sadikin ini menambahkan, kebijakan reklamasi adalah salah satu alasannya meninggalkan PDIP yang membesarkan namanya. Diakui Boy saat itu partainya tak lagi sejalan lantaran malah mendukung petahana Basuki alias Ahok yang menginginkan proyek reklamasi berjalan di teluk Jakarta.

Boy bercerita, sebenarnya mudah bagi Gubernur DKI untuk menjadi penengah antara pengembang dan masyarakat. Namun hal itu tak dilakukan Ahok dan memilih menggusur warga pinggiran untuk melanggengkan proyek reklamasi.

"Kalau ada masalah dengan klien enggak masalah bisa diselesaikan lewat komunikasi. Masalahnya mereka (nelayan) digusur tapi enggak diperhatiin," kata Boy.

Tentunya Boy menolak keras bila Pemprov DKI tetap melanjutkan reklamasi tanpa memikirkan nasib nelayan yang telah puluhan tahun tinggal di pesisir laut Jakarta. Seharusnya, kata Boy, Pemprov DKI juga memikirkan nasib nelayan. Semisal membuatkan satu pulau yang khusus diperuntukkan untuk nelayan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada warganya.

"Coba kalau dibuat pulau khusus nelayan. Ada dermaga, tempat lelang ikan, rumah rumah warga pasti bakal bagus. Nelayan tidak akan menolak," ungkap Boy.

Tak hanya itu, selama pembangunan pun kata Boy pihak pengembang seharusnya memberikan subsidi baik itu untuk BBM maupun kapal untuk melaut. Sebab dengan adanya pembangunan pulau nelayan harus melaut lebih jauh dan tentunya mengeluarkan cost lebih banyak.

"Sekarang nelayan ini ketika ada reklamasi harus nangkap lebih jauh padahal perahu kecil itu hanya mampu maksimal 4 mil, belum lagi buat bbm pasti nambah. Kecuali pengembang kasih subsidi ke nelayan perahu yang bagus atau paling enggak bensin," tutur Boy.

Boy membayangkan bila proyek reklamasi dilanjutkan tanpa memikirkan nasib nelayan maka pulau reklamasi akan bernasib sama seperti PIK dan Pantai Marina Ancol. Sebab saat ini wilayah tersebut tidak menjadi hak publik melainkan hak privat.

"Masalahnya kalau pulau terisi mereka (nelayan) bakal susah. Enggak bisa keluar masuk sembarang karena privat. Kayak PIK sama Ancol sekarang. Enggak sembarang orang bisa masuk situ," tutur Boy.

Untuk itu tegas dikatakan Boy dirinya menolak reklamasi dilanjutkan selama tidak jelas nasib nelayan.

"Soal reklamasi saya menolak selama nasib nelayan tidak jelas," tegas Boy.

Sebab lanjut Boy, dalam mega proyek tersebut semua ikut terlibat baik anggota dewan juga termasuk di dalamnya Gubernur DKI yang mendapatkan kontribusi dari reklamasi.

"Anggota dewan juga kan ada yang kena. Ahok juga terima kompensasi yang retribusi itu, enggak mungkinlah (kalau tidak dapat). Sekarang tinggal presiden mengambil keputusan dilanjutkan atau tidak," kata Boy.

"Pengembang ini kan rakus semua yang tanah yang subur aja malah dibangun perumahan, harusnya tanah yang enggak subur dibangun," kata Boy mengakhiri.