Serangan Rachmawati ke Megawati, dari soal KPK sampai Budi Gunawan

Merdeka.com - Rachmawati Soekarnoputri terkenal tidak akur dengan saudara perempuannya Megawati Soekarnoputri. Bahkan, perseteruan dua anak Soekarno tersebut kerap diumbar di ranah umum.

Hampir segala sesuatu yang menyangkut Megawati akan dikritik Rachmawati dengan keras. Bahkan, mantan Dewan Pembina Partai Nasional Demokrat ini selalu mengambil sikap politik yang berlawanan dengan Mega yang tak lain adalah kakaknya.

Kali ini, Rachmawati dengan terbuka menyerang Megawati sebagai salah satu penyebab Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen pembuatan paspor. Hal itu akibat lembaga anti-rasuah menyatakan berani membongkar kembali kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus tersebut dikabarkan akan menyeret nama Mega yang menjabat sebagai ketua umum PDI Perjuangan.

Berikut Serangan Rachmawati ke Megawati, dari soal KPK sampai Budi Gunawan, seperti dihimpun merdeka.com, Kamis (19/2):

Megawati sebabkan Abraham Samad jadi tersangka

Mantan dewan pembina Partai Nasional Demokrat Rachmawati Soekarnoputri menuding penetapan status tersangka Ketua KPK Abraham Samad telah diskenariokan lama. Hal itu akibat, KPK mencoba membuka kembali kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) yang menyeret nama Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.  "Saya mendengar saat menjelang pilpres, KPK mengungkapkan akan membongkar kasus BLBI yang tentunya akan memanggil Megawati. Di sini Abraham sudah menjadi target operasi, karena kasus ini tidak berdiri sendiri," kata Rachmawati di kediamannya di Jatipadang, Jakarta Selatan, Kamis (19/2).Menurutnya saat ini Polri yang belum mempunyai pimpinan definitif terkesan tidak mematuhi perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebelumnya, Jokowi meminta tidak ada kriminalisasi terhadap KPK. Namun, semua pimpinan KPK kini terjerat kasus hukum. Bahkan, Ketua KPK Abraham Samad dan wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto telah ditetapkan sebagai tersangka."Presiden mengatakan bahwa pimpinan jangan dikriminalisasi. Namun Polri tetap melakukan itu, dan Kabareskrim ini yang melakukan hal itu dan tidak patuh terhadap instruksi Presiden," terang dia.

Megawati belenggu kebijakan Jokowi

Rachmawati Soekarnoputri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus tegas dalam pemberantasan korupsi. Jokowi tidak boleh terbelenggu oleh Megawati walaupun disebut sebagai petugas partai."Presiden sudah harus jadi seorang negarawan bukan lagi seorang partisan yang disebut petugas partai. Beliau harusnya sudah tahu lah, dia kan presiden, jadi dia sudah harus kembali ke janji dia saat kampanye kemarin," kata Rachmawati di kediamannya Jalan Jati Padang, Jakarta, Kamis (19/2).Lebih jauh, Rachmawati berharap penunjukan Komjen Badrodin Haiti menjadi Kapolri oleh Jokowi akan mampu memulihkan hubungan antara Polri dengan KPK. Sinergisitas kedua institusi penegak hukum itu akan tercipta jika Badrodin Haiti berani mencopot Kabareskrim Komjen Budi Waseso dari jabatannya."Semoga saja hubungan KPK-Polri kembali membaik, apalagi BH sudah memberikan statement untuk membangun hubungan baik lagi. BH harus mencopot Budi Waseso, itu bikin kisruh di dalam dan terlihat arogan, tebang pilih dia. Itu harus dikembalikan ke fungsi tugas pengayom negara dan alat negara. Kalau Kabareskrim mbalelo harus diganti, dia akan merusak institusi Polri sendiri, saya mendukung jika mau ada reformasi di tubuh Polri," terang dia.

Megawati tekan Jokowi lantik Budi Gunawan jadi Kapolri

Rachmawati Soekarnoputri menyatakan lambannya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil sikap atas polemik calon Kapolri Komjen Budi Gunawan tidak terlepas dari sosok Megawati Soekarnoputri. Ketua umum PDI Perjuangan ini dituding sebagai dalang yang menekan Jokowi untuk tetap melantik."Sebenarnya masalah ini ada di Megawati, yang membuat Jokowi lama mengambil keputusan dan tetap ngotot agar BG dilantik. Kita tahu BG itu mantan ajudan dari Megawati," kata Rachmawati di kediamannya Jalan Jati Padang, Jakarta, Kamis (19/2).Dia pun menolak jika pembatalan pelantikan Budi Gunawan diganjar jabatan Wakapolri. Jika itu terjadi, berarti pembatalan Budi Gunawan sebagai Kapolri hanya akal-akalan saja."BG akan dijadikan wakapolri, ya itu sama saja, kok tersangka korupsi bisa jadi pejabat di kepolisian. Saya pribadi tidak setuju," terang dia.