Follow
Sering hadapi masalah DPT, KPU buat sistem data pemilih online
Merdeka.com - Daftar Pemilih Tetap (DPT) kerap menjadi masalah bagi KPU jelang diadakannya pemilihan kepala daerah. Mulai dari adanya pemilih ganda, tidak terdaftarnya pemilih sampai pemilih yang terdaftar di TPS yang tidak sesuai domisili.
"DPT memang kalau dilihat perjalanan kita, selalu menjadi dasar atau hal yang dipermasalahkan. Walaupun saya kira kalau kita lihat semakin ke belakang, masalah ini semakin kecil, namun tetap saja di dalam proses-proses sengketa tidak terbukti inilah menjadi problem atau permasalahan yang ada," ujar Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (13/10).
Karena sejumlah permasalahan itulah, kata Hadar, kini pihaknya sudah memiliki solusi dengan Sistem Data Pemilih (SIDALIH). Sistem ini nantinya akan digunakan pada pilkada serentak tahun 2015.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan adil? KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemilu berjalan dengan baik dan hasilnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan dengan adil? Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu, termasuk menetapkan jadwal, program, anggaran, dan tata kerja.
-
Bagaimana cara KPPS memastikan proses pemungutan suara lancar? KPPS harus memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini termasuk membantu pemilih dalam pengisian surat suara dan menjaga kerahasiaan.
-
Bagaimana PPK melakukan tugasnya dalam pemilu? Dalam menjalankan tugasnya, PPK harus menjaga netralitas dan independensinya sehingga proses pemilihan umum dapat berjalan secara adil dan transparan.
-
Bagaimana cara DKPP meningkatkan integritas penyelenggara pemilu di Jawa Tengah? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
-
Bagaimana cara pengawas Pemilu memastikan kelancaran pemungutan suara? Pengawas pemilu harus memastikan kelancaran pelaksanaan pemilihan di TPS. Ini termasuk memastikan bahwa petugas TPS menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Mereka harus memantau proses pendaftaran pemilih, memberikan bantuan kepada pemilih yang membutuhkan, dan memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan tertib.
"Memang KPU selalu berusaha dan salah satunya adalah dengan menggunakan sistem informasi SIDALIH yang kami terapkan tahun 2014 yang lalu," ujarnya.
"Karena dengan sistem ini kami semua bekerja sangat terbantu, dengan sistem ini kita bisa mengecek kegandaan dengan sistem ini juga kita bisa mengecek atau menyediakan informasi untuk publik atau pihak lain untuk mengeceknya," sambungnya.
Baca berita KPU di Liputan6.com
Perlu diketahui, SIDALIH adalah aplikasi online yang dibuat untuk membantu petugas di KPU kabupaten dalam melakukan pengolahan data pemilihnya secara lebih mudah, cepat dan tepat. Sistem inilah yang menjadi andalan KPU pada pilkada nanti. Hadar yakin sistem data-data dalam sistem ini memiliki akurasi yang tinggi.
"Inilah yang membantu kami sehingga kami punya keyakinan data-data yang kelola dan tetapkan ini data yang cukup tinggi keakuratannya," tutupnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Afifuddin memastikan bahwa KPU akan tetap menggunakan Sirekap dengan beberapa catatan untuk kontestasi Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
PPDP pemilu bertugas tugas untuk memastikan proses pemilihan berjalan secara transparan, jujur, dan adil.
Baca Selengkapnya
“Yaa mungkin banyak pihak akses ya,” kata Komisioner KPU RI, Afifuddin
Baca Selengkapnya
Komisi II beralasan Pemilu harus semakin memudahkan dan menyenangkan untuk masyarakat.
Baca Selengkapnya
Kekeliruan tersebut harus diselesaikan secara transparan dan independen, serta melibatkan pihak-pihak terkait termasuk ahli teknologi informasi.
Baca Selengkapnya
Sirekap yang akan digunakan pada Pilkada 2024 didesain dalam 2 format.
Baca Selengkapnya
Pengamat Siber Temukan Keanehan Hasil Penghitungan Suara pada Situs KPU
Baca Selengkapnya
Jumlah DPT tersebut diperoleh dari hasil pemutakhiran data diplenokan saat rapat pada Minggu (3/3) malam waktu setempat.
Baca Selengkapnya
BAKTI Kementerian Kominfo menerima usulan sekitar 80.000 titik penyediaan akses internet dari KPU.
Baca Selengkapnya
Masyarakat belum memiliki KTP tetapi sudah didata dapat menggunakan surat keterangan bahwa mereka telah melakukan perekaman bisa digunakan saat Pemilu
Baca Selengkapnya
Tarmizi mencatat, sebanyak 105 Anggota KPPS dari Kelurahan Cikini turut hadir untuk mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah janji.
Baca Selengkapnya
Pratama memandang perlu KPU menerapkan filter lalu lintas yang dapat mengidentifikasi pola serangan DDoS dan memblokirnya sebelum mencapai target.
Baca Selengkapnya