Serukan ganti presiden depan mahasiswa UMJ, Zulhas dinilai curi start kampanye
Merdeka.com - Ketua MPR yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengarahkan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ciputat, Tangerang Selatan untuk menyerukan 2019 ganti presiden. Wakil ketua tim kampanye nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin Arsul Sani menilai Zulkifli mencuri 'start' jika seruan itu dilakukan sebagai pengurus partai.
PAN menjadi salah satu partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Koalisi Prabowo-Sandi terus mengkampanyekan gerakan 2019 ganti presiden.
"Beliau sudah seyogyanya mengetahui persis kapan kalau sebagai pimpinan parpol, itu kemudian kapan mulai harus mulai melakukan itu ya, kalau dia melakukan itu sekarang siapapun pengurus parpol, ya dia berarti mencuri start," kata Arsul di Media Center TKN Jokowi-Ma'ruf, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu (29/8).
-
Siapa yang mendampingi Zulkifli Hasan? Dalam peninjauan, Mendag Zulhas didampingi Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag Bambang Wisnubroto, Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah dan jajarannya serta Anggota DPR RI Dapil NTB Muhammad Syafruddin. Turut hadir Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kemendag Ani Mulyati.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Siapa yang menunggu Zulkifli Hasan? 'Kelihatannya memang satu aja itu (pematangan cawapres),' ujar Ketua DPW PAN Jakarta, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio di Jalan Kertanegara Nomor IV, Jakarta Selatan, Rabu (18/10). 'Ya harusnya dari kemarin sudah ketemu. Kaya semalam saja saya sudah ke Pak Prabowo dan menginformasikan bahwa 'pak mohon maaf harusnya ada pertemuan antarketum' tapi Pak Prabowo mengatakan 'harus saya menunggu ketum, yaitu Pak Zulkifli Hasan'. jadi artinya beliau memang menunggu pak Zul.'
-
Bagaimana Zulhas memimpin Kemendag? Kemendag tidak hanya sukses meredam gejolak harga setiap mendekati peringatan hari besar nasional, namun juga berhasil menjaga inflasi serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31 persen.
-
Siapa yang memimpin Indonesia saat pemilu pertama? Pada tahun 1955, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno mengadakan pemilihan umum pertama sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih representatif dan partisipatif.
-
Gimana caranya Jokowi ikut kampanye? Pasal 281 mensyaratkan pejabat negara yang ikut berkampanye dilarang untuk menggunakan fasilitas negara atau mereka harus cuti di luar tanggungan.
Arsul meminta Zulkifli membedakan posisinya sebagai Ketua MPR dan Ketua Umum PAN. Dia menyarankan agar setiap petugas partai tidak melempar pernyataan yang dapat menimbulkan kontroversi.
"Pak Zul posisinya adalah Ketua MPR dan itu melekat. Enggak ada kemudian saya saat ini berposisi sebagai ketum parpol yang mendukung paslon ini karena itu saya lepaskan baju, kita harus bicara hal-hal yang murni perspektif parpol, itu kan enggak bisa dipisahkan," ujarnya.
Atas seruan Zulkifli itu, Koalisi Indonesia Kerja akan mengkaji dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan. Pihaknya akan mengumpulkan alat bukti dan menganalisis unsur pelanggaran aturan yang dilakukan Zulkifli.
"Ya kita kaji dulu, seperti apa. Kalau itu dibawa kemudian dipersoalkan sebagai sebuah proses hukum ya apakah di bawaslu atau di gakkumdu itu kan harus dianalisis, kecukupan alat buktinya kemudian masuk atau tidak diucapkan kedalam unsur-unsur pasal yang dilanggar," tandasnya.
buktikan nanti. Saya yakin Jokowi-Ma'ruf Amin Presiden dan Wapres 2019," pungkasnya.
Sebelumnya, mahasiswa UMJ meneriakan ganti Presiden. Pekikan ganti Presiden yang diserukan sekitar 4 ribu mahasiswa baru UMJ itu, dipandu oleh pertanyaan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang saat itu didaulat sebagai narasumber dalam UKM Expo UMJ 2018 di hadapan ribuan mahasiswa.
Zulhas yang mengawali pidatonya dengan melempar sejumlah pertanyaan kepada mahasiswa, pun dijawab seru mahasiswa.
"Pilpres itu kan sederhana. Ganti Presiden atau lanjutkan dua kali, betul enggak?" kata Zulhas.
Sontak, pertanyaan Zulhas itu, diikuti pekikan ribuan mahasiswa UMJ yang meneriakan Ganti Presiden berkali-kali. "Ganti, ganti, Presiden," bilang ribuan mahasiswa baru UMJ yang hadir.
Dia pun menegaskan, di depan ribuan mahasiswa, tokoh masyarakat KH Din Syamsuddin, Rektor UMJ Sandiaga Uno dan seluruh Civitas Akademik UMJ, bahwa pertanyaan itu bukan lah kampanye politik.
"Saya cuma nanya loh, enggak kampanye saya," kata Ketum PAN yang mendukung kubu oposisi Prabowo-Sandi itu.
Dia pun melanjutkan, pidatonya didepan ribuan mahasiswa dengan mengawali permintaan tepuk tangan bagi Sandiaga Uno, yang sangat inspiratif bagi kalangan milenial.
"Tepuk tangan dulu untuk Bang Sandi. Keren enggak, masih muda gitu, ganteng lagi. Kita tepuk tangan yang meriah, sekali lagi, wapres datang kemari, Insya Allah. Itu doa, wapres tuh doa, wakil presiden terpilih tuh doa, bukan kampanye," tegas Zulhas.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Zulkifli Hasan mendukung penyataan Presiden Jokowi soal presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak di Pemilu
Baca SelengkapnyaMuzani menambahkan, Presiden Jokowi pernah berkampanye saat Pilpres 2019.
Baca SelengkapnyaDalam menunjuk seorang juru kampanye, masing-masing paslon memang diwajibkan melampirkan daftar nama-nama yang akan tampil.
Baca SelengkapnyaPAN diketahui mengeluarkan single lagu PAN PAN PAN Terdepan saat masa kampanye Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaNusron menyebut isu standar moral ini muncul karena perbedaan kepentingan politik saja.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti lokasi saat Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca Selengkapnya"Pernyataan Pak Jokowi itu, memang blunder. Menurut kita kepala negara tidak seharusnya menyatakan seperti itu," kata Ketua TKD AMIN, Rahmat
Baca SelengkapnyaJokowi tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang terlibat kampanye.
Baca SelengkapnyaZulhas juga menyoroti pentingnya keselarasan agenda kampanye di antara partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPada pasal itu mengharuskan pejabat publik untuk cuti di luar tanggungan dan tak memakai fasilitas negara saat kampanye.
Baca SelengkapnyaMenurut Yusril, gerakan yang ingin memakzulkan Jokowi itu inkonstitusional
Baca Selengkapnya