Seskab: Pemerintahan Jokowi tidak kenal 100 hari
Merdeka.com - Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan Kinerja Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK kerap dilakukan evaluasi. Evaluasi itu per tiap bulan pada saat sidang kabinet paripurna.
"Tiap bulan ada evaluasi dari presiden, saat paripurna yang dilakukan minggu pertama tiap bulan, presiden lakukan arahan dan evaluasi misalnya ada menteri kurang fokus, atau ada penugasan khusus, itu dilakukan setiap awal bulan," ujarnya di Kantor Setneg, Jakarta, Senin (25/1).
Andi menegaskan tidak ada istilah 100 hari dari pemerintahan Jokowi-JK. Presiden tidak memberikan patokan khusus terhadap kinerja kementerian.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang mengatakan tidak ada refleksi khusus karena Jokowi tidak diundang? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Bagaimana tanggapan Jokowi soal Kabinet Prabowo? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. 'Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih,' kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Bagaimana Prabowo menilai kinerja Kabinet? Soal evaluasi, dia tentu akan melakukannya tanpa harus memberikan target waktu-waktu tertentu.'Saya kira tidak terpaku waktu ya (evaluasi kabinet). Saya tanamkan rasa tanggung jawab, saya menggugah cinta Tanah Air. Kalau orang itu cinta Tanah Air, kalau orang itu sadar dia harus bekerja untuk kepentingan sebaik-baiknya rakyat dan bangsa, saya kira hasilnya akan baik,' ujarnya.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
"Pemerintahan ini tidak kenal 100 hari, dari awal pembentukannya. Presiden tidak pakai 100 hari sebagai patokan tapi memberikan patokan ke kementerian-kementerian tapi berdasarkan program jangka pendek dan menengah," ujarnya.
Dengan tidak adanya istilah 100 hari, Andi memastikan tidak ada pula reshuffle kabinet. Menteri yang belum memenuhi target kerja, kata Andi, juga belum dipastikan akan diberi sanksi apa karena belum pernah dibicarakan dalam sidang kabinet tersebut.
"Belum direncanakan sampai ke situ," ujarnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi membantah adanya permintaan agar salah satu nama dicoret atau diloloskan dalam seleksi capim KPK
Baca SelengkapnyaJokowi dikabarkan memberikan tim khusus untuk mengkaji kepengurusan PDIP.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menghadiri peringatan hari konstitusi dan HUT ke-78 MPR.
Baca SelengkapnyaAri menegaskan Presiden Jokowi saat ini tengah fokus menyelesaikan pekerjaannya.
Baca SelengkapnyaKoordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana buka suara terkait kabar Jokowi akan reshuffle Bahlil di IKN.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menegaskan, seharusnya isu tersebut ditanyakan langsung pada presiden terpilih
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi dituding cawe-cawe dalam kepengurusan PDI Perjuangan (PDIP) periode 2019-2028.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi hadir dalam rapat konsolidasi kesiapan Pilkada Serentak, Selasa (20/8)
Baca SelengkapnyaMoeldoko meminta masyarakat untuk fokus pada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) pada Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaTak diundang dalam Rakernas, Presiden Jokowi menyerahkan ke PDIP selaku tuan rumah acara.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi mengklaim tak ikut campur atau cawe-cawe dalam penyusunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya