Setelah Fahri, muncul Benny K Harman pengkritik keras Jokowi

Merdeka.com - Selama ini masyarakat mengenal politisi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah sebagai pengkritik setia Presiden Joko Widodo (Jokowi). Segala langkah dan kebijakan Jokowi akan disambut dengan penilaian yang cenderung negatif dari Fahri Hamzah.

Nampaknya, tak hanya Fahri Hamzah yang gemar mengkritik Presiden Jokowi. Saat ini muncul tokoh lain dari Partai Demokrat Benny K Harman yang tak kalah keras dalam menyampaikan ketidaksepakatan atas berbagai kebijakan pemerintah.

Wakil Ketua Komisi III ini nampaknya sudah gerah dengan berbagai kebijakan Jokowi yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Alhasil, dirinya tak segan-segan mencerca berbagai langkah pemerintah.

Berikut kritikan keras Benny K Harman kepada Presiden Jokowi, seperti dihimpun merdeka.com, Rabu (3/12):

Benny tuding ketua timses Jokowi buat Pollycarpus bebas

Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman meminta agar pemerintah menjelaskan pembebasan bersyarat Pollycarpus. Bahkan, dia tidak mau jika hal ini terjadi karena ada intervensi dari Timses Jokowi yang dulu sering dikaitkan dalam pembunuhan aktivis HAM Munir yang melibatkan Pollycarpus."Kalau memang pemerintah sudah menjelaskan secara terbuka silakan publik menilai. Kalau tidak nanti banyak spekulasi jangan-jangan karena tekanan tokoh tertentu kebetulan menjadi ketua timsesnya Jokowi dulu," kata Benny di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/12).Benny mengakui jika pembebasan bersyarat adalah hak dari pemerintah. Akan tetapi, dia menyayangkan jika pemerintah harus membebaskan pembunuh kejam seperti Polly, dan yang dibunuh adalah tokoh besar."Itu hak pemerintah tapi harus dijelaskan secara terbuka kepada publik, kenapa fasilitas khusus diberikan kepada Pollycarpus, pembunuh lain lebih ringan tidak dikasih, itu saja pertanyaan," terang Benny.

Benny sebut foto Jokowi gantung saja di pohon kompleks DPR

Politisi Partai Demokrat DPR Benny K Harman mengatakan memang tidak ada kewajiban bagi parlemen untuk memasang foto presiden dan wakil presiden. Dia pun tak mau mempermasalahkan jika sejak dilantik satu bulan lebih, belum ada foto Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla (JK) di DPR."Memang enggak ada, enggak ada, di mana memang? Masak mau ditaruh di lorong-lorong," kata Benny di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/12).Wakil Ketua Komisi III DPR ini pun heran kenapa baru kali ini foto presiden dan wakil presiden saja dipermasalahkan. Benny pun bercanda, kalau memang mau foto Jokowi dan JK mau dipasang, gantung saja di pohon-pohon."Sebelumnya memang enggak ada, kenapa ini jadi masalah? Atau enggak digantung saja di pohon-pohon situ," canda Benny.

Benny ingatkan interpelasi DPR alarm bagi Jokowi

Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPR Benny K Harman mendukung interpelasi DPR kepada Presiden Jokowi atas kenaikkan harga BBM subsidi. Menurut dia, Jokowi tak perlu takut dengan interpelasi tersebut.Benny menjelaskan, interpelasi adalah hak anggota dewan yang melekat. Dia menilai, tak ada yang perlu ditakutkan oleh Jokowi."Secara pribadi (mendukung) hak interpelasi, hak tanya adalah hak normatif, Presiden Jokowi tak perlu takut dengan penggunaan hak interpelasi, karena ini hak normatif," ujar Benny di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/11).Benny menyatakan jika Jokowi harus menjadikan interpelasi ini sebagai peringatan yang baik. Agar ke depan, kata dia, Jokowi tak sewenang-wenang mengeluarkan kebijakan tanpa konsultasi ke DPR."Presiden Jokowi harus lihat interpelasi sebagai sebuah alarm bagi dia supaya tidak melakukan mengambil langkah yang melanggar konstitusi, sumpahnya dan melanggar penyelenggaraan pemerintahan berbasiskan good coorporate governance," tegas Benny.

Benny desak Jokowi ungkap menteri berapor merah

Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman mendesak agar Presiden Joko Widodo dan KPK memberikan klarifikasi soal tanda merah dan kuning para calon menteri. Dia juga mempertanyakan, kenapa para calon menteri yang terkena tanda merah atau kuning KPK tetap dilantik jadi menteri."Kami meminta Presiden Jokowi segera memberi klarifikasi terhadap sejumlah nama dalam kabinet yang sudah diberikan tanda merah oleh KPK. Dan kenapa presiden tetap memilih nama-nama menteri yang telah diberikan label merah oleh KPK," kata Benny di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/10).Benny meminta agar KPK membuka menteri mana saja yang terkena tanda warning dari lembaga pimpinan Abraham Samad itu. Benny juga mewacanakan akan memanggil KPK untuk mengklarifikasi hal tersebut."Kita pun meminta supaya KPK secara terbuka juga mengumumkan nama-nama menteri yang sudah diberi label merah dipilih Presiden Jokowi," tegas Politikus Demokrat ini.