Setia pada Novanto
Merdeka.com - Berlangsung hingga malam. Rapat itu dipimpin langsung sang Ketua Umum, Setya Novanto. Dihadiri hampir semua pengurus pusat. Minuman air mineral berjejer di meja. Ikut mengapit sang ketua di kursi pimpinan antara lain: Nurdin Halid, Yorrys Raweyai di sisi kanan. Idrus Marham di sisi kiri. Dimulai sekitar pukul 3 siang, Rabu kemarin. Di kantor pusat partai itu, Slipi, Jakarta Pusat.
Ini rapat perdana. Setelah pucuk si beringin, Setya Novanto, diterpa badai besar. Dugaan korupsi e-KTP, yang heboh sepekan belakangan. Proyek raksasa senilai Rp 5,9 triliun itu diduga penuh patgulipat. Dua pejabat Kemendagri jadi terdakwa. Dari ruang sidang kedua orang inilah badai itu datang.
Dakwaan jaksa menyebutkan, sejumlah tokoh diduga menerima duit. Sejumlah anggota dewan di Senayan. Mantan menteri, menteri, hingga Ketua DPR Setya Novanto yang menahkodai Golkar. Dalam dakwaan itu disebutkan, Novanto diduga menerima sejumlah Rp 574 miliar. Dari proyek ini negara dirugikan Rp 2,3 triliun. Luar biasa besar.
-
Kenapa Setya Novanto disebut sebagai korban dalam kasus e-KTP? 'Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear,' pungkasnya.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
Novanto sudah dipanggil KPK. Tanggal 7 Januari lalu. Dia membantah keras menerima uang dari proyek ini. Sejumlah petinggi Golkar juga membantah duit itu mengalir ke partai. Golkar dan juga Novanto, kata mereka, bersih dari kasus ini. Para penyidik KPK tampaknya harus bekerja keras membuktikan dakwaan itu. Sejumlah kalangan mendesak komisi itu segera mengusut aliran dana ke sejumlah tokoh ini.
Akankah Golkar terseok karena kasus ini? Sekjen Golkar, Idrus Marham, mengakui badai kasus ini memang bisa mengganggu konsolidasi partai jelang pemilu. Mungkin itu sebabnya mereka merapatkan barisan. Yorrys Raweyai menegaskan, bahwa salah satu agenda rapat kemarin itu membahas kasus e-KTP ini.
Yorrys yang menjabat sebagai Kedua Bidang Politik dan Hukum itu, menyampaikan bahwa partai sepenuhnya menyerahkan kasus ini kepada proses hukum. Rudi Alfonso ditunjuk menangani kasus ini. "Kami sepakat menyerahkan kepada proses hukum," kata Yorrys, kepada Merdeka.com, Kamis (16/3).
Golkar dikenal sebagai partai yang paling dinamis. Kasus seperti ini bisa saja menjungkalkan sang ketua umum dari pucuk. Perkubuan di partai itu cukup kencang. Amankah posisi Novanto? Yorrys mengakui memang riak perpecahan terdengar sayup setelah kasus ini. Tapi Golkar, lanjutnya, adalah partai besar yang sudah terbiasa dihantam isu korupsi, jelang hajatan Pemilu.
"Kami pernah diterpa isu. Tahun 2004 dulu Akbar Tandjung dihajar kasus Bulog Gate. Sebagai partai yang dewasa, kami mampu memahami konflik," katanya. Rapat kemarin itu, lanjutnya, untuk menyamakan persepsi. Dinamika internal partai ini akan bermuara pada 27 April nanti saat Rapimnas Golkar.
Rapat di markas beringin itu juga sempat berjalan panas. Terjadi ketegangan antara Yorrys dan Fahd A Rafiq, loyalis Novanto. Ketegangan ini pun diakui oleh Yorrys, sayang, dia tak mau memperdalam, kenapa bisa sampai terjadi ketegangan itu.
"(Fahd) Merasa bahwa apa yang saya sampaikan tidak sesuai, itulah demokrasi, rapat kemarin dinamis," jelas Yorrys membantah ada keributan.
Dalam rapat itu, Setya Novanto meminta seluruh pimpinan agar mensosialisasikan posisi Golkar dalam kasus ini kepada pengurus provinsi, kabupaten dan semua kader. Sang ketua juga meminta agar para kader diberitahu bahwa dia bersih dari kasus ini. Sosialisasi itu, kata Novanto sebagaimana dikutip Yorrys, "Supaya presepsi para kader sama dalam kasus ini," kata dia.
Dalam rapat kemarin itu, para pimpinan sepakat mengamankan posisi Novanto dari kursi ketua. Tidak ada yang bicara soal Munaslub. Semua masih setia dengan Novanto. "Kemarin kita sepakat jangan berpikir Munaslub," tegas Yorrys.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Moeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca SelengkapnyaAirlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca SelengkapnyaAlex yang merupakan pimpinan KPK dua periode ini menyebut saat itu tak bisa menghentikan kasus Setnov.
Baca SelengkapnyaHamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.
Baca SelengkapnyaMantan Menteri ESDM, Sudirman Said mengungkap pernah ditegur Presiden Jokowi karena melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Baca SelengkapnyaAgus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik
Baca SelengkapnyaMenurut Koordinator Stafus Presiden Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sudah menjelaskan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaFitroh merupakan seorang jaksa dan mantan Direktur Penuntutan KPK, yang setelah 11 tahun bertugas di lembaga antirasuah kini ditarik kembali ke Kejagung.
Baca Selengkapnya