Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Setia pada Novanto

Setia pada Novanto Setya Novanto diperiksa KPK. ©2017 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Berlangsung hingga malam. Rapat itu dipimpin langsung sang Ketua Umum, Setya Novanto. Dihadiri hampir semua pengurus pusat. Minuman air mineral berjejer di meja. Ikut mengapit sang ketua di kursi pimpinan antara lain: Nurdin Halid, Yorrys Raweyai di sisi kanan. Idrus Marham di sisi kiri. Dimulai sekitar pukul 3 siang, Rabu kemarin. Di kantor pusat partai itu, Slipi, Jakarta Pusat.

Ini rapat perdana. Setelah pucuk si beringin, Setya Novanto, diterpa badai besar. Dugaan korupsi e-KTP, yang heboh sepekan belakangan. Proyek raksasa senilai Rp 5,9 triliun itu diduga penuh patgulipat. Dua pejabat Kemendagri jadi terdakwa. Dari ruang sidang kedua orang inilah badai itu datang.

Dakwaan jaksa menyebutkan, sejumlah tokoh diduga menerima duit. Sejumlah anggota dewan di Senayan. Mantan menteri, menteri, hingga Ketua DPR Setya Novanto yang menahkodai Golkar. Dalam dakwaan itu disebutkan, Novanto diduga menerima sejumlah Rp 574 miliar. Dari proyek ini negara dirugikan Rp 2,3 triliun. Luar biasa besar.

Orang lain juga bertanya?

Novanto sudah dipanggil KPK. Tanggal 7 Januari lalu. Dia membantah keras menerima uang dari proyek ini. Sejumlah petinggi Golkar juga membantah duit itu mengalir ke partai. Golkar dan juga Novanto, kata mereka, bersih dari kasus ini. Para penyidik KPK tampaknya harus bekerja keras membuktikan dakwaan itu. Sejumlah kalangan mendesak komisi itu segera mengusut aliran dana ke sejumlah tokoh ini.

Akankah Golkar terseok karena kasus ini? Sekjen Golkar, Idrus Marham, mengakui badai kasus ini memang bisa mengganggu konsolidasi partai jelang pemilu. Mungkin itu sebabnya mereka merapatkan barisan. Yorrys Raweyai menegaskan, bahwa salah satu agenda rapat kemarin itu membahas kasus e-KTP ini.

Yorrys yang menjabat sebagai Kedua Bidang Politik dan Hukum itu, menyampaikan bahwa partai sepenuhnya menyerahkan kasus ini kepada proses hukum. Rudi Alfonso ditunjuk menangani kasus ini. "Kami sepakat menyerahkan kepada proses hukum," kata Yorrys, kepada Merdeka.com, Kamis (16/3).

Golkar dikenal sebagai partai yang paling dinamis. Kasus seperti ini bisa saja menjungkalkan sang ketua umum dari pucuk. Perkubuan di partai itu cukup kencang. Amankah posisi Novanto? Yorrys mengakui memang riak perpecahan terdengar sayup setelah kasus ini. Tapi Golkar, lanjutnya, adalah partai besar yang sudah terbiasa dihantam isu korupsi, jelang hajatan Pemilu.

"Kami pernah diterpa isu. Tahun 2004 dulu Akbar Tandjung dihajar kasus Bulog Gate. Sebagai partai yang dewasa, kami mampu memahami konflik," katanya. Rapat kemarin itu, lanjutnya, untuk menyamakan persepsi. Dinamika internal partai ini akan bermuara pada 27 April nanti saat Rapimnas Golkar.

Rapat di markas beringin itu juga sempat berjalan panas. Terjadi ketegangan antara Yorrys dan Fahd A Rafiq, loyalis Novanto. Ketegangan ini pun diakui oleh Yorrys, sayang, dia tak mau memperdalam, kenapa bisa sampai terjadi ketegangan itu.

"(Fahd) Merasa bahwa apa yang saya sampaikan tidak sesuai, itulah demokrasi, rapat kemarin dinamis," jelas Yorrys membantah ada keributan.

Dalam rapat itu, Setya Novanto meminta seluruh pimpinan agar mensosialisasikan posisi Golkar dalam kasus ini kepada pengurus provinsi, kabupaten dan semua kader. Sang ketua juga meminta agar para kader diberitahu bahwa dia bersih dari kasus ini. Sosialisasi itu, kata Novanto sebagaimana dikutip Yorrys, "Supaya presepsi para kader sama dalam kasus ini," kata dia.

Dalam rapat kemarin itu, para pimpinan sepakat mengamankan posisi Novanto dari kursi ketua. Tidak ada yang bicara soal Munaslub. Semua masih setia dengan Novanto. "Kemarin kita sepakat jangan berpikir Munaslub," tegas Yorrys.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Moeldoko Endus Motif Politik di Balik Pengakuan Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi soal E-KTP Setnov
Moeldoko Endus Motif Politik di Balik Pengakuan Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi soal E-KTP Setnov

Moeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.

Baca Selengkapnya
Kata Ketum Golkar soal Kabar Jokowi Minta KPK Setop Kasus Setya Novanto
Kata Ketum Golkar soal Kabar Jokowi Minta KPK Setop Kasus Setya Novanto

Airlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.

Baca Selengkapnya
Istana Jawab Pengakuan Agus Rahardjo Pernah Diperintah Jokowi Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP
Istana Jawab Pengakuan Agus Rahardjo Pernah Diperintah Jokowi Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP

Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.

Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Setiap Pimpinan KPK Hadapi Tantangan dan Hambatan
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Setiap Pimpinan KPK Hadapi Tantangan dan Hambatan

Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan

Baca Selengkapnya
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP

Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP

Baca Selengkapnya
Alex Marwata Benarkan Pernyataan Agus Rahardjo soal Presiden Minta Hentikan Kasus Setnov
Alex Marwata Benarkan Pernyataan Agus Rahardjo soal Presiden Minta Hentikan Kasus Setnov

Alex yang merupakan pimpinan KPK dua periode ini menyebut saat itu tak bisa menghentikan kasus Setnov.

Baca Selengkapnya
DPR Diminta Tegas Sikapi Kabar Jokowi  Minta Setop Kasus e-KTP Libatkan Setya Novanto
DPR Diminta Tegas Sikapi Kabar Jokowi Minta Setop Kasus e-KTP Libatkan Setya Novanto

Hamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.

Baca Selengkapnya
Tak Hanya Agus Rahardjo, Mantan Menteri Ini Juga Ungkap Dimarahi Jokowi gara-gara Setya Novanto
Tak Hanya Agus Rahardjo, Mantan Menteri Ini Juga Ungkap Dimarahi Jokowi gara-gara Setya Novanto

Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said mengungkap pernah ditegur Presiden Jokowi karena melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo Diadukan ke Polisi, Buntut Tudingan Intervensi Presiden pada Kasus e-KTP
Agus Rahardjo Diadukan ke Polisi, Buntut Tudingan Intervensi Presiden pada Kasus e-KTP

Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.

Baca Selengkapnya
Novel Baswedan Dengar Agus Rahardjo Sempat Ingin Mundur Gara-Gara Kasus e-KTP Diintervensi
Novel Baswedan Dengar Agus Rahardjo Sempat Ingin Mundur Gara-Gara Kasus e-KTP Diintervensi

Agus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik

Baca Selengkapnya
Istana Tak Ambil Langkah Hukum Terkait Pernyataan Agus Rahardjo Soal Jokowi Intervensi Kasus e-KTP
Istana Tak Ambil Langkah Hukum Terkait Pernyataan Agus Rahardjo Soal Jokowi Intervensi Kasus e-KTP

Menurut Koordinator Stafus Presiden Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sudah menjelaskan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Baca Selengkapnya
Capim KPK Fitroh Rohcahyanto Bicara Loyalitas: Bukan kepada Perseorangan, tapi Negara
Capim KPK Fitroh Rohcahyanto Bicara Loyalitas: Bukan kepada Perseorangan, tapi Negara

Fitroh merupakan seorang jaksa dan mantan Direktur Penuntutan KPK, yang setelah 11 tahun bertugas di lembaga antirasuah kini ditarik kembali ke Kejagung.

Baca Selengkapnya