Setnov bantah DPR ikut campur soal perpanjangan kontrak Freeport
Merdeka.com - Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) membantah tudingan jika DPR ikut bermain agar kontrak PT Freeport diperpanjang. Setnov menegaskan, DPR hanya bertugas mengawasi, sedangkan yang melakukan perpanjangan kontrak adalah pemerintah.
"Saya yakin anggota-anggota saya di DPR tidak akan melakukan hal-hal yang diisukan demikian. Saya yakin bahwa anggota DPR tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang demikian. Saya sudah melakukan tukar pikiran dengan bertemu langsung kepada anggota-anggota untuk bersama-sama memikirkan pemerintah. Masalah dugaan menteri ESDM saya tidak tahu," kata Setnov di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11).
Menurut Setnov sejauh ini DPR hanya menjalankan fungsinya. Tak ada ikut campur soal perpanjangan kontrak.
-
DPR ikut jaga apa di ekonomi? 'Kita patut bersyukur ekonomi Indonesia tetap tumbuh di kisaran 5 persen hingga Kuartal III-2023. Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari peran pemerintah yang senantiasa memperhatikan daya beli dan konsumsi masyarakat melalui berbagai skema bantuan sosial dan subsidi.'
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Dimana DPR ingin polisi pantau? 'Saya jadi khawatir momentum mudik kemarin dijadikan sebagai jalur transaksi oleh para pengedar. Dia bawa narkoba ntah dari luar negeri atau suatu daerah, masuk ke daerah lainnya. Untuk itu setiap Polda, Polres, hingga Polsek, wajib pantau wilayahnya masing-masing. Pastikan tidak ada lonjakan narkoba,' tambah Sahroni.
"Tapi saya yakin bahwa anggota DPR telah menjalankan fungsi yaitu pengawasan, budgeting, dan UU," tegasnya.
Meski begitu, jika kontrak sudah diperpanjang, Setnov berharap agar beberapa kewajiban PT Freeport harus dipenuhi. Beberapa di antaranya ialah membangun smelter dan membayar pajak pada negara.
"Freeport ini mempunyai suatu kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan. Yang tidak bisa dipungkiri kewajibannya selain membangun smelter, tetapi juga harus memperhatikan masalah-masalah lain. Ini sangat berarti untuk kepentingan Indonesia dan juga pemasukan-pemasukan yang diberikan kepada pemerintah, tentu ini menjadi perhatian," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menanggapi hal ini, fraksi PDIP berkomitmen akan terus berjuang dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan
Baca SelengkapnyaMenkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.
Baca SelengkapnyaBaleg DPR berdalih putusan MK justru akan diakomodir di RUU Pilkada tersebut.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK
Baca SelengkapnyaPara anggota DPD RI mewakili daerah pemilihan masing-masing sehingga memiliki hak yang sama, termasuk untuk menjadi pimpinan lembaga tinggi negara itu.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca SelengkapnyaDPR mempertanyakan maksud dari KPU membuat surat edaran kepada para ketua umum partai politik terkait putusan MK.
Baca SelengkapnyaAdapun mengenai jumlah anggota DPA dan siapa yang masuk dalam DPA, Syarief Hasan mengatakan diserahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaDia menyebut, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden.
Baca SelengkapnyaPengaturan sepihak tersebut seakan hanya memandang pengaturan tembakau dari pertimbangan isu kesehatan semata.
Baca SelengkapnyaBaleg DPR RI setuju RUU Wantimpres menjadi usulan inisiatif DPR.
Baca SelengkapnyaArifin menjelaskan, aturan perpanjangan kontrak pertambangan juga sebenarnya telah tertuang dalam Pasal 196 UU No. 3 Tahun 2020
Baca Selengkapnya