Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Setnov bantah DPR ikut campur soal perpanjangan kontrak Freeport

Setnov bantah DPR ikut campur soal perpanjangan kontrak Freeport sekolah pertambangan milik freeport. ©2014 merdeka.com/faisal assegaf

Merdeka.com - Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) membantah tudingan jika DPR ikut bermain agar kontrak PT Freeport diperpanjang. Setnov menegaskan, DPR hanya bertugas mengawasi, sedangkan yang melakukan perpanjangan kontrak adalah pemerintah.

"Saya yakin anggota-anggota saya di DPR tidak akan melakukan hal-hal yang diisukan demikian. Saya yakin bahwa anggota DPR tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang demikian. Saya sudah melakukan tukar pikiran dengan bertemu langsung kepada anggota-anggota untuk bersama-sama memikirkan pemerintah.‎ Masalah dugaan menteri ESDM saya tidak tahu," kata Setnov di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11).

Menurut Setnov‎ sejauh ini DPR hanya menjalankan fungsinya. Tak ada ikut campur soal perpanjangan kontrak.

"Tapi saya yakin bahwa anggota DPR telah menjalankan fungsi yaitu pengawasan, budgeting, dan UU," tegasnya.

Meski begitu, jika kontrak sudah diperpanjang, Setnov berharap agar beberapa kewajiban PT Freeport harus dipenuhi. Beberapa di antaranya ialah membangun smelter dan membayar pajak pada negara.

‎"Freeport ini mempunyai suatu kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan. Yang tidak bisa dipungkiri kewajibannya selain membangun smelter, tetapi juga harus memperhatikan masalah-masalah lain. Ini sangat berarti untuk kepentingan Indonesia dan juga pemasukan-pemasukan yang diberikan kepada pemerintah, tentu ini menjadi perhatian," pungkasnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: PDIP Keras! TB Hasanuddin Sebut Rapat Panja RUU Pilkada Tak Adil dan Putusan Langgar Keputusan MK
VIDEO: PDIP Keras! TB Hasanuddin Sebut Rapat Panja RUU Pilkada Tak Adil dan Putusan Langgar Keputusan MK

Menanggapi hal ini, fraksi PDIP berkomitmen akan terus berjuang dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan

Baca Selengkapnya
RUU Pilkada Disahkan Besok, Menkum HAM: Pemerintah Setuju Saja
RUU Pilkada Disahkan Besok, Menkum HAM: Pemerintah Setuju Saja

Menkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR: Tidak Ada Rapat Dadakan, RUU Pilkada Dimulai November 2023
Baleg DPR: Tidak Ada Rapat Dadakan, RUU Pilkada Dimulai November 2023

Baleg DPR berdalih putusan MK justru akan diakomodir di RUU Pilkada tersebut.

Baca Selengkapnya
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK

Baca Selengkapnya
La Nyalla Coba Sahkan Tatib DPD RI Tanpa Kesepakatan, Ini Kata Pakar Hukum
La Nyalla Coba Sahkan Tatib DPD RI Tanpa Kesepakatan, Ini Kata Pakar Hukum

Para anggota DPD RI mewakili daerah pemilihan masing-masing sehingga memiliki hak yang sama, termasuk untuk menjadi pimpinan lembaga tinggi negara itu.

Baca Selengkapnya
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP

Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP

Baca Selengkapnya
DPR Pertanyakan Surat Edaran ke Ketum Parpol terkait Putusan MK Syarat Capres-Cawapres: KPU Kebablasan
DPR Pertanyakan Surat Edaran ke Ketum Parpol terkait Putusan MK Syarat Capres-Cawapres: KPU Kebablasan

DPR mempertanyakan maksud dari KPU membuat surat edaran kepada para ketua umum partai politik terkait putusan MK.

Baca Selengkapnya
Demokrat Dukung Wantimpres Jadi DPA, Minta Tak Kaitkan dengan Orde Baru
Demokrat Dukung Wantimpres Jadi DPA, Minta Tak Kaitkan dengan Orde Baru

Adapun mengenai jumlah anggota DPA dan siapa yang masuk dalam DPA, Syarief Hasan mengatakan diserahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Kapan PDIP Tentukan Sikap Oposisi atau Gabung Prabowo-Gibran?
Kapan PDIP Tentukan Sikap Oposisi atau Gabung Prabowo-Gibran?

Dia menyebut, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden.

Baca Selengkapnya
Industri Tembakau Bertahan di Tengah Gempuran Investasi Asing, DPR: Jangan Dianaktirikan dan Ditekan
Industri Tembakau Bertahan di Tengah Gempuran Investasi Asing, DPR: Jangan Dianaktirikan dan Ditekan

Pengaturan sepihak tersebut seakan hanya memandang pengaturan tembakau dari pertimbangan isu kesehatan semata.

Baca Selengkapnya
Benarkah RUU Wantimpres Permintaan Prabowo? Begini Jawaban Baleg DPR
Benarkah RUU Wantimpres Permintaan Prabowo? Begini Jawaban Baleg DPR

Baleg DPR RI setuju RUU Wantimpres menjadi usulan inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Revisi Aturan, Buka Jalan Perpanjang Kontrak Freeport di Papua
Pemerintah Revisi Aturan, Buka Jalan Perpanjang Kontrak Freeport di Papua

Arifin menjelaskan, aturan perpanjangan kontrak pertambangan juga sebenarnya telah tertuang dalam Pasal 196 UU No. 3 Tahun 2020

Baca Selengkapnya