Follow
Setnov ditahan, Ade Komarudin minta Golkar tetap solid
Merdeka.com - Mantan ketua DPR Ade Komarudin enggan menanggapi penahanan ketua umum Golkar, Setya Novanto terkait korupsi proyek e-KTP. Gejolak yang ada di Golkar dinilai Akom sapaan akrab Ade Komarudin, harus disikapi dengan solid.
Usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Setya Novanto, Akom berharap partai berlambang pohon beringin itu tidak kembali terpecah. Apalagi, ujarnya, di momen kritis saat ini jelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.
"Kita serahkan pada seluruh pengurus tingkat dua pemilik suara seluruh Indonesia dan tingkat 1 untuk sama sama satukan langkah agar partai ini solid," ujar Akom, Rabu (22/11).
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Bagaimana cara kader Golkar menghadapi perompak demokrasi? “Saya mengajak semua kader dan elit Partai Golkar selalu kompak untuk menghadapi perompak demokrasi yang bisa merusak tatanan dan keluhuran demokrasi yang telah kita bangun,“ tuntasnya.
-
Siapa yang dikritik Golkar soal maju Pilgub DKI? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir, Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan maju kembali di Pemilihan Gubernur Jakarta.
-
Bagaimana Golkar menanggapi Anies di Pilgub DKI? 'Mau turun pangkat lagi dari capres menjadi cagub lagi gitu. Jadi saya kira tentu ini harus dipikirkan,' tegas dia.
-
Apa tanggapan PDIP soal Jokowi di Golkar? 'Dari manuver-manuver ini kan terbaca bahwa series cawe-cawe yang berlangsung selama ini dan kemungkinan ke depan, tidak lebih tidak kurang dari cara bagaimana agar bisa tetap berkuasa baik itu secara langsung maupun tidak langsung,' imbuh dia.
Akom tidak memungkiri, kekosongan pucuk pimpinan tertinggi di partai menjadi kendala utama Golkar menghadapi masa pemilu, baik pemilihan kepala daerah 2018 ataupun pemilihan legislatif dan presiden tahun 2019 nanti.
Kendati demikian, mantan sekretaris fraksi Golkar itu enggan mengomentari lebih jauh soal langkah Golkar saat ini yang akan melakukan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) guna mencari ketua umum baru, menggantikan Setya Novanto yang ditahan di rumah tahanan Klas I Negara, Jakarta Timur, cabang KPK.
"Kita serahkan teman teman pemilik suara di tingkat DPD I dan II yang mereka itu menyadari bahwa partai ini harus kokoh dan siap," ujarnya.
Selasa (21/11) DPP Golkar menggelar rapat pleno. Pembahasan utama pada rapat pleno tersebut adalah posisi Setya Novanto. Namun, rapat berlangsung alot selama lebih tujuh jam lamanya. Tidak ada kesepakatan dari rapat tersebut.
Meski begitu, sekretaris jenderal Golkar, Idrus Marham dipilih menjadi pelaksana tugas ketua umum sementara menggantikan Setya Novanto. Status pelaksana tugas yang disandang Idrus hanya berdurasi sesuai hasil putusan praperadilan yang diajukan Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Jika gugatan praperadilan dimenangkan, kursi nomor satu di partai tetap disandang oleh Setya Novanto. Sebaliknya, jika hakim menolak gugatan, Golkar akan melaksanakan munaslub. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Moeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca Selengkapnya
Airlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.
Baca Selengkapnya
Alex yang merupakan pimpinan KPK dua periode ini menyebut saat itu tak bisa menghentikan kasus Setnov.
Baca Selengkapnya
Dia enggan menanggapi lebih lanjut polemik yang disampaikan oleh Agus. Terlebih, pada 2017 dirinya tidak mengetahui persoalan tersebut.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.
Baca Selengkapnya
Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca Selengkapnya
Hamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.
Baca Selengkapnya
Menurut Koordinator Stafus Presiden Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sudah menjelaskan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik
Baca Selengkapnya