Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Setnov ditahan, Ade Komarudin minta Golkar tetap solid

Setnov ditahan, Ade Komarudin minta Golkar tetap solid Ade Komarudin usai diperiksa KPK. ©2017 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Mantan ketua DPR Ade Komarudin enggan menanggapi penahanan ketua umum Golkar, Setya Novanto terkait korupsi proyek e-KTP. Gejolak yang ada di Golkar dinilai Akom sapaan akrab Ade Komarudin, harus disikapi dengan solid.

Usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Setya Novanto, Akom berharap partai berlambang pohon beringin itu tidak kembali terpecah. Apalagi, ujarnya, di momen kritis saat ini jelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

"Kita serahkan pada seluruh pengurus tingkat dua pemilik suara seluruh Indonesia dan tingkat 1 untuk sama sama satukan langkah agar partai ini solid," ujar Akom, Rabu (22/11).

Akom tidak memungkiri, kekosongan pucuk pimpinan tertinggi di partai menjadi kendala utama Golkar menghadapi masa pemilu, baik pemilihan kepala daerah 2018 ataupun pemilihan legislatif dan presiden tahun 2019 nanti.

Kendati demikian, mantan sekretaris fraksi Golkar itu enggan mengomentari lebih jauh soal langkah Golkar saat ini yang akan melakukan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) guna mencari ketua umum baru, menggantikan Setya Novanto yang ditahan di rumah tahanan Klas I Negara, Jakarta Timur, cabang KPK.

"Kita serahkan teman teman pemilik suara di tingkat DPD I dan II yang mereka itu menyadari bahwa partai ini harus kokoh dan siap," ujarnya.

Selasa (21/11) DPP Golkar menggelar rapat pleno. Pembahasan utama pada rapat pleno tersebut adalah posisi Setya Novanto. Namun, rapat berlangsung alot selama lebih tujuh jam lamanya. Tidak ada kesepakatan dari rapat tersebut.

Meski begitu, sekretaris jenderal Golkar, Idrus Marham dipilih menjadi pelaksana tugas ketua umum sementara menggantikan Setya Novanto. Status pelaksana tugas yang disandang Idrus hanya berdurasi sesuai hasil putusan praperadilan yang diajukan Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Jika gugatan praperadilan dimenangkan, kursi nomor satu di partai tetap disandang oleh Setya Novanto. Sebaliknya, jika hakim menolak gugatan, Golkar akan melaksanakan munaslub. (mdk/bal)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Moeldoko Endus Motif Politik di Balik Pengakuan Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi soal E-KTP Setnov
Moeldoko Endus Motif Politik di Balik Pengakuan Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi soal E-KTP Setnov

Moeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.

Baca Selengkapnya
Istana Jawab Pengakuan Agus Rahardjo Pernah Diperintah Jokowi Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP
Istana Jawab Pengakuan Agus Rahardjo Pernah Diperintah Jokowi Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP

Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.

Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Setiap Pimpinan KPK Hadapi Tantangan dan Hambatan
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Setiap Pimpinan KPK Hadapi Tantangan dan Hambatan

Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan

Baca Selengkapnya
Kata Ketum Golkar soal Kabar Jokowi Minta KPK Setop Kasus Setya Novanto
Kata Ketum Golkar soal Kabar Jokowi Minta KPK Setop Kasus Setya Novanto

Airlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.

Baca Selengkapnya
Alex Marwata Benarkan Pernyataan Agus Rahardjo soal Presiden Minta Hentikan Kasus Setnov
Alex Marwata Benarkan Pernyataan Agus Rahardjo soal Presiden Minta Hentikan Kasus Setnov

Alex yang merupakan pimpinan KPK dua periode ini menyebut saat itu tak bisa menghentikan kasus Setnov.

Baca Selengkapnya
Bahlil Tanggapi Agus Rahardjo: Presiden Kalau Marah Itu Diam, Enggak Pernah Suara Keras
Bahlil Tanggapi Agus Rahardjo: Presiden Kalau Marah Itu Diam, Enggak Pernah Suara Keras

Dia enggan menanggapi lebih lanjut polemik yang disampaikan oleh Agus. Terlebih, pada 2017 dirinya tidak mengetahui persoalan tersebut.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tanggapi Pengakuan Agus Rahardjo soal Kasus e-KTP Setnov: Untuk Apa Diramaikan Itu?
Jokowi Tanggapi Pengakuan Agus Rahardjo soal Kasus e-KTP Setnov: Untuk Apa Diramaikan Itu?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.

Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo Diadukan ke Polisi, Buntut Tudingan Intervensi Presiden pada Kasus e-KTP
Agus Rahardjo Diadukan ke Polisi, Buntut Tudingan Intervensi Presiden pada Kasus e-KTP

Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.

Baca Selengkapnya
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP

Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP

Baca Selengkapnya
DPR Diminta Tegas Sikapi Kabar Jokowi  Minta Setop Kasus e-KTP Libatkan Setya Novanto
DPR Diminta Tegas Sikapi Kabar Jokowi Minta Setop Kasus e-KTP Libatkan Setya Novanto

Hamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.

Baca Selengkapnya
Istana Tak Ambil Langkah Hukum Terkait Pernyataan Agus Rahardjo Soal Jokowi Intervensi Kasus e-KTP
Istana Tak Ambil Langkah Hukum Terkait Pernyataan Agus Rahardjo Soal Jokowi Intervensi Kasus e-KTP

Menurut Koordinator Stafus Presiden Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sudah menjelaskan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Baca Selengkapnya
Novel Baswedan Dengar Agus Rahardjo Sempat Ingin Mundur Gara-Gara Kasus e-KTP Diintervensi
Novel Baswedan Dengar Agus Rahardjo Sempat Ingin Mundur Gara-Gara Kasus e-KTP Diintervensi

Agus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik

Baca Selengkapnya