Setnov dituntut mundur, Wapres JK sebut lebih bagus begitu
Merdeka.com - Kasus permintaan saham PT Freeport Indonesia yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto dengan dalih akan diberikan ke Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, telah berhasil menyita perhatian publik. Beragam cara dilakukan kelompok masyarakat, akademisi serta pengamat politik, sebagai bentuk kekecewaan terhadap Setya Novanto.
Tuntutan agar Setya Novanto mundur dari kursi pimpinan DPR semakin menguat. Tidak hanya dari politisi DPR, tapi juga muncul petisi online di linimasa dengan tuntutan yang sama. Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut angkat suara soal desakan Setya Novanto mundur. Langkah mundur lebih baik diambil Setya Novanto sebagai bentuk pertanggungjawaban. "Ya itu lebih bagus sebenarnya, lebih sportif," ujar Wapres JK di kantornya, Senin (7/12).
Dia juga menyinggung soal sidang etik Setya Novanto yang digelar tertutup. Padahal rakyat menginginkan sidang dilakukan terbuka agar lebih transparan. Dia tidak menampik, ada beragam kemungkinan dan alasan sidang digelar tertutup. Mulai dari lobi-lobi politik sampai soal sensitivitas masalah yang dibuka di ruang sidang.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Apa yang dikatakan Agus Rahardjo tentang Jokowi dan kasus Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Siapa yang mengklaim telah menyatu dengan Jokowi? Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan dirinya sudah menyatu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Jokowi mampu menyatukan lawan menjadi kawan.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
"Saya tidak tahu, itu urusan DPR lah. Tapi saya bilang ya namanya lembaga politik pasti lobi-lobi itu bisa-bisa saja," ucapnya.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, yang terpenting bukan hanya soal sidang yang tertutup atau terbuka, tapi pokok persoalannya. Dia membandingkan persoalan permintaan saham dengan kasus menghadiri kampanye calon presiden AS Donald Trump.
"DPR mengatakan tidak pantas (pertemuan dengan capres AS), ya karena itu diberi peringatan. Mana lebih berat ini pertemuan Trump dengan pertemuan minta saham? lebih berat mana? Lebih tidak pantas, maka etikanya harus menjadi pertanyaan, praktik. Itu saja sebenarnya, bukan soal tertutup terbuka, soal peristiwa itu," ucapnya.
Disinggung soal kemungkinan dipanggil MKD, JK belum bisa memberi komentar. "Ya dipanggil dimana? Tanya mereka kenapa sebut nama saya, tanya dulu lah. Kalau memang perlu ya tentu mesti ada alasannya," singkatnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sikap JK dinilai senior Golkar terkait munaslub tidak konsisten kepada Airlangga dan Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo sepakat dengan Menko Marves Luhut Binsar Padjaitan agar kabinet Prabowo-Gibran tak diisi oleh orang toxic.
Baca SelengkapnyaJK tak masalah semua pihak beri nasihat untuk presiden dan wakil presiden asal sesuai aturan.
Baca SelengkapnyaPDIP membocorkan sejumlah menteri telah melapor ke Megawati untuk mundur dari kabinet.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi merespons heboh kabar beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur
Baca SelengkapnyaMenurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca SelengkapnyaHasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaJokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.
Baca SelengkapnyaNusron menyebut isu standar moral ini muncul karena perbedaan kepentingan politik saja.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaMenurut Koordinator Stafus Presiden Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sudah menjelaskan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.
Baca Selengkapnya