Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Setnov dituntut mundur, Wapres JK sebut lebih bagus begitu

Setnov dituntut mundur, Wapres JK sebut lebih bagus begitu Wapres Jusuf Kalla di ruang kerjanya. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Kasus permintaan saham PT Freeport Indonesia yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto dengan dalih akan diberikan ke Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, telah berhasil menyita perhatian publik. Beragam cara dilakukan kelompok masyarakat, akademisi serta pengamat politik, sebagai bentuk kekecewaan terhadap Setya Novanto.

Tuntutan agar Setya Novanto mundur dari kursi pimpinan DPR semakin menguat. Tidak hanya dari politisi DPR, tapi juga muncul petisi online di linimasa dengan tuntutan yang sama. Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut angkat suara soal desakan Setya Novanto mundur. Langkah mundur lebih baik diambil Setya Novanto sebagai bentuk pertanggungjawaban. "Ya itu lebih bagus sebenarnya, lebih sportif," ujar Wapres JK di kantornya, Senin (7/12).

Dia juga menyinggung soal sidang etik Setya Novanto yang digelar tertutup. Padahal rakyat menginginkan sidang dilakukan terbuka agar lebih transparan. Dia tidak menampik, ada beragam kemungkinan dan alasan sidang digelar tertutup. Mulai dari lobi-lobi politik sampai soal sensitivitas masalah yang dibuka di ruang sidang.

"Saya tidak tahu, itu urusan DPR lah. Tapi saya bilang ya namanya lembaga politik pasti lobi-lobi itu bisa-bisa saja," ucapnya.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, yang terpenting bukan hanya soal sidang yang tertutup atau terbuka, tapi pokok persoalannya. Dia membandingkan persoalan permintaan saham dengan kasus menghadiri kampanye calon presiden AS Donald Trump.

"DPR mengatakan tidak pantas (pertemuan dengan capres AS), ya karena itu diberi peringatan. Mana lebih berat ini pertemuan Trump dengan pertemuan minta saham? lebih berat mana? Lebih tidak pantas, maka etikanya harus menjadi pertanyaan, praktik. Itu saja sebenarnya, bukan soal tertutup terbuka, soal peristiwa itu," ucapnya.

Disinggung soal kemungkinan dipanggil MKD, JK belum bisa memberi komentar. "Ya dipanggil dimana? Tanya mereka kenapa sebut nama saya, tanya dulu lah. Kalau memang perlu ya tentu mesti ada alasannya," singkatnya.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Senior Golkar Kritik JK Tolak Munaslub, Ingatkan Kasus Hukum Setya Novanto
Senior Golkar Kritik JK Tolak Munaslub, Ingatkan Kasus Hukum Setya Novanto

Sikap JK dinilai senior Golkar terkait munaslub tidak konsisten kepada Airlangga dan Setya Novanto.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Setuju Pesan Luhut ke Prabowo Jangan Bawa Orang Toxic ke Kabinet
VIDEO: Jokowi Setuju Pesan Luhut ke Prabowo Jangan Bawa Orang Toxic ke Kabinet

Presiden Joko Widodo sepakat dengan Menko Marves Luhut Binsar Padjaitan agar kabinet Prabowo-Gibran tak diisi oleh orang toxic.

Baca Selengkapnya
JK Soal Luhut Binsar Jadi Penasihat Prabowo: Asal Sesuai Ketentuan Konstitusi
JK Soal Luhut Binsar Jadi Penasihat Prabowo: Asal Sesuai Ketentuan Konstitusi

JK tak masalah semua pihak beri nasihat untuk presiden dan wakil presiden asal sesuai aturan.

Baca Selengkapnya
TOP NEWS: Menteri Kabinet Jokowi Ingin Mundur Lapor ke Megawati | Prabowo-Gibran Jawab Tudingan
TOP NEWS: Menteri Kabinet Jokowi Ingin Mundur Lapor ke Megawati | Prabowo-Gibran Jawab Tudingan

PDIP membocorkan sejumlah menteri telah melapor ke Megawati untuk mundur dari kabinet.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Presiden Jokowi Buka-bukaan Kabar Ramai Menteri Mundur: Hah, Apa?
VIDEO: Presiden Jokowi Buka-bukaan Kabar Ramai Menteri Mundur: Hah, Apa?

Presiden Jokowi merespons heboh kabar beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Ngakak Tanggapi Megawati Ingin KPK Dibubarkan
VIDEO: Jokowi Ngakak Tanggapi Megawati Ingin KPK Dibubarkan "Kerjanya Bagus, Tiap Bulan OTT"

Menurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.

Baca Selengkapnya
Hasto Duga Ada Perpecahan di Kabinet Jokowi, PSI: Jangan Memperkeruh Suasana Politik
Hasto Duga Ada Perpecahan di Kabinet Jokowi, PSI: Jangan Memperkeruh Suasana Politik

Hasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tanggapi Pengakuan Agus Rahardjo soal Kasus e-KTP Setnov: Untuk Apa Diramaikan Itu?
Jokowi Tanggapi Pengakuan Agus Rahardjo soal Kasus e-KTP Setnov: Untuk Apa Diramaikan Itu?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.

Baca Selengkapnya
Jokowi Respons Usulan Megawati KPK Dibubarkan: Lembaganya kan Bagus, Tiap Bulan Ada OTT
Jokowi Respons Usulan Megawati KPK Dibubarkan: Lembaganya kan Bagus, Tiap Bulan Ada OTT

Jokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.

Baca Selengkapnya
Nusron Wahid Jawab TPN Ganjar-Mahfud soal Etika Presiden Boleh Kampanye: Dulu Kenapa Tidak Dipermasalahkan?
Nusron Wahid Jawab TPN Ganjar-Mahfud soal Etika Presiden Boleh Kampanye: Dulu Kenapa Tidak Dipermasalahkan?

Nusron menyebut isu standar moral ini muncul karena perbedaan kepentingan politik saja.

Baca Selengkapnya
Istana Jawab Pengakuan Agus Rahardjo Pernah Diperintah Jokowi Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP
Istana Jawab Pengakuan Agus Rahardjo Pernah Diperintah Jokowi Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP

Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.

Baca Selengkapnya
Istana Tak Ambil Langkah Hukum Terkait Pernyataan Agus Rahardjo Soal Jokowi Intervensi Kasus e-KTP
Istana Tak Ambil Langkah Hukum Terkait Pernyataan Agus Rahardjo Soal Jokowi Intervensi Kasus e-KTP

Menurut Koordinator Stafus Presiden Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sudah menjelaskan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Baca Selengkapnya