Setnov diwakafkan istri, Mahyudin siap jual rumah demi takhta Golkar

Merdeka.com - Partai Golkar membuka pendaftaran bagi para kader yang hendak mencalonkan diri jadi ketua umum Golkar. Pemilihan ketum akan digelar dalam Munaslub Golkar pada 15 Mei - 17 Mei di Nusa Dua, Bali.

Sejumlah kader diketahui telah mendaftarkan diri. Misalnya, Setya Novanto, Airlangga Hartarto, Priyo Budi Santoso, Mahyudin dan lainnya.

Para bakal calon ketum sangat serius menjalani pra pencalonan ketum Golkar ini. Bahkan Novanto mengaku siap mewakafkan diri demi Golkar.

"Saya sekarang ngajak istri saya karena kalau sudah melakukan pendaftaran ini, tentu saat itulah dalam keputusan penting selalu merundingkan dengan istri saya. Ini tentu mewakafkan diri saya kepada Partai Golkar karena ini untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya untuk Partai Golkar. Saya akan berbuat tentu dengan restu istri saya," ujar Setnov di Kantor DPP Golkar, Slipi,Jakarta, Rabu (4/5).

Setnov berharap, Golkar menjadi partai yang kuat, solid, dan demokratif. Dia juga mengklaim akan melakukan rekonsiliasi menyeluruh.

"Kita akan rekonsiliasi bukan hanya di pusat, tapi juga di provinsi dan daerah. Khususnya kabupaten, kecamatan, dan desa-desa. Saya akan betul-betul konsentrasi penuh dan saya akan keliling di seluruh Indonesia baik tingkat I, tingkat II setiap hari," ungkapnya.

Sedangkan Destriana, menilai tak masalah jika pada nantinya Setnov sibuk mengurus Golkar. "Kami keluarga, saya, istri, ikhlas mewakafkan, memberikan waktunya untuk Partai Golkar demi kejayaan Partai Golkar," kata Destriana.

Tak cuma Setnov, bahkan Wakil Ketua MPR Mahyudin yang ikut mencalonkan diri siap jual harta benda. Menguras tabungan istri demi memenuhi syarat pencalonan Caketum Golkar yang wajib bayar Rp 1 miliar.

"Uang iuran sudah saya bayar, namanya sebagai kader diatur AD/ART sumbangan tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah. Ini sebagai tanggung jawab pelaksanaan Munas perlu biaya, konsumsi. Bukan karena sebagai calon, tapi sebagai kader Golkar," kata Mahyudin di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (4/5).

"Jangankan sumbang uang, saya disuruh jual rumah juga saya jual," imbuhnya.

Mahyudin daftar caketum Golkar ©2016 Merdeka.com

Dia juga meyakini jika uang Rp 1 miliar uang pribadi, bukan dari sponsor pengusaha. Menurut dia, hal ini demi menjaga netralitas Golkar jika terpilih jadi ketum.

Rp 1 miliar itu dana pribadi. Tabungan istri saya. Saya juga clear. Saya anggota DPR. Istri anggota DPR. Saya enggak ada minta pengusaha. Saya tidak mau membuat repot orang lain," kata Mahyudin di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (4/5).

Wakil ketua MPR ini mengungkapkan, dirinya sudah tidak lagi menjadi pengusaha sejak menjadi anggota DPR. Namun dia memiliki sejumlah kebun. Di antaranya kebun sawit seluas 50 hektare, kebun karet seluas 100 hektare, satu sarang walet.

"Sekarang saya tidak lagi punya perusahaan. Dulu memang saya adalah kontraktor," tuturnya.

Namun demikian, panitia Munaslub masih mengkaji soal atura setor Rp 1 miliar. Sebab KPK sudah beri peringatan jika uang itubisa bentuk gratifikasi.

Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Golkar 2016 Lawrence Siburian, menemui pimpinan KPK guna membicarakan mahar Rp 1 miliar bagi para calon ketua umum Golkar yang akan berkompetisi di Munaslub.

Dia menyebut, karena calon ketua umum Golkar yang akan dipilih itu beberapa di antaranya adalah penyelenggara negara, dan yang menerima juga bisa saja pejabat negara, maka mahar semacam itu dilarang oleh KPK karena terindikasi sebagai gratifikasi.

"Itu masuk dalam gratifikasi. Karena itu, dilarang memberikan sumbangan Rp 1 miliar di dalam Munaslub ini," ujar Lawrence di Gedung KPK,Jakarta, Rabu (4/5).

Untuk itu, Lawrence menegaskan bahwa ketentuan mengenai mahar Rp 1 miliar bagi para caketum Golkar itu akan dibatalkan.

"Iya dibatalkan, dan KPK akan membantu kita sepenuhnya manakala kita datang ke KPK untuk meminta tolong, berkonsultasi atau monitoring," ujarnya.

Lawrence mengaku, pihaknya sebagai komite etik akan segera meneruskan hal ini kepada pimpinan Golkar, yang nantinya akan diteruskan lagi kepada pihak panitia penyelenggara Munaslub.

Selain itu, walaupun KPK tidak memiliki wewenang untuk mengawasi parpol dalam melakukan money politics, ujar Lawrence, tapi karena beberapa calon ketua umumnya adalah pejabat penyelenggara negara, maka KPK akan mengawasi Munaslub ini dari praktik gratifikasi.

"Kami komite etik akan menyampaikan kepada pimpinan Golkar, dan tentu pimpinan Golkar akan menyampaikan lagi kepada panitia penyelenggara munaslub mengenai hasil konsultasi komite etik dengan pimpinan KPK ini," ujar Lawrence.

"KPK mengingatkan agar penyelenggara negara di pusat dan daerah itu berhati-hati, karena ada ketentuan gratifikasi yang melarang untuk memberikan sumbangan yang melampaui batas ketentuan yang ada," pungkasnya.