Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

'Setnov ketua DPR lagi bikin kegaduhan baru, rakyat kena imbas'

'Setnov ketua DPR lagi bikin kegaduhan baru, rakyat kena imbas' Setya Novanto datang ke Istana. ©2016 Merdeka.com/Rizky Andwika

Merdeka.com - Politikus muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku mendapatkan informasi rencana pergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin ke Setya Novanto atas campurtangan dari Presiden Joko Widodo. Dia pun menuding Jokowi sudah seperti Dewan Pembina Partai Golkar yang memiliki 'kendali' di partai beringin.

Doli menilai pergantian Ketua DPR tak mudah dilakukan. Mengingat, harus atas persetujuan dari Dewan Pembina yang dijabat oleh Aburizal Bakrie. Maka dari itu, dia menduga pergantian jabatan Ketua DPR merupakan atas persetujuan dari Jokowi bukan dari Aburizal Bakrie.

"Pertanyaannya apakah Dewan Pembina Golkar saat ini adalah Jokowi, bukan Aburizal Bakrie lagi? Saya kira Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan harus sudah mengambil sikap soal ini," kata Doli melalui pesan singkat, Selasa (22/11).

Pergantian jabatan Ketua DPR, lanjut Doli, berpotensi kembali menimbulkan kegaduhan. Sebab, kembalinya Setya Novanto yang merupakan sosok kontroversial akan kembali memperburuk citra partai.

"Keputusan DPP ini akan menimbulkan kegaduhan baru, baik di internal Golkar maupun di DPR. Dan itu akan memperburuk citra Golkar, mengganggu kinerja DPR, dan bisa menghambat kerja pembangunan. Rakyat akan menilai bahwa elitenya sibuk rebutan kue, sementara rakyatnya kelaparan," katanya.

Doli mengingatkan ketika mencuat skandal 'Papa Minta Saham', Novanto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Sehingga, dia merasa heran, orang yang sudah mundur ingin kembali menjabat. Tak hanya itu, Doli menilai tak ada kesalahan yang dibuat oleh Ade Komarudin selama menjabat sebagai orang nomor satu di parlemen. Dia bahkan, menduga ada campur tangan dari Presiden Jokowi ihwal pergantian posisi Ketua DPR tersebut.

"Pertama perlu diingat bahwa Novanto bukan diberhentikan tetapi mengundurkan. Kedua, apa kesalahan Akom sehingga harus diganti. Ketiga, saya dapat info bahwa pergantian ini juga atas petunjuk Jokowi. Kalau memang info itu benar, artinya Golkar sudah menjadi alat kepentingan Jokowi," ujarnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden

Gibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tanggapi Demo Tolak Revisi UU Pilkada: Itu Sangat Baik
Jokowi Tanggapi Demo Tolak Revisi UU Pilkada: Itu Sangat Baik

Jokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.

Baca Selengkapnya
Jawaban Jokowi Ditanya Dugaan Intervensi Pemerintah dalam RUU Dewan Pertimbangan Presiden
Jawaban Jokowi Ditanya Dugaan Intervensi Pemerintah dalam RUU Dewan Pertimbangan Presiden

Jokowi buka suara soal mengenai perubahan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Baca Selengkapnya
Megawati: DPR Opo Toh Yo, Saya Tegaskan Taat Sepenuhnya pada Putusan MK
Megawati: DPR Opo Toh Yo, Saya Tegaskan Taat Sepenuhnya pada Putusan MK

Mega bahkan sampai mempertanyakan ke Mahfud MD yang merupakan mantan ketua MK.

Baca Selengkapnya
Demo Besar Sukses Gagalkan DPR Sahkan RUU Pilkada Disorot Media Internasional, Nama Jokowi & Kaesang Disebut-sebut
Demo Besar Sukses Gagalkan DPR Sahkan RUU Pilkada Disorot Media Internasional, Nama Jokowi & Kaesang Disebut-sebut

Demonstrasi menolak pengesahan RUU Pilkada menjadi undang-undang oleh DPR, Kamis (22/08/2024) kemarin, sukses menarik perhatian dunia internasional.

Baca Selengkapnya
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP

Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP

Baca Selengkapnya
Jokowi Reshuffle Kabinet, NasDem: Bisa Saja Menteri Dilantik Sekarang Jadi Kabinet Prabowo-Gibran
Jokowi Reshuffle Kabinet, NasDem: Bisa Saja Menteri Dilantik Sekarang Jadi Kabinet Prabowo-Gibran

NasDem menilai perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Baca Selengkapnya
Sederet Artis Ibu Kota Turun ke Jalan Ikut Demo di Depan DPR Tolak RUU Pilkada
Sederet Artis Ibu Kota Turun ke Jalan Ikut Demo di Depan DPR Tolak RUU Pilkada

Aksi yang digelar ini sehari setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, menggelar rapat panitia kerja terkait Revisi UU Pilkada, pada Rabu (21/8).

Baca Selengkapnya
Muhammadiyah: DPR Harus Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi
Muhammadiyah: DPR Harus Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tegas Masinton PDIP Suarakan Presiden Jokowi Turun & DPR Bubar Jika Rakyat Tak Didengar
VIDEO: Tegas Masinton PDIP Suarakan Presiden Jokowi Turun & DPR Bubar Jika Rakyat Tak Didengar

Masinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Sepakati Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Bisa Dijabat Bergantian
Baleg DPR Sepakati Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Bisa Dijabat Bergantian

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyerahkan sepenuhnya kepada DPR.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Emosi Mega Meledak Lihat DPR 'Sat Set' Otak Atik RUU Pilkada Usai Putusan MK
VIDEO: Emosi Mega Meledak Lihat DPR 'Sat Set' Otak Atik RUU Pilkada Usai Putusan MK

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga mengkritik keras langkah kilat DPR

Baca Selengkapnya