'Setnov ketua DPR lagi bikin kegaduhan baru, rakyat kena imbas'
Merdeka.com - Politikus muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku mendapatkan informasi rencana pergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin ke Setya Novanto atas campurtangan dari Presiden Joko Widodo. Dia pun menuding Jokowi sudah seperti Dewan Pembina Partai Golkar yang memiliki 'kendali' di partai beringin.
Doli menilai pergantian Ketua DPR tak mudah dilakukan. Mengingat, harus atas persetujuan dari Dewan Pembina yang dijabat oleh Aburizal Bakrie. Maka dari itu, dia menduga pergantian jabatan Ketua DPR merupakan atas persetujuan dari Jokowi bukan dari Aburizal Bakrie.
"Pertanyaannya apakah Dewan Pembina Golkar saat ini adalah Jokowi, bukan Aburizal Bakrie lagi? Saya kira Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan harus sudah mengambil sikap soal ini," kata Doli melalui pesan singkat, Selasa (22/11).
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa yang terpilih sebagai anggota DPR? Pendiri Dewa 19, Ahmad Dhani, bersama mantan vokalisnya, Once Mekel, telah resmi dilantik sebagai anggota DPR RI terpilih untuk periode 2024-2029.
Pergantian jabatan Ketua DPR, lanjut Doli, berpotensi kembali menimbulkan kegaduhan. Sebab, kembalinya Setya Novanto yang merupakan sosok kontroversial akan kembali memperburuk citra partai.
"Keputusan DPP ini akan menimbulkan kegaduhan baru, baik di internal Golkar maupun di DPR. Dan itu akan memperburuk citra Golkar, mengganggu kinerja DPR, dan bisa menghambat kerja pembangunan. Rakyat akan menilai bahwa elitenya sibuk rebutan kue, sementara rakyatnya kelaparan," katanya.
Doli mengingatkan ketika mencuat skandal 'Papa Minta Saham', Novanto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Sehingga, dia merasa heran, orang yang sudah mundur ingin kembali menjabat. Tak hanya itu, Doli menilai tak ada kesalahan yang dibuat oleh Ade Komarudin selama menjabat sebagai orang nomor satu di parlemen. Dia bahkan, menduga ada campur tangan dari Presiden Jokowi ihwal pergantian posisi Ketua DPR tersebut.
"Pertama perlu diingat bahwa Novanto bukan diberhentikan tetapi mengundurkan. Kedua, apa kesalahan Akom sehingga harus diganti. Ketiga, saya dapat info bahwa pergantian ini juga atas petunjuk Jokowi. Kalau memang info itu benar, artinya Golkar sudah menjadi alat kepentingan Jokowi," ujarnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi buka suara soal mengenai perubahan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Baca SelengkapnyaMega bahkan sampai mempertanyakan ke Mahfud MD yang merupakan mantan ketua MK.
Baca SelengkapnyaDemonstrasi menolak pengesahan RUU Pilkada menjadi undang-undang oleh DPR, Kamis (22/08/2024) kemarin, sukses menarik perhatian dunia internasional.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca SelengkapnyaNasDem menilai perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Baca SelengkapnyaAksi yang digelar ini sehari setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, menggelar rapat panitia kerja terkait Revisi UU Pilkada, pada Rabu (21/8).
Baca SelengkapnyaSekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.
Baca SelengkapnyaMasinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyerahkan sepenuhnya kepada DPR.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga mengkritik keras langkah kilat DPR
Baca Selengkapnya