Setnov masih kokoh di partai beringin

Merdeka.com - Rapat pleno Partai Golkar berlangsung alot. Terjadi perdebatan sengit terkait posisi Setya Novanto. Kubu kontra jelas mendorong musyawarah luar biasa untuk mencari ketua umum baru.

Lebih dari tujuh jam rapat berlangsung. Keputusan akhirnya diambil. Idrus Marham ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum. Idrus nantinya dibantu oleh wakil sekjen.

Di hari yang sama, tersangka kasus korupsi e-KTP itu menulis 'surat sakti'. Surat tertanggal, Selasa (21/11). Ada dua surat yang ditulis tangan oleh Setnov. Surat itu juga dilengkapi materai dan tanda tangannya.

Surat pertama ditujukan kepada pimpinan DPR RI. Isinya meminta agar tidak digelar sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk melengserkannya sebagai Ketua DPR dan mencopotnya sebagai anggota DPR. Berikut petikan surat dari Novanto.

Surat kedua ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Isinya instruksi agar tidak ada pergantian ketua umum partai. Namun untuk sementara, Novanto menunjuk Idrus Marham sebagai Plt Ketum Golkar dan dua Plt Sekjen, yaitu Yahya Zaini dan Azis Syamsuddin.

"Sebelumnya sudah ada surat resmi yang ditandatangani Sekjen dan Ketum tentang penunjukan Plt ketum Partai Golkar," kilah Idrus di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat, Rabu (22/11).

Ketua Harian Golkar Nurdin Halid mengatakan, keputusan itu dipertimbangkan berdasarkan keputusan pleno yang berlangsung secara demokratis. Ditambah, dari pertimbangan tiga hal yang menyangkut suasana batin Novanto, suasana batin kader Golkar seluruh Indonesia, dan batin seluruh masyarakat seluruh Indonesia.

Apabila gugatan Novanto diterima dalam proses praperadilan, maka Plt dinyatakan berakhir. Kemudian jika gugatan Novanto ditolak, maka Plt bersama Ketua harian melaksanakan rapat pleno untuk menentukan langkah selanjutnya meminta Novanto untuk mengundurkan diri.

"Apabila Novanto tidak mundur, maka pleno memutuskan untuk menyelenggarakan musyawarah luar biasa atau munaslub," ujar Nurdin.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengakui, dalam rapat pleno sebagian anggota DPD I meminta diselenggarakan Munaslub untuk melengserkan Setniv. Namun usulan itu belum bisa terpenuhi. Munaslub baru bisa digelar jika didukung 2/3 dari anggota DPD I dam DPD II.

"Bahwa ada sebagian anggota DPD I yang menginginkan adanya penyelamatan partai dengan melakukan Munaslub, tetapi ini kan masih belum cukup secara aturan organisasi," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/11).

Pada akhirnya, kata Ace, Munaslub akan dilaksanakan bila Novanto kalah dalam praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Karena mesti 2/3 dan karena juga rapat pleno mendengarkan pandangan dari masyarakat, terutama dari internal Partai Golkar melalui DPD yang menginginkan Pak SN mengundurkan diri dan dilakukan Munaslub juga diakomodasi jika memang proses praperadilan ternyata ditolak oleh pengadilan," ujarnya.

Ace menganggap putusan itu yang terbaik untuk partai berlambang pohon beringin. Sebab keputusan itu sudah mencakup beberapa aspirasi dari berbagi pihak.

"Saya kira hasil keputusan rapat pleno kemarin merupakan kompromi terbaik ya untuk menyatukan berbagai macam kepentingan, di satu sisi Pak Setya Novanto dalam upaya pencarian keadilan itu tidak diabaikan, tetapi di sisi lain bahwa Partai Golkar pun juga harus berjalan mekanismenya sesuai dengan mekanisme organisasi dengan cara munaslub tersebut," ucapnya.

Setnov kini ditahan di Rutan KPK. Setnov bersama sejumlah pihak disinyalir merugikan negara Rp 2,3 triliun pada proyek e-KTP. Saat ini Setnov tengah melakukan upaya praperadilan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (mdk/ian)