Setnov minta agar anggota DPR disiplin dan tak korupsi
Merdeka.com - Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) meminta agar seluruh anggota DPR patuh pada aturan dan tak korupsi. Hal tersebut berkaitan dengan pencanangan pembangunan zona integritas, menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani yang dilakukan DPR.
"Kita terhadap tentu seluruh anggota DPR dan wilayah Kesetjenan patuh terhadap aturan dan disiplin, tentu mendukung adanya produk hukum yang berkaitan dengan korupsi," kata Setnov di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/11).
Menurut Setnov maksud dari program DPR bebas korupsi itu menciptakan zona integritas dan pembaharuan birokrasi, agar pelayanan bisa berjalan dengan bersih.
-
Bagaimana cara DPR ingin menyelesaikan kasus korupsi? 'Seperti dari yang sudah-sudah, penanganan kasus korupsi terlalu berfokus pada pemenjaraan pelaku, yang itu pun tidak terbukti memberi efek jera.'
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Bagaimana cara DKPP meningkatkan integritas penyelenggara pemilu di Jawa Tengah? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
-
Siapa yang membuka Sosialisasi Antikorupsi di Pasuruan? Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo membuka langsung Sosialisasi Antikorupsi dan Koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK di Gedung Gradika, Pasuruan, Senin (27/5).
-
Kenapa DPR mendukung KPK mengungkap kebocoran OTT? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
"Birokrasi dan pelayanan harus terus ditingkatkan, ini tentu bisa memberikan perhatian yang benar dan kita akan pertahankan sebaik-baiknya," tuturnya.
Ditemui secara terpisah, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Haris Azhar menyatakan akan mendukung langkah DPR. Hal tersebut dalam rangka memberantas korupsi dan mewujudkan reformasi birokrasi.
"Saya terpanggil hadir dalam acara ini karena dulu saya di lembaga ini juga. Saya minta supaya zona integritas ini ada turunannya yaitu pedoman terkait pembelanjaan dana terkait pada DPR, baik itu untuk anggota DPR maupun birokrasi DPR. Jadi apakah pembelian dan jasa dimiliki pedoman," kata Haris.
Selain itu Haris juga mendukung agar DPR memiliki salah satu bagian dalam strukturnya yang bekerja untuk mengaudit keuangan. Dia juga inginkan seluruh lembaga pemerintah memiliki badan audit internal.
"Karena DPR akan ada atau sudah ada lembaga inspektur yang menjadi internal auditor di DPR yang membersihkan persoalan administratif pengelolaan keuangan. Saya kira ini langkah maju dan harus diikuti lembaga dan kementerian negara lainnya," tuturnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
RUU Perampasan Aset sempat jalan di tempat pada Komisi III DPR periode 2019-2024.
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memberikan pesan terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Setyo Budiyanto.
Baca SelengkapnyaDivpropam Polri sangatlah dibutuhkan dalam upaya penegakan hukum, termasuk sebagai pengawas dan pengawal kasus secara objektif.
Baca SelengkapnyaKPK mengatakan ASN rawan melakukan politisasi birokrasi hingga korupsi melalui beragam modus di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaWali Kota menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas kerja sama dari seluruh pihak atas capaian selama ini.
Baca Selengkapnya"Satpol PP dan Satlinmas jumlahnya sangat banyak, tolong rekan-rekan menjaga integritas," kata Mendagri Tito
Baca SelengkapnyaPDIP siap menjadi oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance. Mereka akan bersikap kritis kepada pemerintah.
Baca SelengkapnyaRapat koordinasi itu dipimpin Megawati Soekarnoputri bersama Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
Baca SelengkapnyaPansel mengumumkan sebanyak 236 orang (71%) dari 318 pendaftar dinyatakan lolos seleksi administrasi Capim KPK,
Baca SelengkapnyaKomisi II DPR RI mulai memanggil penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota seluruh daerah dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Kota Pasuruan bersama dengan KPK Republik Indonesia menggelar Sosialisasi Anti Korupsi.
Baca SelengkapnyaPrabowo sudah memberi petunjuk kepada kabinetnya untuk bekerja secara tegas dan arif.
Baca Selengkapnya