Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Setnov minta Komisi I selidiki bocornya rekaman kontrak Freeport

Setnov minta Komisi I selidiki bocornya rekaman kontrak Freeport Setya Novanto. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Ketua DPR Setya Novanto mulai gerah dengan transkrip rekaman percakapan yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Dalam isi transkrip percakapan itu, suara orang yang diduga Setnov sedang berbincang dengan pengusaha M Riza Chalid dan Dirut PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Atas hal itu, Setnov bakal meminta Komisi I untuk menelusuri maksud dari bocornya transkrip tersebut. Sebab, menurutnya, percakapan pimpinan DPR telah direkam tanpa izin.

"Sebaiknya Komisi I menindaklanjuti turut mengundang maksud daripada transkrip itu. Karena keterangan itu enggak diwakilin. Kalau benar menggunakan instrumen BIN, ya Komisi I harus menindaklanjuti. Kan tidak boleh merekam Ketua DPR tanpa seizin," kata Setnov di gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/11).

Namun demikian, dia membantah bukan orang yang ada di rekaman itu. Menurut politikus Partai Golkar ini, rekaman itu telah menjatuhkan nama baik pribadinya dan DPR.

"Yang jelas saya merasa dizalimi. Merugikan nama baik saya dan lembaga," tegasnya.

Setnov menjelaskan alasan dirinya telah dizalimi oleh pihak tertentu. Menurutnya, ada aturan-aturan tertentu dalam melakukan penyadapan.

"Ini kan pimpinan lembaga negara. Apalagi perusahaan asing, ada pemahaman kode etik dalam Foreign Corruption Practice Act (FCPA). Peraturan tentang transparansi penyadapan-penyadapan," pungkasnya.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Freeport Bakal Beroperasi hingga 2061, Menteri Bahlil: Izin Masih Diproses
Freeport Bakal Beroperasi hingga 2061, Menteri Bahlil: Izin Masih Diproses

PT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan IUPK selama 20 tahun hingga 2061 setelah berakhirnya kontrak pada 2041 mendatang.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Resmi Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Freeport
Pemerintah Resmi Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Freeport

Freeport Indonesia tinggal melanjutkan kegiatan ekspor konsentrat tembaga. Setidaknya, hingga 31 Desember 2024 ini.

Baca Selengkapnya
Diapit Pegunungan, Begini Potret Kamar Karyawan PT Freeport Bikin Nyaman
Diapit Pegunungan, Begini Potret Kamar Karyawan PT Freeport Bikin Nyaman

Intip potret kamar karyawan PT Freeport di dalamnya ada ranjang susun beserta kasurnya untuk 4 karyawan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor PT Freeport, Sebut Pembangunan Smelter Hampir 100%
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor PT Freeport, Sebut Pembangunan Smelter Hampir 100%

Izin ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) yang saat ini berlaku hingga 31 Mei 2024.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Bocorkan Rahasia Ambil Alih Freeport dari AS Pakai Jurus Diam-Diam
VIDEO: Jokowi Bocorkan Rahasia Ambil Alih Freeport dari AS Pakai Jurus Diam-Diam

Presiden Jokowi kemudian membocorkan sedikit cara mengambil alih Freeport, yaitu dengan memakai uang

Baca Selengkapnya
Jokowi Cerita Sempat Dibisiki 'Hati-hati Digulingkan' Saat Ingin Ambil Alih Freeport
Jokowi Cerita Sempat Dibisiki 'Hati-hati Digulingkan' Saat Ingin Ambil Alih Freeport

Jokowi menyebut, Indonesia kini memegang saham 51 persen dari PT Freeport dan ditargetkan akan menjadi 61 persen.

Baca Selengkapnya
Info Terbaru: Perpanjangan Izin Usaha Freeport Terbit Sebelum Jokowi Selesai
Info Terbaru: Perpanjangan Izin Usaha Freeport Terbit Sebelum Jokowi Selesai

Pemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.

Baca Selengkapnya
Komisi I DPR dan Pemerintah Setuju 5 RUU Kerja Sama Pertahanan Dibawa ke Rapat Paripurna
Komisi I DPR dan Pemerintah Setuju 5 RUU Kerja Sama Pertahanan Dibawa ke Rapat Paripurna

Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih karena kelima RUU tersebut sudah diselesaikan di tengah ketidakpastian kondisi global.

Baca Selengkapnya
Komisi VI DPR Setuju Pemberian PMN Rp44,2 Triliun untuk BUMN di 2025, Ini Daftar Perusahaan Penerimanya
Komisi VI DPR Setuju Pemberian PMN Rp44,2 Triliun untuk BUMN di 2025, Ini Daftar Perusahaan Penerimanya

Merespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.

Baca Selengkapnya