Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Setnov sebut Jokowi kantongi data WNI simpan uang di luar negeri

Setnov sebut Jokowi kantongi data WNI simpan uang di luar negeri Setya Novanto penuhi panggilan Kejagung. ©2016 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mempercepat pembahasan RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty pada pekan depan. Pembahasan ini akan ditindaklanjuti oleh Komisi XI bersama menteri terkait.

Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto (Setnov) mengingatkan, RUU Tax Amnesty perlu diperkuat dengan UU Repatriasi Modal karena pada 2018 nanti, para WNI tidak bisa lagi menyimpan uang di luar negeri. Menurut Setnov, Presiden Jokowi telah mengantongi data para WNI yang menyimpan uang di luar negeri.

"Namun ini harus hati-hati wajib pajak ada yang membonceng masalah ini, jadi jangan ada yang bonceng tapi bener dilakukan dan Presiden sudah mengetahui data-data yang akurat," kata Setnov di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/4).

Politikus Golkar ini mengingatkan, Presiden Jokowi memiliki data WNI yang menyimpan uang di luar negeri. Dengan dibahasnya RUU Tax Amnesty menjadi undang-undang, diharapkan uang yang berada di luar negeri bisa ditarik ke Tanah Air sehingga meningkatkan perekonomian dalam negeri.

"Dana yang terparkir di luar negeri di semua negara, presiden sudah mengetahui dana yang di parkir diluar negeri baik pihak maupun pengusaha," ucapnya.

Mantan Ketua DPR ini berharap pembahasan RUU Tax Amnesty bisa selesai dalam waktu dekat. Tax Amnesty diyakini dapat membantu keadaan investasi di Indonesia.

"Baik di dalam masalah infrastruktur, pertanian, dan investasi lainnya. Serta sudah melalui pengkajian bukan saja pemerintah tapi yang terkait yaitu perindustrian perdagangan untuk diikuti dengan UU Lalu Lintas Devisa Negara," jelasnya.

Setnov mengklaim semau fraksi di DPR sepakat untuk segera melakukan pembahasan RUU Tax Amnesty. Apalagi kondisi ekonomi Tanah Air mengalami pelambatan.

"Semua fraksi sangat mendukung kebijakan Presiden. Itu akan menjadi prioritas pertama karena penting untuk keterlambatan ekonomi Indonesia dan kompetisi antar negara bukan hanya penerima pajak tapi representasi ini akan jadi perhatian kepada kita," tutupnya.

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Buka-bukaan Presiden Jokowi Cium Keteledoran Usai Data NPWP Miliknya Diduga Bocor dan Dijual Bersama Pejabat Elite
Buka-bukaan Presiden Jokowi Cium Keteledoran Usai Data NPWP Miliknya Diduga Bocor dan Dijual Bersama Pejabat Elite

Presiden Jokowi angkat bicara komentari kabar soal kasus dugaan bocornya data NPWP miliknya dan jutaan warga Indonesia.

Baca Selengkapnya
NPWP Miliknya dan Gibran-Kaesang Bocor, Jokowi: Di Negara Lain juga Terjadi
NPWP Miliknya dan Gibran-Kaesang Bocor, Jokowi: Di Negara Lain juga Terjadi

Jokowi sudah memerintahkan Kominfo maupun BSSN untuk memitigasi secepatnya.

Baca Selengkapnya
6 Juta Data NPWP Bocor, Ini yang Dilakukan Menkominfo
6 Juta Data NPWP Bocor, Ini yang Dilakukan Menkominfo

Budi Arie telah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kebocoran data 6 juta NPWP itu.

Baca Selengkapnya
Polri Turun Tangan Usut Dugaan Kebocoran Data NPWP 6 Juta Warga Termasuk Jokowi & Gibran
Polri Turun Tangan Usut Dugaan Kebocoran Data NPWP 6 Juta Warga Termasuk Jokowi & Gibran

Polri tidak mungkin bisa bekerja sendiri dalam mengungkap dan mengatasi permasalahan di ruang siber

Baca Selengkapnya
VIDEO: Menko Hadi Blak-blakan Biang Kerok Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Termasuk Milik Jokowi
VIDEO: Menko Hadi Blak-blakan Biang Kerok Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Termasuk Milik Jokowi

enko Polhukam Hadi mengatakan menurut analisa BSSN, ada sebagian data yang bocor, tidak sesuai dengan data asli

Baca Selengkapnya
Pesan Jokowi Usai PDN Kena Serangan Ransomware: Carikan Solusi Agar Tidak Terjadi Lagi
Pesan Jokowi Usai PDN Kena Serangan Ransomware: Carikan Solusi Agar Tidak Terjadi Lagi

Serangan Ransomware terhadap PDN sejak 20 Juni 2024 telah berdampak pada beberapa layanan publik.

Baca Selengkapnya
BRIN Sebut Jokowi Terindikasi Salahgunakan Wewenang soal Data Intelijen
BRIN Sebut Jokowi Terindikasi Salahgunakan Wewenang soal Data Intelijen

Menurut peneliti BRIN, seharusnya Jokowi tidak mobilisasi intelijen negara untuk memata-matai partai politik.

Baca Selengkapnya
Ditjen Pajak Tegaskan Tidak Ada Kebocoran Data NPWP Jokowi hingga 6 Juta Wajib Pajak
Ditjen Pajak Tegaskan Tidak Ada Kebocoran Data NPWP Jokowi hingga 6 Juta Wajib Pajak

Data log access dalam 6 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ngaku Punya Data Intelijen Arah Politik Partai, PKS Anggap Alarm Berbahaya
Jokowi Ngaku Punya Data Intelijen Arah Politik Partai, PKS Anggap Alarm Berbahaya

Terlebih, menurut Mardani, pernyataan Jokowi disampaikan di hadapan para relawan pendukungnya.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Heboh Data NPWP Jokowi, Gibran & Para Menteri Diduga Bocor, Menkeu Bereaksi Tegas
VIDEO: Heboh Data NPWP Jokowi, Gibran & Para Menteri Diduga Bocor, Menkeu Bereaksi Tegas

Adapun Ditjen Pajak Kemenkeu menyatakan tengah mendalami kasus dugaan kebocoran data NPWP

Baca Selengkapnya
Bjorka Retas Data NPWP, Cak Imin Sebut Pembentukan Angkatan Siber Sangat Mendesak
Bjorka Retas Data NPWP, Cak Imin Sebut Pembentukan Angkatan Siber Sangat Mendesak

Cak Imin menilai kembali terjadinya peretasan data negara membuat kebutuhan adanya Angkatan Siber.

Baca Selengkapnya
Usai Server PDN 2 Diretas, Jokowi Minta Back up Data yang Berlapis
Usai Server PDN 2 Diretas, Jokowi Minta Back up Data yang Berlapis

Insiden peretasan Pusat Data Nasional (PDN) 2 di Surabaya harus dijadikan pengalaman. Sehingga, kasus tersebut tidak terjadi lagi.

Baca Selengkapnya