Setnov sebut Jokowi kantongi data WNI simpan uang di luar negeri
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mempercepat pembahasan RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty pada pekan depan. Pembahasan ini akan ditindaklanjuti oleh Komisi XI bersama menteri terkait.
Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto (Setnov) mengingatkan, RUU Tax Amnesty perlu diperkuat dengan UU Repatriasi Modal karena pada 2018 nanti, para WNI tidak bisa lagi menyimpan uang di luar negeri. Menurut Setnov, Presiden Jokowi telah mengantongi data para WNI yang menyimpan uang di luar negeri.
"Namun ini harus hati-hati wajib pajak ada yang membonceng masalah ini, jadi jangan ada yang bonceng tapi bener dilakukan dan Presiden sudah mengetahui data-data yang akurat," kata Setnov di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/4).
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kenapa pajak penting? Karena peranannya, pajak banyak diberlakukan di berbagai negara, tak hanya di Indonesia.
-
Siapa yang memberikan pembebasan pajak? Prasasti Rukam berisi tentang penganugerahan sebuah desa yang dibebaskan pajaknya atas Wanua I Rukam oleh Sri Maharaja Rake Wakutura Dyah Balitung Sri Dharmmodya Mahasambhu.
-
Kenapa ada program pemutihan pajak sepeda motor? Pemutihan pajak kendaraan ini berada di bawah wewenang pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan terhadap pajak serta meningkatkan pendapatan daerah.
Politikus Golkar ini mengingatkan, Presiden Jokowi memiliki data WNI yang menyimpan uang di luar negeri. Dengan dibahasnya RUU Tax Amnesty menjadi undang-undang, diharapkan uang yang berada di luar negeri bisa ditarik ke Tanah Air sehingga meningkatkan perekonomian dalam negeri.
"Dana yang terparkir di luar negeri di semua negara, presiden sudah mengetahui dana yang di parkir diluar negeri baik pihak maupun pengusaha," ucapnya.
Mantan Ketua DPR ini berharap pembahasan RUU Tax Amnesty bisa selesai dalam waktu dekat. Tax Amnesty diyakini dapat membantu keadaan investasi di Indonesia.
"Baik di dalam masalah infrastruktur, pertanian, dan investasi lainnya. Serta sudah melalui pengkajian bukan saja pemerintah tapi yang terkait yaitu perindustrian perdagangan untuk diikuti dengan UU Lalu Lintas Devisa Negara," jelasnya.
Setnov mengklaim semau fraksi di DPR sepakat untuk segera melakukan pembahasan RUU Tax Amnesty. Apalagi kondisi ekonomi Tanah Air mengalami pelambatan.
"Semua fraksi sangat mendukung kebijakan Presiden. Itu akan menjadi prioritas pertama karena penting untuk keterlambatan ekonomi Indonesia dan kompetisi antar negara bukan hanya penerima pajak tapi representasi ini akan jadi perhatian kepada kita," tutupnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi angkat bicara komentari kabar soal kasus dugaan bocornya data NPWP miliknya dan jutaan warga Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi sudah memerintahkan Kominfo maupun BSSN untuk memitigasi secepatnya.
Baca SelengkapnyaBudi Arie telah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kebocoran data 6 juta NPWP itu.
Baca SelengkapnyaPolri tidak mungkin bisa bekerja sendiri dalam mengungkap dan mengatasi permasalahan di ruang siber
Baca Selengkapnyaenko Polhukam Hadi mengatakan menurut analisa BSSN, ada sebagian data yang bocor, tidak sesuai dengan data asli
Baca SelengkapnyaSerangan Ransomware terhadap PDN sejak 20 Juni 2024 telah berdampak pada beberapa layanan publik.
Baca SelengkapnyaMenurut peneliti BRIN, seharusnya Jokowi tidak mobilisasi intelijen negara untuk memata-matai partai politik.
Baca SelengkapnyaData log access dalam 6 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP.
Baca SelengkapnyaTerlebih, menurut Mardani, pernyataan Jokowi disampaikan di hadapan para relawan pendukungnya.
Baca SelengkapnyaAdapun Ditjen Pajak Kemenkeu menyatakan tengah mendalami kasus dugaan kebocoran data NPWP
Baca SelengkapnyaCak Imin menilai kembali terjadinya peretasan data negara membuat kebutuhan adanya Angkatan Siber.
Baca SelengkapnyaInsiden peretasan Pusat Data Nasional (PDN) 2 di Surabaya harus dijadikan pengalaman. Sehingga, kasus tersebut tidak terjadi lagi.
Baca Selengkapnya