Setnov sudah mundur, Anggota MKD minta Pansus Freeport dibentuk

Merdeka.com - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dari Fraksi PAN, Sukiman mengakui bahwa pembentukan Pansus Freeport merupakan salah satu rekomendasi MKD. ‎Dia berharap, DPR segera membentuknya karena masih banyak persoalan di kasus perpanjangan kontrak Freeport yang pernah membelit mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).

"Ini harus menjadi perhatian. Supaya komisi yang terkait sebagaimana yang dilansirkan tanda tangan pansus, saya ikut tanda tangani. Jadi karena saya salah satu yang memberikan pandangan. Jadi persoalan Freeport masih banyak yang harus ditindaklanjuti tapi bukan domainnya MKD," kata Sukiman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1).

Menurut Sukiman, Pansus Freeport memang perlu dibentuk sebab ada berbagai masalah yang harus didalami. ‎"Jadi saya pikir perlu ditindaklanjuti," tuturnya.

Sukiman menjelaskan, beberapa permasalahan terkait PT Freeport ialah soal perpanjangan kontrak, skandal perpanjangan, dampak lingkungan. Terlebih soal pemenuhan kebutuhan masyarakat Papua. Di samping itu, dia juga curiga dengan surat Menteri ESDM Sudirman Said kepada petinggi Freeport soal perpanjangan kontrak beberapa waktu lalu.

"Saya berharap kasus Freeport menjadi fokus kita. Kan banyak yang harus kita bicarakan terkait perusakan ekologi, pengurangan pajak, peristiwa kemanusiaan, surat Pak Sudirman Said," pungkasnya.

Kasus pencatutan nama Presiden Jokowi dalam upaya perpanjangan kontrak Freeport Indonesia berujung pada mundurnya Setya Novanto dari kursi ketua DPR. Kasus ini bahkan tengah diusut oleh Kejaksaan Agung karena diduga ada pemufakatan jahat yang dilakukan oleh Novanto dan pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid. (mdk/rnd)