Follow
Setnov sudah mundur dari Ketua DPR, sidang etik harus dilanjutkan
Merdeka.com - Sikap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memberhentikan sidang kasus pelanggaran etik Setya Novanto masih disesali. Seharusnya mundurnya Setya dari kursi Ketua DPR tidak membuat sidang terhenti.
Pengamat Politik dari Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti melihat, seharusnya sidang tidak bisa berhenti meski terlapor mengundurkan diri.
"Persidangan ini tidak bisa berhenti. Tidak ada ketentuan yang menyebutkan seorang terlapor yang sedang menjalani proses persidangan MKD ketika mundur dari jabatan yang diembannya, lalu persidangannya terhenti," kata Ray di diskusi di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (22/12).
-
Siapa yang dipecat dari partai politik? Sayangnya, pada tahun 2018, ia dipecat dari partai tersebut karena dituduh melakukan kecurangan suara pada pemilu sebelumnya.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa yang dipecat oleh PDIP? PDIP telah memecat Cinta Mega usai ketahuan diduga main judi slot Politikus PDIP Cinta Mega akhirnya dipecat oleh partai, usai ketahuan diduga bermain judi online slot saat rapat paripurna bulan lalu.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa yang dipecat? Dari tujuh orang tersebut, dua orang polisi dipecat positif mengonsumsi narkoba.
-
Siapa yang memberhentikan Ketua KPU? 'Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,' kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di kantor DKPP RI, Jakarta Pusat.
Selain itu, Ray juga menyayangkan sikap diambil Partai Golongan Karya (Golkar) menunjuk Setnov sebagai ketua fraksi Golkar di DPR. Padahal, seharusnya Setya keluar sebagai anggota dewan.
"MKD hanya bisa dihentikan terlapor berhenti dari keanggotaannya sebagai anggota dewan. Faktanya pak Novanto hanya mundur dari Ketua DPR, tapi masih menjadi anggota DPR dan menjadi ketua Fraksi Golkar di DPR," ujarnya.
Maka dari itu, Ray mendesak MKD harus memproses laporan yang dilaporkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said tetap harus diproses."Harus diteruskan sidangnya," pungkasnya.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Rudy menambahkan, agar permasalahan tidak berlarut larut, ia berniat untuk menemui Gibran.
Baca Selengkapnya
Wali Kota Solo yang juga kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka mengatakan akan segera menemui FX Rudy.
Baca Selengkapnya
Pimpinan tetap meminta Brigjen Asep Guntur menjadi Direktur Penyidikan dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca Selengkapnya
Suharasono merasa DPRD Solo tidak punya kewenangan menyetujui mundurnya seorang wali kota
Baca Selengkapnya
PDIP meminta para relawan untuk tidak menghujat dan mencaci maki lawan politik Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya
Para anggota DPD RI mewakili daerah pemilihan masing-masing sehingga memiliki hak yang sama, termasuk untuk menjadi pimpinan lembaga tinggi negara itu.
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca Selengkapnya
Partai Golkar, lanjut dia, telah juga mencapai kesepakatan terkait Pilkada Kota Solo.
Baca Selengkapnya
omarudin menjelaskan, kasus pemecatan terjadi tak hanya kepada mereka berdua. Akan tetapi, terjadi pula di berbagai wilayah kabupaten/kota.
Baca Selengkapnya
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mempertanyakan keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari kursi Walikota Solo
Baca Selengkapnya
MKD seharusnya memberikan perlindungan bagi setiap anggota DPR RI, apapun fraksinya, ketika ia bekerja dalam menyuarakan kebenaran.
Baca Selengkapnya