Setnov tersangka, Golkar tegaskan tetap dukung Jokowi Capres 2019
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi telah menetapkan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Meski demikian, Partai Golkar tidak akan mengubah haluan politiknya untuk tetap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Politik Partai Golkar kami menyampaikan apapun yang terjadi, posisi Partai Golkar tetap mendukung pemerintahan Jokowi-JK dan dalam keputusan Rapimnas Golkar mendukung Jokowi sebagai Capres 2019," kata Sekjen Partai Golkar Idrus Marham saat konferensi pers di kediaman Setya Novanto, Jalan Wijaya 13 Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (17/7).
Idrus menekankan, Partai Golkar sejauh ini belum melakukan langkah-langkah lebih jauh. Sebab, Partai Golkar saat ini sedang menunggu surat keputusan resmi dari KPK soal Setya Novanto tersangka.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Siapa yang ditetapkan tersangka oleh KPK? Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus Harun Masiku.
-
Kapan Jokowi melantik Ketua KPK sementara? Pelantikan ini dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11).
-
Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi? Kejaksaan Agung secara resmi mengumumkan status Harvey Moeis sebagai tersangka, langsung mengirimnya ke tahanan.
"Kita akan pelajari, pertimbangkan hukum, dan bisa jadi ada langkah-langkah, kita akan mempelajari dulu," jelas Idrus.
Menurut Idrus, Partai Golkar tak akan terpengaruh dengan penetapan Setya Novanto sebagai tersangka e-KTP oleh KPK. Dia menegaskan, Partai Golkar memiliki sistem yang kuat dan kolektif kolegial.
"Kebesaran Partai Golkar ada sistem yang efektif, penetapan Setya Novanto tak mempengaruhi kinerja Partai Golkar secara kolektif," tegasnya.
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Agus menambahkan penetapan SN sebagai tersangka setelah KPK mengantongi dua alat bukti.
"Karena diduga dengan melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan sarana dalam jabatannya, sehingga diduga merugikan negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadan (KTP-e)," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK Jakarta, Senin (17/7).
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaLodewijk menyebut memang belum final ditentukan nama calon wakil presiden karena banyak yang menginginkan maju cawapres.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, Presiden Jokowi merupakan tokoh nasional.
Baca SelengkapnyaAirlangga memastikan berkomitmen mendukung Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaDia mengungkapkan bahwa Jokowi sempat heran soal namanya ramai masuk Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla (JK) menegaskan sikap politiknya mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies-Muhaimin di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnyamerupakan tokoh senior dan mantan Ketua Umum Partai Golkar yang sosoknya harus dihormati.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaMenurut Koordinator Stafus Presiden Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sudah menjelaskan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaDi DPP PAN, bersama Jokowi partai-partai pemerintah minus PDIP dan NasDem bicara wacana pembentukan koalisi besar.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik
Baca Selengkapnya