Setnov tersangka, JK tunggu keputusan DPP Golkar
Merdeka.com - Setelah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP, kader Golkar berbondong-bondong menyambangi Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK mengatakan, mereka datang untuk minta pandangan guna memperbaiki struktur kepemimpinan di Golkar.
"Tapi bagi saya ini sudah urusan DPP, tentu DPD masing-masing," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (25/7).
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan, idealnya ada langkah perbaikan di internal partai setelah Setya Novanto jadi tersangka. Misalnya sekarang sudah dikeluarkan mandat kepada Nurdin Halid dan Idrus Marham untuk mengendalikan roda operasional organisasi Partai Golkar.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Siapa yang membentuk Tim Pemrakarsa Kebangkitan Golkar? Mantan sekretaris jenderal Partai Golkar Idrus Marham bersama kader partai berlambang pohon beringin lainnya membentuk Tim Pemrakarsa Kebangkitan Partai Golkar.
"Itu langkah pertama tentu berikutnya ya kita tunggu apa keputusan DPP sendiri atau mengadakan Rapimnas untuk mengambil langkah-langkah. Itu ada prosedurnya di AD/ART," sambung JK.
Pada Selasa (18/7) sore, DPP Golkar menggelar rapat pleno di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta. Rapat pleno tersebut dipimpin langsung Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid, didampingi Ketua Umum Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham.
Ada dua agenda yang dibahas dalam rapat pleno tersebut yakni respons Golkar atas penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP dan laporan mengenai progres Partai Golkar di pilkada serentak 2018.
Rapat pleno itu kemudian menghasilkan tujuh poin rekomendasi. Salah satu poinnya memberi mandat kepada Nurdin Halid dan Idrus Marham untuk mengendalikan roda operasional organisasi Partai Golkar.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Internal Golkar kembali panas jelang Munas pemilihan ketua umum
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla berencana untuk bertemu Megawati. Pertemuan itu akan turut membahas hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca SelengkapnyaPrabowo menyebut, bahwa dirinya akan membahas program-program politik kedepan.
Baca SelengkapnyaPerihal pembahasan yang akan dibicarakan saat bertemu Megawati, JK secara singkat menyebut masalah kenegaraan.
Baca SelengkapnyaKetum Golkar Bahlil Lahadalia mengaku pangling melihat Jokowi memakai baju kuning. Dia mengira ada kader baru
Baca SelengkapnyaSampai penutupan pada 15 Juli kemarin, total pendaftar capim dan dewas KPK mencapai 525 orang.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Anies Baswedan menyebut pertemuan antara Jusuf Kalla dengan Megawati Soekarnoputri telah direncanakan sejak lama.
Baca SelengkapnyaJokowi datang bersama Bahlil, Prabowo, Surya Paloh, hingga Ario Bimo.
Baca SelengkapnyaPendaftaran capim KPK resmi ditutup. Sejumlah pendaftar bukan nama baru.
Baca SelengkapnyaBahlil Lahadalia merespons usulan politisi senior Partai Golkar kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Ketua Umum Golkar.
Baca Selengkapnya