Setuju PDIP, PKB Sepakat Mentan dan Menteri LHK Dievaluasi

Merdeka.com - Ketua DPP PKB Daniel Johan setuju dengan pendapat Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya perlu dievaluasi.

"Memang harus ada evaluasi, setiap kementerian lembaga harus ada evaluasi untuk perbaikan kinerja. Apalagi kedua kementerian ini menyangkut hajat hidup masyarakat dan lingkungan," ujar Daniel kepada wartawan, Rabu (28/12).

Menteri Pertanian perlu dievaluasi mengenai ketersediaan pangan, kisruh data dengan Bulog, sampai soal pupuk dan masalah produksi pangan.

"Wajar saja ada evaluasi, tanggung jawab besar pangan ya ada di hulunya yaitu di Kementan," kata Daniel.

Meski begitu, Daniel melihat Syahrul memimpin Kementerian sudah cukup baik, tetapi perlu ada terobosan. Terobosan itu misalnya meyakinkan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan anggaran Kementan dua kali lipat.

Kata anggota Komisi IV DPR RI ini di era Syahrul, anggaran Kementerian Pertanian terus berkurang setiap tahun. Padahal kementerian yang dipimpinnya merupakan pangkal dari kebutuhan pangan negara.

"Karena selama kurun Menteri SYL anggaran Kementan terus berkurang dari tahun-tahun sebelumnya, sangat disayangkan padahal seharusnya anggaran kementan yang harus ditingkatkan, kita sudah tahu bahwa pangkal dari kebutuhan pangan ada di kementerian pertanian," ujar Daniel.

Sementara, Menteri LHK Siti Nurbaya dinilai cukup baik dalam bermitra dengan Komisi IV. Daniel melihat Siti sebagai menteri yang mampu menjaga hubungan baik. Kinerjnya yang bisa dipuji adalah penurunan deforestasi yang cukup signifikan.

"Namun, tetap saja harus ada evaluasi-evaluasi secara menyeluruh agar kinerja terus meningkat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik," kata Daniel.

Ditanya soal kabar akan reshuffle, Daniel mengaku belum tahu informasi terbaru. PKB menyerahkan sepenuhnya kapan akan dilakukan pergantian menteri.

"Sepenuhnya kita serahkan ke presiden karena beliau yang paham," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan sinyal akan melakukan reshuffle kabinet. Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi untuk mengevaluasi dua menterinya, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Dua menteri itu adalah politikus NasDem.

Djarot berharap ada penyegaran di internal kabinet agar bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, menteri kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya," ujar Djarot di Menteng, Jakarta, Jumat (23/12).

Anggota Komisi IV DPR ini menyinggung masalah impor beras. Di tengah digemborkan swasembada beras, malah harga beras naik. Saat musim panen dan harga beras naik, justru ada impor.

"Termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik. Justru pemerintah harus intervensi dong. Saat musim panen dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor," ujar Djarot.

"Yang parah nanti, yang sakit petaninya. Makanya kita di Komisi IV kita sampaikan coba buka data. Data yang fix yang sama baik itu oleh BPS, dimiliki Kementan, data dimiliki Bulog, data yang dimiliki Bappenas badan pangan nasional, buka, satukan. Perlu ga kita impor, katanya masih cukup. Perlu enggak kita impor. Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung. Ini semua perlu dievaluasi," tegasnya.

Namun, Djarot mengembalikan lagi kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif apakah perlu beberapa menterinya diganti. Termasuk juga peluang partai yang belum masuk kabinet diajak bergabung.

"Wah kalau itu urusannya presiden. Itu hak prerogatif presiden. Kita hormati kita hargai kita berikan kesempatan kepada pak Jokowi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kabinet. Apakah perlu reshuffle atau tidak. Itu pun untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia," ujar Djarot.