Setya Novanto ingin anggota DPR punya paspor diplomatik

Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengatakan, anggota DPR akan memiliki paspor diplomatik untuk mendukung diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia. Dia menilai DPR memiliki peran instrumental dalam berdiplomasi untuk kepentingan politik luar negeri Indonesia.

"Terkait peran diplomasi parlemen, kami menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, mengenai rencana untuk menerbitkan paspor diplomatik bagi para anggota DPR," katanya dalam pidato Pembukaan Masa Sidang III Rapat Paripurna DPR seperti dikutip dari situs resmi DPR, Selasa (24/3).

Menurut Setya, paspor diplomatik untuk para anggota DPR itu seiring kemajuan diplomasi modern dan akan menjadi terobosan baru di bidang diplomasi. Selain itu juga akan berguna memfasilitasi tugas dan misi diplomatik para anggota DPR.

Tugas dilomasi negara saat ini, kata Ketua DPR, tidak mudah karena membutuhkan keterlibatan semua pihak yang terkoodinasi dengan baik. Dia menyebutkan, keterlibatan parlemen dalam diplomasi merupakan amanat Undang-Undang MD3 (MPR/DPR/DPD/DPRD) agar ikut aktif menjalankan politik luar negeri.

"Kami ingin menegaskan di sini bahwa diplomasi parlemen cenderung semakin penting dalam memajukan kepentingan nasional. Dalam beberapa hal, komunikasi politik anggota parlemen antarbangsa memiliki dampak positif dalam pengelolaan masalah hubungan internasional," ujar Setya.

Terkait upaya diplomasi parlemen itu, dia mengatakan bahwa DPR akan mengutus delegasi ke sejumlah forum antarparlemen antara lain Sidang Komisi Politik Asian Parliamentary Assembly (APA) di Ankara, Turki, pertemuan "Women in Parliament Global Forum" di Addis Ababa, Ethiopia, dan Sidang Tahunan ke-132 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Hanoi, Vietnam.

Setya juga menyebutkan bahwa DPR melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) berencana membentuk dan meresmikan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) antara DPR RI dengan 42 parlemen negara sahabat yang sudah membentuk GKSB dengan DPR.