Setya Novanto klaim selalu hindari pembicaraan proyek e-KTP
Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto bersumpah tidak menerima aliran dana korupsi proyek e-KTP. Bahkan, Setnov, begitu dia disapa, mengklaim selalu menghindar jika ada pihak yang membicarakan soal proyek e-KTP ketika masih menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.
"Yang jelas saya tidak pernah membicarakan jauh, kalau bicara e-KTP saya selalu menghindar," kata Setnov melalui pesan tertulisnya, Selasa (7/3).
Sebagai Ketua fraksi saat itu, Setnov mengklaim kerap membatasi diri untuk ikut membahas pengadaan e-KTP di Komisi II. "Karena hal-hal ini kan sudah melalui proses di komisi II jadi saya batasin. Kalau ada yang mau ngajak ngomong saya enggak mau, ya saya batasin," terangnya.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Kenapa Setya Novanto disebut sebagai korban dalam kasus e-KTP? 'Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear,' pungkasnya.
-
Bagaimana Prabowo membantah tuduhan korupsi? 'Tidak ada penalti apapun kepada pemerintah RI akibat pembatalan itu,' jelasnya.Guru besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia itu menambahkan, pemerintah Qatar memang menginginkan Indonesia membeli pesawat bekas tersebut secara tunai, namun pemerintah Indonesia ingin membelinya dengan cara kredit. 'Sebab itu, kita menggunakan agen perusahaan dari Republik Czech. Namun karena keterbatasan anggaran kita, pembelin dengan cara utang itupun akhirnya tidak jadi dilaksanakan,' tegas Yusril.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Kenapa Karutan KPK tidak melaporkan pungli ke atasannya? 'Justru yang dilakukan terperiksa sebagai Kepala Rutan dengan memaklumi keadaan tersebut dan tidak pernah melaporkan ke atasannya tentang pungutan liar di Rutan KPK,' sambung dia.
Ketum Partai Golkar ini juga meyakini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengetahui secara jelas dirinya tidak menerima aliran dana proyek e-KTP. Oleh karenanya, Setnov percaya lembaga antirasuah itu akan bertindak profesional mengusut kasus tersebut.
"Begini, kita percayakan kepada penyidik dan tentu apa yang disampaikan KPK maupun pimpinannya melalui metode follow the money jadi follow the money itu kan KPK pasti bisa mengetahui. Alirannya itu dari mana yang menerima siapa, tanggalnya kapan dan itu uangnya kemana, siapa yang memberikan, pasti KPK itu bisa mengetahui," klaimnya.
KPK diminta segera membuktikan keterlibatan anggota-anggota DPR yang namanya disebut-sebut menerima aliran dana korupsi e-KTP. Apalagi, lanjutnya, pemberitaan soal nama-nama anggota DPR yang diduga terlibat dalam kasus ini terus bergulir dengan massif.
"Nah ini penting semua ini akan jadi pembuktian, jangan sampai salah, Kasihan juga anggota DPR mereka tidak pernah menerima terus diberitakan menerima, ini kasihan mereka, kasihan keluarganya, kasihan familinya, kasihan anak-anaknya kadang-kadang hal-hal yang belum pasti tapi sudah di isukan," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaMenurut Koordinator Stafus Presiden Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sudah menjelaskan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik
Baca SelengkapnyaDia enggan menanggapi lebih lanjut polemik yang disampaikan oleh Agus. Terlebih, pada 2017 dirinya tidak mengetahui persoalan tersebut.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca SelengkapnyaAlex yang merupakan pimpinan KPK dua periode ini menyebut saat itu tak bisa menghentikan kasus Setnov.
Baca SelengkapnyaHamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.
Baca SelengkapnyaHasto melanjutkan, dalam pemeriksaan dirinya membantah kenal baik dengan tersangka kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca SelengkapnyaAgus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca Selengkapnya