Setya Novanto klaim sudah lobi PAN sebelum akhirnya walk out
Merdeka.com - Fraksi partai oposisi pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kompak satu suara tidak mengikuti voting penentuan lima isu krusial revisi UU Pemilu yang digelar di Gedung DPR, Jumat (21/7) dini hari. Tidak hanya fraksi oposisi, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang berkoalisi dengan pemerintah memutuskan walk out (WO) dan tidak ikut dalam voting revisi UU pemilu.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto mengklaim sudah memberikan kesempatan pada setiap fraksi untuk melakukan lobi demi musyawarah mufakat.
"Kita sudah maksimal waktu saya memimpin lobi sudah diberikan kesempatan untuk hal-hal terbaik apa yang menjadi keinginan pada tujuan fraksi masing-masing termasuk PAN," kata Novanto di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (21/7).
-
Bagaimana cara penyelesaian sengketa Pemilu dilakukan? Umumnya dan termasuk Indonesia, dalam menyelesaikan sengketa pemilu dibagi menjadi dua terminologi. Pertama adalah penyelesaian sengketa pemilu selama proses pemilu itu sendiri. Kedua adalah penyelesaian sengketa hasil pemilu. Nantinya pemerintah akan membagi peran kedua terminologi pada instansi yang berbeda.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang dipecat dari partai politik? Sayangnya, pada tahun 2018, ia dipecat dari partai tersebut karena dituduh melakukan kecurangan suara pada pemilu sebelumnya.
-
Siapa yang menyelesaikan perselisihan hasil pemilu? Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (LPPHP) merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa terkait hasil pemilu di Indonesia.
-
Bagaimana kubu Prabowo-Gibran menanggapi permohonan tersebut? Menanggapi permohonan tersebut, kubu Prabowo-Gibran sebagai pihak terkait dalam sidang tersebut menghadirkan mantan wakil menteri hukum dan HAM yang juga seorang Guru Besar Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Edward Omar Sharif Hiariej sebagai ahli di muka MK.
Dia menjelaskan, voting diambil lantaran proses dua kali lobi antarfraksi tidak mencapai kata mufakat. Padahal, kata dia, proses lobi sudah sampai pada elit petinggi partai.
"Saya rasa hasil yang terbaik untuk kepentingan bersama dan kita bersama-sama menghargai dan tentu mendoakan kepada apapun yang sudah diputuskan. Saya rasa itu semua adalah partai-partai yang lain yang masih belum sependapat pada tadi malam," tambah dia.
Diketahui sebelumnya, fraksi partai oposisi pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kompak satu suara tidak mengikuti voting untuk penentuan lima isu krusial revisi UU Pemilu yang digelar di Gedung DPR, Jumat (21/7) dini hari. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memutuskan walk out (WO) dan tidak ikut dalam voting revisi UU Pemilu.
Anggota DPR Fraksi PAN Yandri Susanto menuturkan, fraksinya sejak awal sepakat dengan musyawarah mufakat untuk penentuan revisi UU Pemilu. Namun, karena musyawarah mufakat tidak menemui jalan keluar, maka fraksinya menolak ikut voting.
"Silakan saudara-saudaraku ambil keputusan. Oleh karena itu, kami tetap silaturahmi dan perbedaan di antara kita. Kami fraksi PAN untuk tahap berikutnya pengambilan tingkat dua atau forum rapat paripurna ini kami nyatakan tidak akan ikut dan tidak akan bertanggungjawab atas keputusan ini. Inilah Indonesia, inilah kita. Perbedaan biasa saja, kita tetap tersenyum dan menghargai yang lain," ujar Yandi.
Anggota Fraksi Gerindra Ahmad Muzani membacakan sikap partainya. Dia menegaskan sikap konsisten Gerindra sejak awal. "Kami memegang prinsip ambang batas presiden yang kami ajukan nol persen karena inilah prinsip yang sesuai UUD 1945. Kami telah menawarkan sebagai sebuah solusi problem-problem ke depan pemilu," ujar Muzani.
Pihaknya menyadari bahwa sebagian besar anggota DPR menginginkan voting. Maka Gerindra tidak akan ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan melalui voting. Gerindra menyusul PAN untuk walk out dari ruang rapat DPR.
"Dengan tidak mengurangi rasa hormat, maka kami fraksi Gerindra tidak ikut dalam mengambil keputusan. Kami harap persaudaraan diantara kita semua akan semakin akrab dan semakin baik dengan perbedaan-perbedaan kita," tegasnya.
Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman juga menegaskan sikap partainya mengikuti jejak Gerindra dan PKS. Demokrat memutuskan walk out dan tidak ikut voting revisi UU Pemilu.
"Kami fraksi Demokrat memutuskan untuk tidak ikut ambil bagian dan bertanggungjawab keputusan yang diambil voting. Voting memang demokratis, tapi ingat, kebenaran dan konstitusionalitas tak boleh divotingkan," kata Benny disambut tepuk tangan.
"Kami tidak ikut ambil bagian dalam mekanisme voting untuk isu presidential threshold yang menurut kami melanggar konstitusionalitas," tegasnya.
Anggota DPR Fraksi PKS, Muzammil satu suara dengan fraksi partai oposisi lainnya. Dia mengatakan, PKS selama ini sudah berusaha memperjuangkan lima isu krusial UU Pemilu. Namun, ketika upaya musyawarah mufakat menemui jalan buntu, maka pihaknya memutuskan tidak ikut dalam voting.
"PKS menolak satu isu presidential threshold. kami juga tidak akan voting. Oleh karena itu kami hormati putusan lembaga ini. Kami minta lembaga ini juga hormati sikap kami. Kami tidak akan ikut ambil keputusan voting," ucapnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Demokrat membongkar duet Capres Cawapres Anies-Cak Imin
Baca SelengkapnyaBerdasarkan pantauan lapangan, rapat penyandingan ini berjalan dengan alot dengan pengamanan yang ketat.
Baca SelengkapnyaIwan memandang pertemuan antara Surya Paloh dengan Prabowo tidak membuat partai koalisi perubahan pecah.
Baca SelengkapnyaBagi timses pasangan Pram-Rano, langkah walk out tidak akan mempengaruhi hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaMenanggapi hal ini, fraksi PDIP berkomitmen akan terus berjuang dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan
Baca SelengkapnyaSurya Paloh mengungkapkan isi pertemuanya dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/8).
Baca SelengkapnyaGanjar mengaku, selalu menghormati seluruh keputusan masing-masing partai politik.
Baca SelengkapnyaAbah Otong langsung bertemu dengan Andika saat mengalihkan dukungannya.
Baca SelengkapnyaDi sisi lain, Sahroni mengatakan Ketum Partai NasDem, Surya Paloh tidak pernah memerintahkan para kadernya hal-hal negatif kepada lawan politiknya.
Baca Selengkapnya