Setya Novanto sebut revisi UU KPK buat penyempurnaan bukan pelemahan

Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto menegaskan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2015. Hal itu bukan merupakan upaya melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Menurutnya, justru revisi ini untuk menyempurnakan lembaga pemberantas korupsi itu. Setya menerangkan DPR justru mendukung adanya supremasi hukum, terutama KPK.

"Pada prinsipnya kita tidak akan melemahkan KPK. Kita sangat mendukung supremasi hukum, khususnya KPK," kata Setya di gedung DPR RI, Rabu (17/6).

Lebih lanjut, Setya menerangkan naskah akademik dan surat Presiden Joko Widodo mengenai revisi Undang Undang ini akan dibacakan dalam rapat paripurna.

"Presiden telah sampaikan melalui Menkum HAM sudah kita terima naskah akademiknya dan supres-nya (surat presiden). Nanti dalam paripurna akan dibacakan," paparnya.

Setelah pembacaan dalam rapat paripurna, kata dia, maka revisi Undang Undang tentang KPK akan diberikan ke komisi terkait dan badan legislasi untuk dibahas lebih lanjut.

Sebelumnya, Menkum HAM Yasonna Laoly mengatakan, RUU KPK ini perlu dimasukan dalam Prolegnas prioritas 2015 karena saat ini UU KPK berpotensi menimbulkan masalah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satu revisi yang akan dilakukan pemerintah dan DPR yakni menghapus kewenangan penuntutan KPK dan tentang aturan penyadapan diperketat.