Follow
Setya Novanto sudah otomatis lengser dari kursi ketua DPR
Merdeka.com - Sidang putusan pelanggaran etik yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto diskors sementara. Sebanyak 15 anggota MKD sudah menyampaikan pandangannya. Sembilan orang menyatakan Setya Novanto patut disanksi sedang, enam orang minta disanksi berat.
Dari situ, anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Viktor Bungtilu Laiskodat sudah menganggap Ketua DPR Setya Novanto otomatis lengser dari jabatannya. Sebanyak 15 anggota MKD menyatakan Novanto melanggar etik.
"Iya harusnya sekarang sudah berhenti (jadi Ketua DPR)," kata Viktor di sela rapat terbuka MKD memutuskan sanksi Novanto di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12).
-
Kenapa Jokowi paksa Freeport bangun smelter? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik. 'Bayangkan 55 tahun, dan kita tidak tahu apakah yang diekspor itu hanya tembaga atau ada emasnya. Oleh sebab itu, 9 tahun yang lalu saya paksa untuk mereka mau membangun yang namanya industri smelter,' tuturnya.
-
Bagaimana Jokowi mendorong Freeport bangun smelter? Jokowi lantas mencari cara karena sulit mendorong PT Freeport untuk membangun industri smelter. Kemudian, Jokowi meminta BUMN membeli saham mayoritas bagi PT Freeport.'Sehingga kita sekarang memiliki saham mayoritas 51 persen. Setelah kita mayoritas, baru saya perintah BUMN-nya agar industri smelternya segera dibangun,' pungkas Jokowi.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Viktor berharap sanksi sedang lebih banyak daripada berat. Sebab, kata dia, jika sanksi berat maka dibutuhkan waktu dan energi tambahan untuk memutuskan nasib Setya Novanto di parlemen.
"Ini akan kalau panel masih panjang prosesnya, akan memberatkan bangsa ini dengan ketua DPR yang sudah tercela seperti itu. Kalau dia berat, dia akan dibawa ke panel dan itu berliku-liku," tuturnya.
Namun jika keputusan sanksi sedang yang mendominasi pandangan anggota MKD, Novanto akan dilengserkan secara resmi melalui rapat paripurna. "Keputusan sedang itu langsung diberhentikan di paripurna, tak perlu panel," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kekayaan Setyo Budiyanto ini tercatat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)yang dilaporkan pada 1 April 2024.
Baca Selengkapnya
Setyo mendapat suara terbanyak dalam pemilihan capim KPK di Komisi III DPR.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca Selengkapnya
Salah satu cirinya adalah ketika sosok itu ditanya, jawabnya tidak tahu.
Baca Selengkapnya
Setyo memperoleh suara tertinggi dalam voting sebagai ketua KPK mengalahkan kandidat lainnya yakni Fitroh Rohcayanto dan Johanis Tanak.
Baca Selengkapnya
Setyo memperoleh suara tertinggi dalam voting sebagai ketua KPK mengalahkan kandidat lainnya yakni Fitroh Rohcayanto dan Johanis Tanak.
Baca SelengkapnyaKeppres tersebut disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa Pramono selama memangku jabatan Seskab.
Baca Selengkapnya
Majelis Kehormatan Partai Gerindra Habiburokhman memutuskan mencopot jabatan Joko Santoso sebagai Ketua DPC Gerindra Semarang.
Baca Selengkapnya
PDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca Selengkapnya
Hasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket
Baca Selengkapnya
Keppres tersebut telah ditandatangani Kementerian Sekretariat Negara Deputi Bidang Administrasi Aparatur Nanik Purwanti.
Baca Selengkapnya
"Merubah banyak undang-undang sebelum berkuasa adalah ciri awal otoritarian di negara otoriter," kata Gilbert
Baca Selengkapnya