'Setya Novanto tahanan KPK, Golkar rugi jika diam saja'
Merdeka.com - Desakan mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk melengserkan Setya Novanto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar semakin gencar. Dorongan untuk mengganti Novanto tidak hanya muncul dari para anggota tetapi juga politisi senior Golkar. Mulai dari Akbar Tandjung hingga Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Mantan fungsionaris Partai Golkar, Poempida Hidayatullah melihat, usulan mengganti ketum yang disampaikan JK semata-mata karena ingin mempertahankan eksistensi partai. Poempida menilai, JK ingin partai berlambang pohon beringin itu berhasil menang dalam pemilihan umum 2019.
"Saya melihat JK ini ingin Golkar selamat meski dalam konteks Golkar dia akan survive, tapi Pak JK pribadi tak ingin Golkar hanya survive tapi juga menang. Karena itu beliau mendorong Munaslub sesegera mungkin," katanya di Dalam diskusi bertajuk 'Dramaturgi Setya Novanto' di Cikini, Jakarta pusat, Sabtu (18/11).
-
Kenapa Golkar ingin solid? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Bagaimana Golkar berperan? Pertemuan KTT ke-26 ASEAN-RRT menyepakati pentingnya penguatan kerjasama regional untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan cita-cita Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, terutama dengan adanya upgrading ASEAN-China Free Trade Agreement (FTA) 3.0 dan implementasi penuh Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
Dia mengakui, sejauh ini Golkar masih solid. Tetapi di lain sisi dia juga berharap bahwa Golkar bisa kuat menghadapi situasi yang membelit Ketua Umumnya saat ini.
Setali tiga uang, Direktur Eksekutif Polcomm Institute Heri Budianto juga memiliki penilaian sama. Golkar masih sangat solid. Tetapi mengingat status hukum yang telah disandang Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP, Golkar harus segera mengambil sikap.
"Saat ini kan posisinya sudah tahanan KPK, jadi kalau Golkar diam, ya Golkar yang rugi," kata Heri.
Heri menyarankan pengurus Golkar untuk segera mencari solusi terkait dengan permasalahan Setya Novanto dan imbasnya ke partai. Sebab sebentar lagi akan memasuki tahun politik. "Kemudian momen 2019, sehingga harus ada solusi sesegera mungkin untuk pembenahan," tandasnya.
Untuk diketahui, Setya Novanto sudah ditetapkan kembali sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP untuk yang kedua kalinya pada 10 Oktober 2017 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Novanto sempat menjadi buronan KPK. Karena saat rumahnya ingin ditangkap di kediamannya, Ketua DPR itu melarikan diri.
Sehari setelah itu, Setya Novanto mengalami kecelakaan. Mobil Toyota Fortuner B 1732 ZLO yang ditumpanginya menabrak tiang listrik di Jalan Permata Berlian, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pasca kecelakaan, ketua umum Golkar itu segera dilarikan ke Rumah Sakit Permata Hijau. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaMenurut Koordinator Stafus Presiden Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sudah menjelaskan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaDia enggan menanggapi lebih lanjut polemik yang disampaikan oleh Agus. Terlebih, pada 2017 dirinya tidak mengetahui persoalan tersebut.
Baca SelengkapnyaAirlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaPernyataan Rocky Gerung, kata Hasto, sangat tidak dipantas diucapkan. Sehingga wajar direspons oleh kader PDIP.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan terhadap GS telah berlangsung di gedung Merah Putih, KPK
Baca SelengkapnyaAlex yang merupakan pimpinan KPK dua periode ini menyebut saat itu tak bisa menghentikan kasus Setnov.
Baca SelengkapnyaPDIP menyerahkan penanganan kasus kadernya yang menjadi buronan KPK, Harun Masiku pada proses hukum.
Baca SelengkapnyaHamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.
Baca Selengkapnya