Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

'Setya Novanto tahanan KPK, Golkar rugi jika diam saja'

'Setya Novanto tahanan KPK, Golkar rugi jika diam saja' setnov di rscm. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Desakan mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk melengserkan Setya Novanto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar semakin gencar. Dorongan untuk mengganti Novanto tidak hanya muncul dari para anggota tetapi juga politisi senior Golkar. Mulai dari Akbar Tandjung hingga Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Mantan fungsionaris Partai Golkar, Poempida Hidayatullah melihat, usulan mengganti ketum yang disampaikan JK semata-mata karena ingin mempertahankan eksistensi partai. Poempida menilai, JK ingin partai berlambang pohon beringin itu berhasil menang dalam pemilihan umum 2019.

"Saya melihat JK ini ingin Golkar selamat meski dalam konteks Golkar dia akan survive, tapi Pak JK pribadi tak ingin Golkar hanya survive tapi juga menang. Karena itu beliau mendorong Munaslub sesegera mungkin," katanya di Dalam diskusi bertajuk 'Dramaturgi Setya Novanto' di Cikini, Jakarta pusat, Sabtu (18/11).

Dia mengakui, sejauh ini Golkar masih solid. Tetapi di lain sisi dia juga berharap bahwa Golkar bisa kuat menghadapi situasi yang membelit Ketua Umumnya saat ini.

Setali tiga uang, Direktur Eksekutif Polcomm Institute Heri Budianto juga memiliki penilaian sama. Golkar masih sangat solid. Tetapi mengingat status hukum yang telah disandang Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP, Golkar harus segera mengambil sikap.

"Saat ini kan posisinya sudah tahanan KPK, jadi kalau Golkar diam, ya Golkar yang rugi," kata Heri.

Heri menyarankan pengurus Golkar untuk segera mencari solusi terkait dengan permasalahan Setya Novanto dan imbasnya ke partai. Sebab sebentar lagi akan memasuki tahun politik. "Kemudian momen 2019, sehingga harus ada solusi sesegera mungkin untuk pembenahan," tandasnya.

Untuk diketahui, Setya Novanto sudah ditetapkan kembali sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP untuk yang kedua kalinya pada 10 Oktober 2017 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Novanto sempat menjadi buronan KPK. Karena saat rumahnya ingin ditangkap di kediamannya, Ketua DPR itu melarikan diri.

Sehari setelah itu, Setya Novanto mengalami kecelakaan. Mobil Toyota Fortuner B 1732 ZLO yang ditumpanginya menabrak tiang listrik di Jalan Permata Berlian, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pasca kecelakaan, ketua umum Golkar itu segera dilarikan ke Rumah Sakit Permata Hijau. (mdk/noe)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Setiap Pimpinan KPK Hadapi Tantangan dan Hambatan
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Setiap Pimpinan KPK Hadapi Tantangan dan Hambatan

Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan

Baca Selengkapnya
Istana Jawab Pengakuan Agus Rahardjo Pernah Diperintah Jokowi Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP
Istana Jawab Pengakuan Agus Rahardjo Pernah Diperintah Jokowi Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP

Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Endus Motif Politik di Balik Pengakuan Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi soal E-KTP Setnov
Moeldoko Endus Motif Politik di Balik Pengakuan Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi soal E-KTP Setnov

Moeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tanggapi Pengakuan Agus Rahardjo soal Kasus e-KTP Setnov: Untuk Apa Diramaikan Itu?
Jokowi Tanggapi Pengakuan Agus Rahardjo soal Kasus e-KTP Setnov: Untuk Apa Diramaikan Itu?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.

Baca Selengkapnya
Istana Tak Ambil Langkah Hukum Terkait Pernyataan Agus Rahardjo Soal Jokowi Intervensi Kasus e-KTP
Istana Tak Ambil Langkah Hukum Terkait Pernyataan Agus Rahardjo Soal Jokowi Intervensi Kasus e-KTP

Menurut Koordinator Stafus Presiden Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sudah menjelaskan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Baca Selengkapnya
Bahlil Tanggapi Agus Rahardjo: Presiden Kalau Marah Itu Diam, Enggak Pernah Suara Keras
Bahlil Tanggapi Agus Rahardjo: Presiden Kalau Marah Itu Diam, Enggak Pernah Suara Keras

Dia enggan menanggapi lebih lanjut polemik yang disampaikan oleh Agus. Terlebih, pada 2017 dirinya tidak mengetahui persoalan tersebut.

Baca Selengkapnya
Kata Ketum Golkar soal Kabar Jokowi Minta KPK Setop Kasus Setya Novanto
Kata Ketum Golkar soal Kabar Jokowi Minta KPK Setop Kasus Setya Novanto

Airlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.

Baca Selengkapnya
Perempuan Labrak Rocky Gerung di Bareskrim Ternyata Kader PDIP, Begini Kata Hasto
Perempuan Labrak Rocky Gerung di Bareskrim Ternyata Kader PDIP, Begini Kata Hasto

Pernyataan Rocky Gerung, kata Hasto, sangat tidak dipantas diucapkan. Sehingga wajar direspons oleh kader PDIP.

Baca Selengkapnya
KPK Periksa Hakim Nonaktif MA Gazalba Saleh Tersangka Kasus Gratifikasi-TPPU
KPK Periksa Hakim Nonaktif MA Gazalba Saleh Tersangka Kasus Gratifikasi-TPPU

Pemeriksaan terhadap GS telah berlangsung di gedung Merah Putih, KPK

Baca Selengkapnya
Alex Marwata Benarkan Pernyataan Agus Rahardjo soal Presiden Minta Hentikan Kasus Setnov
Alex Marwata Benarkan Pernyataan Agus Rahardjo soal Presiden Minta Hentikan Kasus Setnov

Alex yang merupakan pimpinan KPK dua periode ini menyebut saat itu tak bisa menghentikan kasus Setnov.

Baca Selengkapnya
PDIP Ogah Bahas Harun Masiku: Serahkan Seluruhnya pada Proses Hukum
PDIP Ogah Bahas Harun Masiku: Serahkan Seluruhnya pada Proses Hukum

PDIP menyerahkan penanganan kasus kadernya yang menjadi buronan KPK, Harun Masiku pada proses hukum.

Baca Selengkapnya
DPR Diminta Tegas Sikapi Kabar Jokowi  Minta Setop Kasus e-KTP Libatkan Setya Novanto
DPR Diminta Tegas Sikapi Kabar Jokowi Minta Setop Kasus e-KTP Libatkan Setya Novanto

Hamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.

Baca Selengkapnya