Setya Novanto terseret kasus e-KTP buat elektabilitas Golkar turun
Merdeka.com - Partai Golkar tengah mempersiapkan berbagai langkah strategis guna mendongkrak elektabilitas. Efek Setya Novanto disebut-sebut terjerat kasus KTP elektronik (E-KTP) dianggap mempengaruhi dalam Pemilu 2019 nanti. Apalagi posisinya sebagai ketua umum partai.
Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, elektabilitas partainya awalnya stabil pada posisi 9 persen usai Pilpres 2014 silam. Kemudian baru mengalami peningkatan mencapai 15 persen usai beralih mendukung Presiden Joko Widodo.
"Paska Munaslub 14 Mei sampai 16 Mei 2016 dengan memberikan dukungan kepada Jokowi untuk 2019 maka elektabilitas Golkar dalam waktu ke waktu naik cukup signifikan," kata Yorrys dalam diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/9).
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Apa yang dilakukan Golkar di Pilpres 2024? 'Kesempatan bagi saya untuk menyampaikan terima kasih saya atas kerja keras Partai Golkar dalam pemilihan umum yang tentu saja kita rasakan bersama tahun 2024 ini, peran Partai Golkar sangat besar,' kata Prabowo.
-
Apa yang sedang disusun Golkar untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut Golkar masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024. Golkar Usung Airin di Pilgub Banten 2024!
-
Bagaimana Golkar meningkatkan suaranya di pemilu 2024? 'Cara ini terbukti efektif dan efisien, karena kandidat kepala daerah yang akan diusung lebih banyak sudah teruji di Pemilu 2024,' ujar Pengamat politik Dedi Kurnia Syah, Senin (25/3).
-
Bagaimana Golkar berperan? Pertemuan KTT ke-26 ASEAN-RRT menyepakati pentingnya penguatan kerjasama regional untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan cita-cita Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, terutama dengan adanya upgrading ASEAN-China Free Trade Agreement (FTA) 3.0 dan implementasi penuh Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Yorrys tidak memungkiri ada beberapa hal akhirnya menyebabkan elektabilitas 15 persen kini semakin menurun. Salah satunya kasus E-KTP menyeret nama Setya, merugikan negara mencapai Rp 2,3 triliun.
"Tetapi dengan berbagai macam kejadian akhir-akhir ini seperti kasus E-KTP. Elektabilitas relatif stagnan dan menurun," jelasnya.
Yorrys mengungkapkan, harus ada langkah-langkah strategis yang dilakukan agar mengembalikan elektabilitas partai jelang Pilkada 2018, Pilpres dan Pileg 2019 mendatang. Sebab posisi ketua umum nantinya akan sangat terasa saat verifikasi faktual partai pada Agustus 2017 mendatang.
"Kalau memang ada gerakan di situ tidak bisa melakukan faktual kita akan di diskualifikasi, ini menjadi masalah tersendiri," terangnya.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca SelengkapnyaSekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengkritik ide Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti yang digagas Tim Ganjar.
Baca SelengkapnyaLembaga survei Indikator Politik merilis hasil surveinya yang menunjukkan Partai Gerindra menyalip PDIP dan PKB di Jatim.
Baca SelengkapnyaAirlangga mengundurkan diri dari Ketua Umum Golkar.
Baca SelengkapnyaHamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.
Baca SelengkapnyaAirlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaSetyo mendapat suara terbanyak dalam pemilihan capim KPK di Komisi III DPR.
Baca SelengkapnyaDalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Setyo tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 9,6 miliar tanpa utang.
Baca SelengkapnyaLSI Denny JA mengungkapkan elektabilitas PDIP disalip Gerindra pada November 2023.
Baca SelengkapnyaAgus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca Selengkapnya