Siap Hadapi Gugatan Prabowo-Sandi di MK, TKN Jokowi-Ma'ruf Yakin Menang

Merdeka.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, siap untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2019. Badan Pemenangan Nasional (BPN) akan menyerahkan gugatan ke Gedung Mahkamah Konstitusi malam ini.

"Yang selanjutnya kita sudah menyiapkan tim. Kami menyiapkan data dan kita akan menghadapi mereka dan tentu kita sangat siap untuk menghadapi gugatan mereka di MK nantinya," kata Karding pada merdeka.com, Jumat (24/5).

Karding yakin pihaknya akan memenangkan sengketa tersebut. Sebab, kata dia, untuk membuktikan kecurangan sebesar 16,9 juta suara tidaklah mudah.

"Dan Insya Allah kami yakin menang. Dan karena membuktikan hampir 17 juta bahwa itu curang itu saya kira bukan hal yang mudah," ungkapnya.

Tim hukum dari TKN, akan dipimpin oleh Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, serta Sekjen PPP Arsul Sani.

Terkait dengan BPN yang memilih untuk menempuh jalur MK untuk menyalurkan rasa keberatan atas hasil Pilpres 2019. Menurut Karding, itu adalah langkah yang tepat.

"Itu artinya mereka tidak jadi menggunakan jalanan sebagai apa ekspresi demokrasi mereka. Itu berarti langkah yang tepat menurut konstitusi dan Undang-Undang," ucapnya.

Sebelumnya, Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno mengatakan Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional secara resmi mendapuk Hashim Djojohadikusumo, sebagai pejabat yang melaporkan hasil pemilihan presiden 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya menunjuk penanggungjawab untuk gugatan ke MK ini yang akan dikomandoi Pak Hashim Djodjohadikusumo," kata Sandiaga di kediaman Rumah Kertanegara,Jakarta Selatan, Kamis (23/5).

Sebelumnya, Cawapres Sandiaga Uno mengatakan langkah tersebut diambil berdasarkan tuntutan dari masyarakat Indonesia. "Jalan ini kami tempuh sebagai bentuk tuntutan rakyat Indonesia atas kekecewaan rakyat atas pelaksanaan pemilu," kata Sandiaga di Rumah Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (24/5).

Menurutnya, hasil pilpres 2019 perlu digugat karena adanya laporan dugaan kecurangan dari masyarakat sendiri.

"Kami mendapatkan laporan dari anggota masyarakat yang melihat dengan mata kepala sendiri dan mengalami ketidakadilan dari pemilu kemarin," ujarnya.

Sandiaga melanjutkan, format Pemilu 2019 harus dievaluasi dari segala aspek. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan Pemilu ke depan berjalan jujur dan adil.

"Bagi kami Prabowo-Sandi, perlu evaluasi mendalam atas pemilu 2019, mulai dari aspek manajerial, data, stakeholder dan segala aspek lainnya dalam melaksanakan pemilu yang jujur dan adil, jujur dan adil. Ini harus serius dan tuntas untuk memastikan demokrasi kita tidak dicederai," tandas Sandiaga.