Siapa pengkhianat yang bikin kubu Jokowi kalah di MPR?

Merdeka.com - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kembali kalah oleh Koalisi Merah Putih (KMP) dalam perebutan kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dini hari kemarin. Kekalahan ini agak di luar perkiraan, mengingat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya menyeberang dari KMP ke KIH.

Dalam hitungan di atas kertas, jika suara PPP solid, maka suara KIH akan berjumlah 246. Kemudian jika diasumsikan semua suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masuk ke KIH karena Oesman Sapta Odang, calon pimpinan dari DPD, didukung menjadi ketua MPR oleh kubu Jokowi, maka 132 suara kembali akan bertambah, yakni menjadi 378 suara.

Dengan asumsi suara PPP dan DPD solid, KIH sedianya bisa menang dengan selisih 64 suara dibanding KMP yang mendapat 314 suara. Namun, realitas pemilihan jauh bergeser. KMP malah mengalahkan KIH dengan selisih 17 suara.

Kemenangan KMP atas KIH ini lantas menimbulkan dugaan ada pengkhianat di dalam kubu Jokowi sendiri. Siapa pengkhianat itu? Berikut ulasannya:

Suara DPD pecah?

PDIP mengaku sudah berusaha maksimal untuk bisa mendapatkan kursi pimpinan MPR, termasuk dengan memasukkan PPP. Namun sayang, hal itu tidak cukup, dan menilai DPD tidak satu suara mendukung paket yang diajukan. "Upaya maksimal sudah dilakukan dengan menggandeng PPP, itu yang bisa kami lakukan, tapi koalisi Prabowo bisa unggul," ujar Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/10). Menurut dia, calon ketua MPR yang mereka usung Oesman Sapta Odang (Oso) sudah menjanjikan dapat 100 suara DPD, akan tetapi nyatanya tidak. Dia melihat hanya sekitar 65 anggota DPD yang mendukung paket A. "Pak Oso bilang 100 suara, tapi prediksi kita paling sekitar 65. Mungkin dia sudah maksimal tapi ternyata DPD tetap begitu, ini sebuah pertandingan," terang dia. Trimedya mengatakan, suara DPD pecah dan tidak satu suara karena banyak anggota senator yang berasal dari partai politik. Mereka, kata dia, lebih memilih bekas partainya ketimbang pilih Oesman Sapta sebagai perwakilan DPD menjadi ketua MPR.

DPD bantah pecah, sebut ada parpol di KIH berkhianat

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman membantah suara DPD tidak bulat dan tidak kompak dalam pemilihan pimpinan MPR tadi malam. Menurut Irman, kekompakan DPD sudah teruji saat DPD mempertahankan satu nama untuk masuk dalam paket pimpinan MPR, yakni Oesman Sapta Odang. "Kekompakan DPD itu teruji sewaktu kami tetap mempertahankan nama tersebut. Sebab ada dua paket tapi isinya satu yang satu ada bonusnya, yang satu ketua yang satu lagi wakil ketua," ucap Irman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/10). Irman menjelaskan, kondisi DPD berbeda dengan kondisi partai politik di DPR yang bisa bulat dalam satu komando pimpinan partai. Sebab, DPD adalah individu perwakilan daerah. "Suara DPD ini tidak seperti suara di partai politik karena kami adalah kumpulan dari individu-individu yang mempunyai independensi yang tinggi," jelas Irman. Irman yakin ada suara dari kader parpol yang membelot dalam voting tadi malam. "Jangan lupa suara dari partai pendukung ada yang merembes juga tentunya. Kalau lihat suara murni dari jumlah KMP 313 dan KIH 247 itu termasuk PPP. Jadi suara yang terbesar suara yang tersolid untuk masuk untuk mencapai angka 330 itu justru kontribusi dari DPD," tegas Irman. Irman menegaskan, pimpinan DPD hanya bisa mendorong anggota untuk berpartisipasi dalam pemilihan pimpinan MPR dan solid mengusung satu nama. Terlepas dari hasil yang diraih semalam, lanjut Irman, DPD kini sudah sejajar di parlemen dengan terpilihnya Oesman Sapta Odang sebagai wakil ketua MPR. "Kami DPD hanya bisa mendorong anggota untuk memilih paket A karena merupakan sejarah DPD dicalonkan sebagai ketua MPR. Untuk itu kita jangan saling menyalahkan. Yang terjadi tadi malam ketat sekali yang menang angkanya sangat tipis sekali. Berarti di MPR terjadi perimbangan kekuatan," tutup Irman.

Fadel dan istri akui curi suara DPD

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad mengungkap latar belakang pecahnya suara anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mengatakan, posisinya sebagai mantan Ketua Asosiasi Gubernur se-Indonesia memberi andil dalam pecahnya suara anggota DPD saat voting Pimpinan MPR, Rabu (8/10) dini hari. Selain itu, istrinya, Hana Hasanah Fadel Muhammad yang juga merupakan anggota DPD turut serta menggalang suara DPD untuk memilih paket B dalam bursa calon Pimpinan MPR. Paket B sendiri merupakan paket pimpinan MPR yang diusung Koalisi Merah Putih (KMP). "Kami (KMP) kerja keras untuk galang suara di DPD. Saya kan mantan Ketua Asosiasi Gubernur se-Indonesia sehingga jaringan-jaringan di DPD kuat. Istri saya juga di sana (DPD), karena itu kami bermain di DPD (untuk) pecah suara," tutur Fadel saat dihubungi, Rabu (8/10). Fadel mengatakan, strategi tersebut adalah untuk menghalau strategi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang menawarkan posisi Ketua MPR untuk DPD. Selain itu, sikap PPP yang berbalik arah mendukung KIH juga menjadi alasan kuat KMP harus lebih gencar mendekati anggota DPD. "Akhirnya kami punya sikap, kalau mereka mau ke sana (KIH) silakan saja karena itu hak kalian. Tapi PPP pecah. Tidak semua berada di kubu (KIH)," ucap Fadel.

Anggota DPD yang tak pilih Oesman Sapta dicap pengkhianat

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah di Sidang Paripurna DPD mempersoalkan kekalahan Oesman Sapta Odang (Oso) menjadi Ketua MPR yang diusung Koalisi Indonesia Hebat saat pemilihan pimpinan MPR. Mereka protes dan meminta agar anggota DPD yang tak kompak berikan suara ke paket A yang diusung koalisi kubu Jokowi diberikan sanksi. "Badan Kehormatan DPD harus memberi sanksi pada anggota yang berkhianat (menjalankan rekomendasi Rapat Paripurna DPD)," kata anggota DPD dari Sulawesi Selatan Bahar Ngitung di Sidang Paripurna DPD, Gedung Nusantara V, Jakarta, Rabu (8/10). dilansir dari antara. Bahar Ngitung mengatakan, dalam rapat Paripurna DPD disepakati mengusung Oesman Sapta menjadi calon ketua MPR periode 2014-2019 dari unsur DPD yang diusung dari paket A. Namun, menurut dia, dalam Sidang Paripurna MPR ada anggota DPD yang berkhianat sehingga tidak memperjuangkan keputusan Rapat Paripurna DPD tersebut.