Siapa yang dipilih Jokowi, suara rakyat atau PDIP?

Merdeka.com - Bola panas calon Kapolri kian terus menimbulkan kontroversi. Calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan pun mendapat persetujuan dari DPR.

Kini, semua kembali diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apakah Jokowi akan melantik atau tidak.

Sejumlah relawan Jokowi dan masyarakat meminta orang nomor satu di Indonesia itu membatalkan pencalonan Budi Gunawan karena dianggap bermasalah sejak jenderal bintang tiga itu ditetapkan tersangka kasus rekening gendut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara itu, partai Jokowi bernaung yakni PDIP dan koalisinya disebut-sebut bersikeras untuk memuluskan Budi Gunawan.

Lalu kepada siapakah Jokowi akan berpihak?

Protes rakyat kepada Jokowi

Sebagian rakyat dan pendukung Jokowi protes terkait pencalonan Komjen Budi Gunawan. Mereka meminta Jokowi untuk membatalkan Budi Gunawan.Bahkan, saat ini kecaman dan aksi penolakan Budi Gunawan terjadi di mana-mana. Mereka akan kecewa jika Budi Gunawan benar-benar menjadi Kapolri.Relawan Salam Dua Jari yang gencar mendukung Jokowi saat Pilpres lalu ikut kecewa. Mereka akan terus turun ke jalan jika Jokowi tetap melantik Budi Gunawan.

Relawan sebut Jokowi disandera kepentingan

Salah satu relawan Fadjroel bakal menjadwal ulang pertemuannya dengan Jokowi. Dia berharap bisa dilakukan sebelum pengumuman Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri.Dalam kesempatan yang sama, dia sempat memberikan pandangannya terkait kisruh pemilihan Kapolri saat ini. Menurut Fadjroel, saat ini Presiden tengah dikepung sejumlah kepentingan terkait pencalonan Komjen Budi Gunawan."Saya melihat dia dikepung oleh sejumlah kepentingan, tugas dia sebagai pemimpin tentu mengelola tekanan-tekanan itu," ujarnya.Namun, Fadjroel meyakini sikap Jokowi yang tidak segera menyabut pencalonan Budi bukan karena sifat keragu-raguan. Namun, ada kepentingan yang terus mendesak Presiden untuk tetap mencalonkan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri."Saya tidak melihat keraguan dia," tegas Fadjroel.

PDIP tuding KPK dendam

Pelaksana tugas (Plt) Sekjen PDIP, Hasto Krisyanto menyinggung tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan calon tunggal Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka. Dia menyebut penetapan itu bermotif dendam."Kita melihat dari amatan orang politik nampak suatu dendam politik, nampak seolah sebuah kemarahan," kata Hasto di rumah Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Kamis (15/1).Lebih lanjut, Hasto mengatakan ada beberapa pihak yang menduga apa yang dilakukan KPK saat ini berkaitan dengan proses pemilihan menteri di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) saat itu. Saat itu santer Jokowi akan meminang Abraham sebagai wapres. Namun di saat-saat akhir, Jokowi memilih Jusuf Kalla.Apalagi menurut dia, pihak yang patut dimintai pertimbangan bukanlah KPK melainkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Sehingga tak ada alasan KPK ikut-ikutan,"Sehingga ada yang mengaitkan apakah kemarahan ini karena kaitannya dengan proses penetapan wakil presiden dan proses penetapan menteri-menteri karena ketika kita lihat presiden mengusulkan Budi Gunawan berdasarkan undang-undang yang dimintai keterangan adalah Kompolnas bukan KPK," jelasnya.

PDIP ingin jalan Budi Gunawan mulus

Anggota komisi III DPR dari PDIP Trimedya Panjaitan menyatakan mendapatkan instruksi dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri. Dirinya diminta DPP PDIP memuluskan proses tersebut agar Komjen Pol Budi Gunawan disetujui oleh DPR sebagai calon Kapolri."Pesannya ya kita diminta ikuti fit and proper test di Komisi III. Fraksi itu kan kepanjangan tangan dari DPP, itu saja pesannya," kata Trimedya di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (14/1).Dia menilai proses uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri ini berlangsung dengan lancar. Komjen Pol Budi Gunawan memiliki program-program yang bagus untuk memajukan Polri ke depan."Mudah-mudahan mulus sampai Paripurna. Kami diminta jalan terus sama ketua fraksi (Olly Dondokambey)," terang dia.

PDIP ingin Budi Gunawan dilantik dulu

Anggota komisi III DPR dari PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan menyatakan status tersangka yang disandang Komjen Pol Budi Gunawan tak menjadi masalah. Hal itu tak menyurutkan dukungan terhadap Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri."Bagi kami itu soal kedua (status tersangka). Yang penting Budi Gunawan dilantik dulu (jadi Kapolri)," kata Trimedya Panjaitan di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (14/1) usai fit and proper test.Trimedya menegaskan, pengajuan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo yang harus dihormati. PDIP bahkan memuji niat Budi Gunawan jika menjadi kapolri siap membuat lelang jabatan."Pertama kita hormati surat Presiden, sejak Da'i Bahtiar DPR tidak pernah menolak usulan Presiden. Lelang jabatan di Polri, program dia (Budi Gunawan) itu sesuatu yang baru," jelas Trimedya.