Sidang putusan MP Golkar ditunda, kubu Ical ogah munas gabungan
Merdeka.com - Sidang putusan Makamakah Partai Golkar terkait dualisme kepengurusan antara kubu Aburizal Bakrie (ical) dan kubu Agung Laksono harus ditunda. Ketua Mahkamah sidang, Muladi memutuskan, keputusan atas konflik yang terjadi di Partai Golkar akan dilanjutkan pekan depan.
Sekjen Partai Golkar kubu Ical, Idrus Marham mengaku tidak keberatan atas keputusan tersebut. Idrus menjelaskan Hakim harus bersikap netral dalam mengambil keputusan sesuai dengan fakta yang ada di persidangan makamah partai.
"Saya katakan bukan persoalan cepat atau tidaknya keputusan. Tetapi yang paling penting adalah bahwa putusan yang diambil itu sebuah putusan yang adil sesuai dengan fakta yang ada," kata Idrus, di kantor DPP Golkar, Rabu (25/2).
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Kenapa Golkar Sulut menolak Munaslub? Pemilu serentak 2024 tinggal menghitung bulan saja. Intinya kami menolak munaslub. Sekali lagi kami di Sulut sangat solid dan mendukung Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar,“
-
Kapan Golkar akan mengadakan Munas? Posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ramai menjadi perbincangan, terlebih soal rencana musyawarah nasional (Munas) partai tersebut akhir tahun ini.
-
Bagaimana Golkar Riau menanggapi seruan Munaslub? Jangan (Golkar) diganggu dengan isu Munaslub yang merusak soliditas para kader di daerah. Tidak ada alasan Munaslub,“ tegas dia, Jumat (28/7/2023).
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
Idrus menegaskan, pihak Aburizal Bakrie akan tetap menolak apabila putusan sidang mengajukan munas gabungan untuk mendamaikan kedua kubu.
"Jadi kita sudah sampaikan, ini sudah selesai munas. Munas gabungan enggak dikenal dalam AD/ART, kalau ini jadi suatu kebiasaan akan jadi preseden buruk bagi partai, sehingga energi Golkar habis untuk urusan seperti ini," jelasnya.
Idrus mengatakan, meski awalnya kubu Ical menolak dengan adanya sidang Makamah Partai Golkar (MPG), menurutnya dalam sidang kali ini tidak ada kekhawatiran kubu Golkar bila pimpinan akan berpihak tidak netral.
"Kelompok kita cukup bagus sejak awal persidangan. Tapi saya sudah jelaskan, ketidakhadiran kami kemrin itu justru menghargai rekomendasi MPG, bahwa MPG tidak dalam kapasitas melakukan persidangan, bahwa MPG menarik kembali rekomen itu, tapi kita mencatat sebagai suatu catatan penting. Dan kami akan bersikap koorperatif," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus menegaskan, tidak ada dorongan Munaslub oleh Dewan Pakar Golkar.
Baca Selengkapnya"Tidak ada Munaslub. Semua sudah final dan tegas, Munas digelar 2024," tegas Agung Laksono.
Baca SelengkapnyaSebagai informasi, desakan Munaslub untuk melengserkan Airlangga dilakukan Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Munaslub Kadin dianggap melanggar AD/ART.
Baca SelengkapnyaPolitikus yang akrab disapa Bamsoet ini menegaskan tidak ada wacana Munaslub untuk mengubah keputusan soal pencapresan.
Baca SelengkapnyaIcal berpesan kepada Ketua Umum Golkar terpilih untuk mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat ambang batas pilkada.
Baca SelengkapnyaWaketum Golkar curiga ada penumpang gelap dengan kemunculan gagasan Munaslub melalui orang yang mengaku anggota Dewan Pakar Golkar.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Munaslub ini justru memperburuk polarisasi politik.
Baca SelengkapnyaDewan Pakar Partai Golkar melakukan evaluasi terhadap putusan Munas yang mendorong Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden.
Baca SelengkapnyaJK mengatakan, apabila Golkar pecah, tidak akan bisa menang pada Pemilu 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaSeluruh kader Partai Golkar diminta untuk taat kepada AD/ART.
Baca SelengkapnyaAkbar meminta seluruh pengurus dan kader Golkar menjaga kekompakan dan soliditas partai.
Baca Selengkapnya