Sidang Setnov jangan putar rekaman lagi, MKD diminta 'to the point'
Merdeka.com - Pengamat Komunikasi Politik, Hendri Satrio meminta Mahkamah Konstitusi Dewan (MKD) tidak mendengarkan kembali rekaman pembicaraan dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada persidangan Ketua DPR Setya Novanto, Senin (7/12) nanti. MKD sebaiknya langsung kepada masalahnya.
"Makanya tergantung hari Senin, kita menunggu tiga pertanyaan saja sebetulnya. Makanya saya mengharuskan MKD enggak usah lagi lah mendengarkan rekaman itu bersama-sama dengan Setya Novanto, terus ujung-ujungnya cuma bilang 'apakah itu Anda (Setya)?'. menurut saya itu pertanyaan langsung to the point saja," ungkap Hendri dalam diskusi dengan topik Dramaturgi Freeport di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (5/12).
Dalam pengusutan kasus ini, MKD seharusnya berani dan serius mengundang semua pihak yang dianggap tahu persoalan meminta saham Freeport. Sayangnya sampai hari ini, lanjut dia, pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid belum datang pada sidang MKD. Langkah MKD yang tidak menghadirkan Riza memang menjadi pertanyaan besar.
-
Bagaimana Jokowi mendorong Freeport bangun smelter? Jokowi lantas mencari cara karena sulit mendorong PT Freeport untuk membangun industri smelter. Kemudian, Jokowi meminta BUMN membeli saham mayoritas bagi PT Freeport.'Sehingga kita sekarang memiliki saham mayoritas 51 persen. Setelah kita mayoritas, baru saya perintah BUMN-nya agar industri smelternya segera dibangun,' pungkas Jokowi.
-
Kenapa Jokowi paksa Freeport bangun smelter? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik. 'Bayangkan 55 tahun, dan kita tidak tahu apakah yang diekspor itu hanya tembaga atau ada emasnya. Oleh sebab itu, 9 tahun yang lalu saya paksa untuk mereka mau membangun yang namanya industri smelter,' tuturnya.
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
"Belum ada satu orangpun anggota MKD yang mengatakan kapan bisa menghadirkan Riza Chalid. Bahkan salah satu anggota MKD Akbar Faisal kalau saya enggak salah, malah dia mempertanyakan keabsahan dan kekuatan MKD dalam memanggil orang-orang yang diperlukan. Karena tidak seperti pansus," tuturnya.
Pemanggilan semua pihak dalam transkip dan rekaman sebaiknya dipanggil. Sejauh ini, kata dia, baru Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan siap membongkar semuanya.
"Jangan cuma pak Setya Novanto. Kalau mau membuka semua mafia ESDM ya buka saja, makanya kemarin Pak Luhut bilang 'saya akan buka semuanya' makanya kita tunggulah," tegasnya.
Selain itu, Hendri merasa sikap MKD sebenarnya masih belum jelas. "Satu lagi kesalahan MKD menurut saya komunikasi politiknya tidak jalan. Mereka tidak pernah menyampaikan ke publik, sebetulnya apa tujuannya, sampai ke mana dan bagaimana," terangnya.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Ma’ruf, tak akan ada ada arahan khusus yang diberikan kepada para menteri sebelum memenuhi panggilan MK.
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Senin (1/4)
Baca SelengkapnyaUsai disentil hakim MK, KPU hadir dalam sidang Pileg.
Baca SelengkapnyaMantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak mediasi yang diinisasi pimpinan pusat Asosiasi Pemerintah Desa Serluruh Indonesia (Apdesi)
Baca SelengkapnyaUcapan Marsudi soal capek ribut-ribut bahas Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) ditanggapi Hakim MK Saldi Isra
Baca SelengkapnyaSaid Didu beralasan dirinya tidak bermusuhan dengan Apdesi.
Baca SelengkapnyaKeempat menteri yang akan hadir adalah Menko PMK, Menko Perekonomian, Mendag dan Menkeu
Baca Selengkapnya