Silang pendapat masa jabatan Airlangga di partai beringin

Merdeka.com - Jalan Airlangga Hartarto menjadi ketua umum Partai Golkar dipastikan mulus. Rencananya, Airlangga bakal dikukuhkan sebagai ketua umum partai berlambang beringin itu di acara Munaslub yang akan ditutup hari ini.

Meski demikian, ada sebuah perdebatan sengit di internal soal masa jabatan Airlangga sebagai ketua umum. Dalam rapat Munaslub, Selasa (19/12), masa jabatan Airlangga dibahas. Ada tiga opsi dari para kader beringin.

Ada yang sepakat Airlangga hanya melanjutkan sisa periode Setya Novanto hingga 2019, ada yang mendukung hingga 2019 namun bisa diperpanjang dengan syarat, lalu ada juga yang menginginkan kepemimpinan Airlangga menjadi periode baru dan selesai lima tahun mendatang yakni pada 2022.

"Ada pandangan terkait periodisasi ada tiga opsi, ada yang 2019, ada yang 2019 plus diperpanjang dengan persetujuan rapimnas dan ada yang 2022," kata Airlangga di arena Munaslub, JCC, Jakarta, kemarin.

Wacana Airlangga menjabat ketum Golkar selama lima tahun awalnya dilontarkan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung.

"Momentum ini akan efektif kalau seandainya dari sisi waktunya menyangkut kurun waktu cukup untuk bisa membuat partai itu bisa membawa satu spirit baru, semangat baru. Itu membutuhkan juga penyesuaian waktu dan semangat itu. Saya berpendapat lima tahun, saya pikir tepat," jelasnya di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/12) lalu.

Dengan rencana perubahan dan perbaikan yang akan dilakukan Airlangga dalam kepemimpinannya, menurut Akbar perlu waktu yang cukup lama sehingga cita-citanya terwujud.

"Perbaikan dengan tema baru yaitu Golkar bersih, Golkar jaya, Golkar menang, nah untuk itu perlu waktu dan persiapan yang matang. Karena itu persiapan matang itu butuh waktu. Tentu dua tahun singkat. Maka yang cocok ya lima tahun," tambahnya.

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie atau yang akrab disapa Ical mengatakan, Munaslub kali ini memang untuk melakukan pergantian ketua umum melanjutkan masa jabatan hingga tahun 2019. Namun, kata Ical, bukan hal yang tidak mungkin membuat kepemimpinan Airlangga Hartanto dari yang semula satu setengah tahun menjadi lima tahun masa jabatan.

"Tentu Munas sebagai pengambil keputusan tertinggi saja, dan perubahan usulan baik dari DPP maupun Rapimnas," katanya.

"Jadi kalau itu kita lakukan masa bisa lakukan untuk mengubahnya sampai 2020, 2021 dan 2022. Jadi lima tahun, tapi struktur seperti itu," sambungnya.

Ical juga menegaskan, Munaslub baru ada beberapa DPD masih ada perbedaan pendapat terkait dengan masa jabatan ketua umum partai beringin itu. Ada yang meminta hanya melanjutkan masa jabatan hingga 2019 dan ada pula yang meminta hingga tahun 2022.

"Dari DPD baru beberapa yang sampaikan tentang usulan masa jabatan, sebagian besar menyebutkan jabatan 2019, satu menyebutkan 2022. Baru tiga DPD," katanya.

Namun pendapat berbeda disampaikan mantan ketum Golkar yang kini menjabat Wapres RI, Jusuf Kalla. Pria yang akrab disapa JK itu berpendapat, Airlangga sebaiknya hanya menyelesaikan sisa waktu masa jabatan Setya Novanto. Artinya, masa jabatan Airlangga disarankan hanya sampai 2019.

"Kalau mau efisien, (selesaikan) yang pokok sisa waktu," ujarnya di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, kemarin.

Senada dengan JK, Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid, mengatakan Airlangga tak bisa memimpin Golkar sampai 2022.

"Ini tidak mungkin dengan munas sekarang. Kalau mau munas lima tahun, perlu persiapan yang cukup, lebih matang memberi ruang yang luas pada kader. Untuk maju menjadi ketua umum, tak mungkin gelar munas lima tahunan dengan persiapan munas singkat ini. Kader yang mau maju tak ada waktu sosialisasi dan sebagainya," jelasnya di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, kemarin.

Dia mengatakan, hal itu merupakan aturan yang tertuang dalam AD/ART partai. "Bukan dari saya, itu berdasarkan aturan. Pasal 9 mengatakan, pengisian jabatan lowong itu baik yang dilakukan Munas semua tingkatan, hanya melanjutkan periodesasi. Itu aturan, bukan kehendak orang. Periodesasi hanya melanjutkan," jelasnya.

Kendati tak dilakukan Munaslub, Ketum sudah ditentukan. Hal itu sesuai AD/ART Pasal 13, 14, dan 19. Tapi kemudian muncul aspirasi dari bawah harus ada Munaslub agar Ketum memiliki legitimasi.

"Munaslub ini forum kekuasaan tertinggi, apapun yang diharapkan diaspirasikan peserta Munaslub dan mendapat persetujuan semua peserta. Maka itu akan menjadi agenda. Itu hal yang normal saja," kata Nurdin.