Silang pendapat parpol koalisi soal Jokowi siap-siap nyapres 2019

Merdeka.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pembagian tugas pemenangan dirinya di pilpres 2019 menuai reaksi dari parpol koalisi pendukungnya. Saat memberikan arahan kepada ribuan pengurus Projo dalam Rakernas ke-III di Sport Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (4/9) lalu, Jokowi meminta para menteri Kabinet Kerja untuk tetap fokus bekerja tanpa terlibat dalam kampanye politik di Pilpres 2019. Sebab, urusan kampanye menjadi tugas dari Projo.

Tak cuma itu, Jokowi juga meminta Projo mulai bergerak mengkampanyekan kepada masyarakat capaian yang telah dicapai pemerintahannya.

Para elite parpol koalisi pun angkat bicara. Ada yang mengritik ada pula yang mendukung Jokowi. Wasekjen PKB Daniel Johan menyarankan Presiden Joko Widodo fokus bekerja dan mengesampingkan urusan politik di Pilpres 2019.

"Urusan politik dikesampingkan dulu, meski ini melekat pada pak Jokowi urusan kepentingan rakyat harus jadi prioritas dari pada kepentingan politik," kata Daniel saat dihubungi, Selasa (5/9) lalu.

Daniel meminta Jokowi menyelesaikan program-program yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta masalah-masalah bangsa lainnya. Semisal, meningkatkan daya beli masyarakat.

"Misalkan daya beli masyarakat kita ini turun bagaimana bisa diperbaiki. Ya itu dulu yang penting jangan fokus di politik dulu," katanya.

Namun pandangan berbeda datang dari elite PDIP. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Perreira mempertanyakan alasan sejumlah pihak yang mengkritik pernyataan Presiden Jokowi tersebut. Menurutnya, tidak ada masalah jika Jokowi meminta relawannya untuk mulai berkampanye dan mensosialisasikan capaian kinerja pemerintah.

"Ya namanya sama teman-teman, Apa yang salah? Persoalannya apa? Masalahnya apa?," kata Andreas di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9) kemarin.

Sejauh ini, PDIP bersikap santai terkait pencalonan Jokowi di Pilpres 2019. Pihaknya mempersilakan partai-partai politik untuk mengumumkan lebih dulu dukungannya ke mantan Wali kota Solo itu.

"Beliau kader PDIP, kalau orang lain harus perlu membuat deklarasi, kalau ke kita, sampai waktunya kan tenang-tenang aja," terangnya.

Kendati demikian, Andreas menyebut partainya masih fokus memastikan pemerintahan yang dijalankan Jokowi berjalan sukses hingga akhir masa jabatan.

"Kita mendukung pemerintahan dan mengawal proses pemerintahan, itu adalah jalan terbaik, karena itu adalah bagian dari kampanye untuk memenangkan," ujarnya.

Senada dengan PDIP, Sekjen PPP Arsul Sani juga menilai wajar pernyataan Presiden Jokowi itu. Apalagi, Jokowi telah mengantongi dukungan dari sejumlah partai politik.

"Ya wajar saja kalau beliau mau nyalon lagi, kenapa dipersoalkan sih? Apa masalahnya, kan boleh saja," kata Arsul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, kemarin.

Menurutnya, pernyataan itu memang menimbulkan dua pandangan yang berbeda. Bagi pendukung Jokowi, ucapan itu sah-sah saja disampaikan. Namun di pihak yang berlawanan pasti akan menganggap ucapan Jokowi itu tidak etis karena masih menjabat sebagai Presiden.

"Itu kan tergantung dari sudut mana. Sekarang ini semua parsial. Kalau enggak suka sama Jokowi pasti bilang enggak etis. Kalau suka pasti bilang enggak masalah. Itu sudut pandang," katanya.

Meski demikian, Arsul menyebut pernyataan Jokowi itu justru memberikan sinyal Jokowi akan maju kembali sebagai capres di Pemilu 2019. Oleh karena itu, ucapan Jokowi memberikan pesan bagi calon lain untuk segera mendeklarasikan diri.

"Pak Jokowi hendak mengatakan sebetulnya dengan begitu saya bersiap jadi capres. Yang capres lain tinggal memulai saja loh," ujar anggota komisi III ini.