Sindir PSI, Sekjen PDIP minta beri daftar cawapres tak sekadar demi elektoral

Merdeka.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyindir Partai Solidaritas Indonesia (PSI) soal rekomendasi nama-nama calon wakil presiden dan menteri kabinet kepada Joko Widodo. Hasto menyarankan, agar rekomendasi yang disampaikan PSI tidak bertujuan mengambil keuntungan elektoral di Pemilu 2019.

"Kami juga memahami setiap pemimpin baik itu wakil presiden, jajaran menteri untuk rakyat melalui proses yang baik, tidak sekadar menyampaikan daftar, kemudian hanya untuk mendapatkan efek elektoral," kata Hasto di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (26/8).

PDIP juga tak mau terburu-buru menerima usulan 12 nama cawapres Jokowi dari PSI. Hasto menegaskan, PDIP perlu menimbang dan mendengarkan suara rakyat soal cawapres yang cocok mendampingi mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Kami memerlukan langkah kontemplasi, kami memerlukan langkah mendengarkan rakyat, melihat putra-putri terbaik kita, yang nantinya memang layak diperjuangkan menempati posisi sebagai wakil presiden, mendamping Jokowi," tegasnya.

"Mana yang memiliki kemampuan, profesional, leadership, tetapi sekaligus kemampuan perorganisasian yang baik yang ditugas sebagai menteri, sesuai kompetensinya, terus menerus kita lakukan," sambung Hasto.

Lagipula, lanjut Hasto, PDIP punya cara dan mekanisme sendiri dalam menjaring cawapres. Pada saatnya, PDIP akan membuka cawapres yang akan diduetkan Jokowi.

"Setiap partai bebas menentukan strateginya. Tapi menurut kami, karena kami tidak megurus partai lain, kami mengetahui tahapan-tahapan. Ada waktunya kami mengusulkan siapa yang akan mendamping Jokowi," tandas Hasto.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan 12 nama calon wakil presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 mendatang.

Ke-12 nama itu adalah Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto, Pengusaha Chairul Tanjung, Mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Menko Maritim Luhut B Panjaitan, Mantan Panglima TNI Moeldoko, Mantan Ketua MK Mahfud MD, Pakar E-Commerce Nadiem Makarim, Pengusaha Rusdi Kirana, Ketua PBNU Said Aqil, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, dan Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas.