Sindir Sandiaga, PDIP Tegaskan Sahamnya dari Rakyat Bukan Perusahaan
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkap, pengelolaan dana kampanye partainya. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tidak memakai dana bantuan untuk partai politik dari APBN. Ini supaya tidak membebani calon legislatif.
"Karena kami partai pertama punya rekening Gotong Royong yang diaudit akuntan publik, kemudian dari para caleg bergotong royong tapi para caleg dikelola mereka sendiri laporannya kami integrasikan bersama ke KPU," ujar Hasto di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (20/12).
Hasto menyebut dana dari APBN dipakai untuk kaderisasi. Seperti sekolah partai dan psikotes untuk para calon legislatif.
-
Kenapa Hasto ingin halangi pertemuan Prabowo dan Megawati? 'Yang galau itu hanya Hasto dan kawan-kawannya. Hasto akan berusaha agar pertemuan Bu Mega dan Prabowo jangan sampai terealisasi,' kata Noel, Selasa (9/4).
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Kenapa Hasto Kristiyanto singgung tentang sosok pemimpin yang dibantu keluarga? Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung soal sosok pemimpin yang dibantu oleh keluarga. Menurut Hasto, generasi perintis bukan mendapat fasilitas dari ayah dan pamannya.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
Sistem gotong royong itu juga diterapkan dalam Pilpres. Dalam memenangkan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ada bantuan dari kader PDIP untuk dana kampanye.
"Sebagai contoh kalau kami ke daerah kan safari politik juga memerlukan biaya, kami bergotong royong. Tapi di situ juga kami kampanyekan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin," ucapnya.
Hal itu berbeda dengan cawapres Sandiaga Uno yang sampai menjual saham demi dana kampanye. Hasto menyindir saham PDIP dan kubu Jokowi adalah kepercayaan rakyat. Bukan saham hasil kelola perusahaan.
"Karena saham yang kami miliki saham dari kepercayaan rakyat. Berbeda yang di sana, itu kan betul-betul saham yang murni dari mengelola perusahaan," kata dia.
Menambahkan, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, saham dari kepercayaan rakyat itu ditanam sebagai pembangunan. Seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
"Dan saya yakin, dengan merasa memiliki, dan menginginkan pembangunan berkelanjutan yang di masa Pak Jokowi ini, dia akan memilih Pak Jokowi," pungkasnya.
Sebelumnya, Sandiaga sengaja menjual saham kepemilikannya di PT Saratoga Investama Sedaya. Hasil penjualan saham perusahaan miliknya itu untuk modal dana kampanye.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Itu akan diputuskan dalam ibu Megawati Soekarnoputri termasuk di dalam kongres yang akan datang," kata Hasto
Baca SelengkapnyaKode Keras Megawati Soal Sikap Politik PDIP di Pemerintahan Prabowo
Baca SelengkapnyaPDIP menghargai setiap keputusan pimpinan partai politik (parpol) dalam memilih mitra koalisi
Baca Selengkapnya"Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang," kata Megawati.
Baca SelengkapnyaSekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mendengar kabar upaya mengusung calon tunggal yang kaya raya dalam Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP akan memberikan dukungan kebijakan politik negara yang sesuai dengan perintah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaPDIP memandang kekuasaan harus diperjuangkan bersama rakyat.
Baca SelengkapnyaSekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta Partai NasDem dan Surya Paloh jangan playing victim atau merasa jadi korban.
Baca SelengkapnyaMegawati menilai, saat ini politik hanya digunakan untuk penggalangan kekuatan untuk kekuasaan belaka.
Baca SelengkapnyaHasto menuding Golkar DIY menimbun bansos di kantor DPD.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP, Said Abdullah, mengaku jalinan komunikasinya dengan sejumlah elit Partai Gerindra cukup lancar.
Baca SelengkapnyaPDI Perjuangan menegaskan tidak ada kewajiban anggota keluarga kader PDI Perjuangan harus masuk di satu partai yang sama.
Baca Selengkapnya