Sindiran-sindiran halus SBY pada pemerintahan Jokowi

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kembali menyindir pemerintahan Jokowi-JK. Sindiran itu dia lontarkan saat menyampaikan pidato politik dalam rangka HUT Partai Demokrat ke-17 di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Senin (17/9).

Secara tidak langsung SBY menyatakan jika pemerintahan Jokowi gagal membuat masyarakat sejahtera. Hal ini dapat dilihat dan didengar dari keluhan dan kritikan masyarakat terhadap pemerintah. Dia pun membanggakan pada masa pemerintahannya yang berhasil menyelamatkan rakyat miskin dari krisis. Berikut sindiran SBY pada pemerintahan Jokowi:

Kenaikan harga pokok

Sepanjang satu tahun terakhir ini, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama kader Demokrat sering berkeliling nusantara untuk mengunjungi ratusan kabupaten dan kota. Di sana SBY berdialog langsung dengan berbagai lapisan masyarakat. SBY mengaku saat bertemu masyarakat banyak yang mengeluh soal kondisi saat ini, terutama mengenai harga bahan pokok.

"Saya mendengarkan keluhan ibu-ibu atas kenaikan harga-harga bahan pokok, sementara penghasilan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," katanya di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Senin (17/9).

Soal lapangan pekerjaan

SBY mengaku sering dicurhati masyarakat ketika melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Salah satu curhatan itu terkait sulitnya mendapat pekerjaan. Menurutnya, lapangan pekerjaan harusnya menjadi perhatian khusus pemerintah agar masyarakat bisa mendapat pekerjaan yang layak.

"Saya menerima keluhan mereka-mereka yang sulit mendapatkan pekerjaan, juga yang justru kehilangan pekerjaan. Saya menangkap kecemasan anak-anak muda, termasuk yang masih sekolah dan kuliah, atas kepastian pekerjaan yang akan mereka dapatkan," kata SBY.

Kebijakan perpajakan

Kondisi negara saat ini dianggap krisis. Di mana semua lapisan masyarakat mengeluh kesulitan di berbagai bidang, salah satunya bidang usaha. SBY menilai para pengusaha saat ini mengalami kekhawatiran akibat menurunnya penghasilan dari bisnis mereka.

Selain itu, menurut SBY masyarakat juga mengeluh soal perpajakan yang diterapkan pemerintah. "Saya menangkap kekhawatiran kalangan dunia usaha baik papan atas, menengah maupun bawah, atas terus menurunnya bisnis mereka. Keluhan mereka juga menyangkut kebijakan perpajakan yang dianggap membebani," katanya di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Senin (17/9).

Penegakan hukum

SBY juga mendengarkan kritik masyarakat atas penegakan hukum dianggap kurang adil, termasuk dalam pemberantasan korupsi yang dinilai ada tebang pilihnya. Mereka, kata dia, merasa takut untuk berbicara di ruang publik, maupun di media sosial, karena khawatir akan dikriminalisasi atau ditindak secara hukum.

"Sebenarnya, kalau kita simak hasil survei dari berbagai lembaga survei, hal-hal inilah yang merupakan elemen ketidakpuasan masyarakat. Sama dengan yang saya dapatkan ketika bertemu dan berdialog dengan rakyat. Namun, Partai Demokrat juga harus jujur, bahwa sebagian masyarakat puas dengan sejumlah hal, yang tentunya ini merupakan capaian pemerintah yang harus kami berikan apresiasi," jelas dia.