Sinyal PDIP Tolak Gerindra dan Demokrat Masuk Kabinet Jokowi

Merdeka.com - Isu tawaran kursi menteri untuk Partai Gerindra dan Demokrat kembali mencuat jelang pengambilan sumpah Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Ada yang menyebut Gerindra menginginkan kursi Menteri Pertahanan untuk sang ketua umum Prabowo Subianto. Ada pula yang menyebut Demokrat kepincut kursi Menteri Perindustrian.

Partai koalisi Jokowi-Ma'ruf kompak mengirim sinyal penolakan. Mereka memercayakan komposisi kabinet pada Jokowi. Presiden terpilih memiliki hak prerogatif. Namun secara halus mereka mengirim sinyal penolakan dengan mengungkap kembali kerja keras partai koalisi memenangkan Jokowi. Berbeda dengan partai oposisi di Pilpres 2019 yang berusaha mengalahkan Jokowi.

Bagi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dalam demokrasi yang sehat, koalisi sebelum pilpres dan pasca pilpres di dalam kabinet itu seharusnya senapas dan sebangun. Karena itu, kursi-kursi menteri di kabinet sebaiknya diprioritaskan untuk parpol yang bekerja keras memenangkan Jokowi.

"Gerindra saat itu kan tidak memberikan dukungan kepada bapak Presiden Jokowi," ujar Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai bersilaturahmi di Ponpes Luhur Al Tsaqasah, Ciganjur, Jakarta Selatan, Selasa (8/10) malam.

"Sehingga skala prioritas Pak Jokowi adalah mengedepankan terlebih dahulu para menteri terutama yang berasal dari unsur kepartaian Koalisi Indonesia Kerja."

Dia meyakini, Jokowi dan Ma'ruf Amin akan mengedepankan partai pengusung dan pendukungnya untuk mengisi kursi kabinet. Namun, tidak menutup kemungkinan bergabungnya partai di luar koalisi jika memang dibutuhkan.

"Kalau di dalam perjalanan kemudian dipandang perlu melakukan konsolidasi nasional untuk memperkokoh semangat gotong royong ditunjukan itu nanti."

Dia memahami jika ada partai di luar maupun di dalam koalisi yang mulai menyebut adanya tawaran-tawaran kursi menteri. Sebagai bagian dari demokrasi, sah dilakukan. Hasto menyebut, para ketua umum partai koalisi belum membahas mengenai kemungkinan masuknya partai luar ke dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Selama ini pembahasan mengenai kabinet baru sebatas nomenklatur saja.

Hasto menyebut, dalam waktu dekat Jokowi dan Ma'ruf Amin akan mulai memanggil kandidat calon menteri. Untuk memastikan orang-orang yang dipilih sebagai pembantu presiden, satu visi dengan Kepala Negara dan bisa bekerja dengan maksimal.

"Dalam waktu dekat tentu saja Bapak Jokowi akan bertemu para ketum secara terpisah, juga kemudian para kandidat calon menteri," katanya.

PDIP Tidak Kemaruk

Menurut Hasto, selama lima tahun pertama kepemimpinannya, Jokowi sudah mengetahui persis kebutuhan negara dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Kebutuhan ini yang dijadikan acuan untuk memilih calon menteri yang dianggap cakap. Sehingga, pemerintahan dapat berjalan dengan cepat dan efektif.

PDIP mengklaim tak mengincar pos kementerian tertentu. Atau yang dianggap strategis. Bagi PDIP, semua pos menteri punya posisi sama strategisnya.

"Jadi jangan dianggap kementerian A lebih strategis, kementerian B lebih strategis."

Disinggung mengenai jatah kursi menteri untuk PDIP, Hasto menjawab diplomatis. Meski Megawati sudah terang-terangan meminta komposisi lebih banyak dibanding partai lain, PDIP merasa perlu bekerja sama dengan banyak pihak.

"Ya kata ibu Mega kan sebanyak-banyaknya. Tetapi kita juga tahu bahwa PDIP perjuangan ini tidak kemaruk," tegasnya.

Kerja Sama di DPR

PDIP mengaku sudah membuka kerja sama dengan partai lain di luar koalisi. Kerja sama yang dimaksud adalah di parlemen. Menurut Hasto, meskipun PDIP menang dengan kekuatan 60,7 persen, pihaknya tidak menerapkan politik bumi hangus.

"Sehingga Gerindra, Demokrat. PAN, PKS itu mendapat tempat di dalam susunan alat kelengkapan dewan," jelas Hasto

Menurutnya, kerja sama dengan seluruh parpol sudah berjalan baik di MPR dan DPR.

"Karena sekarang pimpinan DPR, alat kelengkapan dewan itu mayoritas berasal dari pendukung Pak Jokowi. Demikian pula di DPR. Ini adalah situasi yang sangat kondusif, terlebih setelah konsolidasi hukum itu juga dijalankan," ucapnya.

Gerindra dan Demokrat Siap Gabung

Diberitakan sebelumnya, tiga kursi menteri telah disiapkan oleh Jokowi untuk Gerindra. Prabowo Subianto diganjar jabatan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dari lawan tandingnya di Pilpres 2019. Selanjutnya, dua menteri atau pejabat setingkat menteri dalam kabinet.

Sumber merdeka.com dari elite Gerindra menyebut, Jokowi awalnya menawarkan menteri pertanian dan kepala badan koordinasi penanaman modal atau BKPM. Kursi untuk oposisi demi menjaga stabilitas politik kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf lima tahun ke depan.

Jokowi menilai hal ini sesuai dengan apa yang sering difokuskan oleh Gerindra dan Prabowo. Di antaranya kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan. Edhy Prabowo menjadi orang yang disebut paling pantas disorongkan jadi Mentan. Bahkan, sambil berkelakar, sudah ada pembicaraan 'Sertijab' antara Mentan Amran Sulaiman dan Edhy Prabowo.

Namun Gerindra, merasa tak tertarik dengan tawaran itu. Apalagi posisi Wantimpres, disebut bukan posisi yang strategis untuk Prabowo.

"Wantimpres itu tugasnya hanya menasihati presiden. Belum tentu juga nasihatnya diterima oleh presiden," kata sumber yang juga dekat dengan Prabowo ini.

Gerindra lebih tertarik posisi Menteri Pertahanan dalam kabinet. Bukan tanpa alasan, Prabowo selama ini juga memiliki perhatian besar pada bidang pertahanan. Dalam beberapa debat Capres misalnya, Prabowo menyoroti soal pertahanan. Mulai dari persediaan amunisi, hingga lemahnya pertahanan nasional.

Ada satu harapan lagi. Sumber ini menyebutkan, pengangkatan Prabowo sebagai menteri pertahanan juga diikuti gelar jenderal kehormatan untuk mantan Pangkostrad itu. Dengan demikian bukan lagi Letnan Jenderal Purnawirawan, tapi Jenderal Kehormatan. Dengan empat bintang.

Soal jenderal kehormatan ini bukan hal baru, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mendapat jenderal bintang empat kehormatan saat menjadi menteri.

Tahun 2004, saat era Megawati Soekarnoputri, pemerintah memberikan gelar jenderal bintang empat kehormatan pada Menkopolkam Hari Sabarno dan Kepala BIN AM Hendropriyono. Di era Gus Dur, Agum Gumelar pun mendapat gelar jenderal kehormatan. Dulu ada kebiasaan memberikan gelar jenderal penuh bagi para purnawirawan yang diangkat menjadi menteri. Hal ini tak dilakukan lagi di era SBY.

"Pak Prabowo sudah setuju kalau menteri pertahanan," kata petinggi Gerindra tersebut.

Kabar di internal koalisi Jokowi-Ma'ruf menyebutkan, Demokrat bakal diberikan jatah satu kursi menteri apabila bergabung dengan koalisi. Ada yang bilang kursi Menpora, ada pula yang menyebut Demokrat mengajukan untuk posisi Mensos atau Menperin.

Tapi, informasi dari lingkaran Istana membantah hal itu. Demokrat disebut sulit bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf karena mendapat penolakan dari parpol koalisi. PDIP paling keras menolak.

"Demokrat berat, Teuku Umar tidak berkenan," bisik seorang sumber di lingkaran Istana.

Teuku Umar identik dengan kediaman Megawati. Kata sumber itu, orang yang paling menolak Demokrat dapat kursi menteri adalah Megawati. Kepada merdeka.com, Selasa (8/10), politikus PDIP Andreas Hugo Pareira juga tak setuju apabila Demokrat dikasih jatah menteri. Alasannya simpel, saat Pilpres 2019, Demokrat berada di seberang melawan Jokowi.

"Parpol yang berkeringat di pilpres saja belum jelas, ini malah parpol yang pilpres kemarin ikut nyeruduk Jokowi, sudah minta pos menteri. Lucu jadinya politik ini," kata Andreas sambil tertawa.

Seorang anggota Dewan Pembina Golkar mengatakan, Demokrat ingin posisi Menteri Sosial. Tapi, itu tentu berat. Sebab, akan langsung berhadapan dengan kader Golkar Agus Gumiwang yang kini menempati posisi itu. Golkar optimis menang, karena sejak awal Pilpres sudah menjadi pendukung Jokowi.

Sumber merdeka.com lain di Golkar menyatakan, kasak kusuk di internal koalisi, Demokrat berambisi menempatkan AHY di kursi Menperin. Namun, dia tidak menjelaskan alasan dan kepentingan Demokrat ngebet mendapatkan posisi tersebut.

"Demokrat seperti meminta kursi Menperin. Tentunya AHY yang disodorkan," ujar sumber itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan membantah meminta pos menteri Perindustrian dan Sosial. Syarief menegaskan, posisi apa nanti yang diberikan, menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif.

"Itu kan hak prerogatif Presiden. Presiden kan yang punya hak menempatkan di mana, di mana, itu hak prerogatifnya presiden enggak ada yang bisa mencampuri itu dong," tegas Syarief saat dihubungi merdeka.com.

Baca juga:Curhat Darmin Nasution 4 Tahun Bekerja Sebagai Menko di Kabinet JokowiMenteri Basuki Lima Tahun Bersama Jokowi, Dari Kerja Sampai Urusan PerutMenteri Jonan: Rasio Elektrifikasi Salah Satu Prestasi Pemerintah Jokowi Periode IHasil Bisikan PDIP untuk Menteri Kabinet Baru Jokowi, Gerindra Berpeluang?PPP Soal Prabowo Incar Kursi Menhan: Jokowi Selalu Perhatikan Pihak yang Berkeringat (mdk/noe)